Indonesia, Perssilam - Pemerintah kini giat jalankan strategi industrialisasi di sektor maritim. Tujuannya kuatkan ekonomi kerakyatan. Langkah ini dorong pertumbuhan yang merata bagi masyarakat. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau Danantara, pimpin upaya ini. Mereka siapkan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara di bidang galangan kapal. Tindakan itu tingkatkan produksi kapal nelayan. Hasilnya, nilai tambah ekonomi nasional melonjak. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, bilang konsolidasi ini dipimpin PT PAL Indonesia. PT PAL jadi galangan kapal utama negara. Mereka gabungkan berbagai BUMN galangan kapal. Proses ini satukan sumber daya dan teknologi.
Penggabungan target selesai di paruh pertama 2026. Setelah itu, industri perkapalan beroperasi lebih efisien. Mereka juga lebih kompetitif di pasar global. Konsolidasi tekan ketergantungan impor kapal. Saat ini, banyak kapal nelayan impor dari luar negeri. Langkah ini kuatkan rantai pasok domestik. Rantai pasok berarti alur bahan baku hingga kapal jadi. Skala ekonomi pun bertambah besar. Produksi massal jadi lebih murah.
Dengan struktur industri yang kokoh, produksi kapal tangkap naik. Kebutuhan nelayan terus bertambah. Nelayan butuh kapal tangkap yang tangguh untuk tangkap ikan lebih banyak. Ini penuhi permintaan pasar dalam negeri. Dampaknya tak terbatas di maritim. Kebijakan ini ciptakan efek berganda di pasar tenaga kerja. Dony nilai penguatan galangan kapal buka lapangan kerja baru. Terutama untuk lulusan teknik perkapalan. Sektor pendukung seperti mekanik juga untung.
Permintaan kapal dalam negeri dorong industri baja. Komponen mesin ikut tumbuh. Logistik dan jasa pemeliharaan kapal pun ramai. Setiap rupiah investasi negara gerakkan roda ekonomi lebih luas. Uang beredar ke berbagai sektor terkait. Konsolidasi ini bagian strategi besar. Strategi itu kuatkan pengelolaan sumber daya laut nasional. Indonesia punya laut luas sebagai negara kepulauan. Potensi ikan dan hasil laut melimpah. Kapal tangkap modern dan murah tingkatkan produktivitas nelayan. Sektor perikanan pun kuat. Kontribusi ekonomi maritim ke PDB bertambah.BACA JUGA:Religi : Apakah diperbolehkan untuk berpuasa setelah melakukan hubungan suami istri di malam Ramadhan dan kemudian tertidur hingga melewati waktu imsak
Dony katakan, "Penguatan industri galangan kapal bukan hanya soal produksi kapal. Ini tentang bangun kemampuan negara kelola potensi lautnya sendiri. Manfaat ekonominya terasa lama." Dengan fondasi perkapalan yang kuat, sektor maritim berubah. Tak lagi hanya tulang punggung tradisional. Kini jadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pertumbuhan itu inklusif dan lestari. Nelayan kecil hingga industri besar ikut maju.Editor: Redaktur Perssilam Silampari News
Indonesia, Perssilam - Pemerintah Indonesia akan menerapkan sistem satu pintu untuk pengiriman komoditas. PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI menjadi badan yang mengelola aturan baru ini. Rencana ini dibahas dalam acara sosialisasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2026. Para pelaku usaha yang hadir menyambut baik langkah tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan reaksi positif dari dunia usaha. Berita ini pertama kali dimuat oleh Money. Pemerintah membuat aturan ini agar barang ekspor Indonesia punya harga jual yang lebih tinggi.
Sistem satu pintu membantu negara mengontrol distribusi barang agar posisi Indonesia di pasar global lebih kuat. Airlangga Hartarto menyebut bahwa para pengusaha mengapresiasi tujuan kebijakan ini. Mereka setuju bahwa langkah ini bisa mengoptimalkan harga komoditas di pasar dunia.
Dengan satu pintu, Indonesia tidak lagi hanya mengirim barang tanpa kontrol harga yang ketat. Hal ini memberi kekuatan bagi Indonesia dalam negosiasi perdagangan internasional.
Sistem baru ini menyatukan alur pengiriman yang sebelumnya terpecah. Pengusaha kini punya jalur resmi yang jelas melalui DSI. Hal ini mengurangi tumpang tindih aturan yang sering menghambat ekspor.
Dengan koordinasi yang lebih baik, Indonesia bisa menentukan kapan dan berapa banyak komoditas yang dilepas ke pasar luar negeri untuk menjaga kestabilan harga.
Indonesia, Perssilam - Mulyanto, mantan Anggota Komisi Energi DPR RI, mendukung penuh langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menkeu ingin mengusut tuntas dugaan manipulasi laporan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Kasus ini melibatkan kelompok perusahaan besar yang diduga bermain dengan data ekspor. Mulyanto meminta pemerintah tidak hanya bicara di media. Ia ingin ada tindakan hukum yang nyata dan cepat.
Menurut Mulyanto, pemerintah harus berani menunjukkan bukti fisik di pengadilan. Hal ini penting jika bukti penyelewengan sudah valid. Ia menegaskan bahwa narasi di media sosial tidak cukup. Debat panjang di dunia maya tanpa kepastian hukum hanya membuat gaduh. Kondisi ini tidak memberi manfaat bagi negara maupun pelaku usaha. PKS, partai tempat Mulyanto bernaung, melihat isu ini harus selesai di jalur hukum. Mulyanto menyarankan Menkeu membentuk tim gabungan lintas sektor. Tim ini harus melibatkan Polri, Kejaksaan, BPKP, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai. Kerja sama ini akan membuat penindakan lebih efektif.
Semua instansi tersebut punya data yang saling melengkapi. Pengawasan yang terpadu bisa menutup celah kecurangan korporasi. Publik kini butuh kepastian hukum, bukan sekadar berita heboh. Mulyanto mendorong adanya audit perdagangan atau trade audit secara menyeluruh. Audit ini harus memeriksa data riil pengiriman barang dan nilai transaksi. Perusahaan yang terbukti curang harus mendapat sanksi berat tanpa pilih kasih. Ia menyoroti kejahatan kerah putih yang sering terjadi. Contohnya adalah under-invoicing, yaitu mencatat harga ekspor lebih rendah dari harga pasar.
Ada juga transfer pricing, yaitu memindah keuntungan ke negara dengan pajak rendah. Praktik ini sangat merugikan Indonesia. Negara kehilangan potensi pajak yang besar. Devisa Hasil Ekspor juga jadi berkurang, sehingga ekonomi nasional terganggu. Namun, Mulyanto mengingatkan agar kasus ini ditangani dengan hati-hati. Penanganan yang salah bisa merusak citra sawit Indonesia di mata dunia. Sektor sawit adalah sumber devisa utama. Jutaan petani dan buruh tani bergantung pada industri ini. Jika pasar global panik, harga komoditas bisa turun. Hal ini akan memukul ekonomi rakyat di berbagai daerah.
Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara hukum dan stabilitas bisnis. Jangan sampai investor merasa seluruh sistem niaga sawit kita bermasalah. Apalagi saat ini pemerintah sedang menyiapkan sistem ekspor satu pintu atau single gateway. Sistem ini akan dikelola oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Komunikasi yang salah bisa memicu penolakan dari asosiasi pengusaha.
Mulyanto setuju dengan penguatan kontrol negara lewat superholding Danantara. Hal ini bisa memperkuat keuangan negara. Namun, penyelesaian kasus manipulasi CPO harus tetap profesional dan objektif. Fokus utama bukan pada seberapa ramai berita di media. Yang paling penting adalah akurasi data dan perbaikan sistem ekspor jangka panjang.
Musi Rawas, Perssilam News - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin beban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menguras kantong negara. Hal ini disampaikan Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 23 Juli 2026. Pemerintah ingin memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman. Purbaya menekankan pentingnya menjaga uang negara agar tidak terpakai untuk membayar utang proyek ini. Agar APBN tidak terbebani, Kementerian Keuangan sedang mencari cara pendanaan lain. Purbaya berencana memakai Special Mission Vehicle atau SMV. SMV adalah lembaga khusus di bawah Kemenkeu yang punya fungsi tugas tertentu. Lembaga ini bisa mencari dana atau mengelola keuangan tanpa harus mengambil uang langsung dari kas negara. Dengan cara ini, pemerintah bisa membayar kewajiban Whoosh tanpa mengganggu anggaran untuk sekolah, kesehatan, atau jalanan.
Purbaya mengatakan bahwa meski Whoosh adalah proyek pemerintah, jumlah dana APBN yang dipakai harus sekecil mungkin. Kemenkeu akan mengelola instrumen penjaminan ini secara langsung. Langkah ini dilakukan supaya cadangan uang negara tetap stabil. Jika semua dana diambil dari APBN, pemerintah khawatir program prioritas lain akan terhambat. Sampai saat ini, detail mengenai SMV mana yang akan dipilih masih dirahasiakan. Purbaya belum mau membuka nama lembaga tersebut ke publik. Ia menunggu semua hitungan angka dan urusan surat-menyurat selesai. Purbaya hanya menyebut bahwa ia punya banyak pilihan SMV yang bisa digunakan. Ia berjanji akan memberi tahu publik setelah segala sesuatunya jelas.
Ada pertanyaan mengenai penggunaan Panda Bond untuk membiayai Whoosh. Panda Bond adalah surat utang dalam mata uang Yuan yang terbit di China. Purbaya menjawab bahwa Panda Bond biasanya dipakai untuk menutup defisit anggaran negara secara umum. Instrumen ini bukan alat untuk membiayai satu proyek saja yang terpisah. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan untuk melihat opsi ini di masa depan. Proses penyelesaian utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) juga berkaitan dengan perpindahan wewenang. Saat ini, pengelolaan masih ada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Presiden Prabowo Subianto sudah memberi arahan agar wewenang tersebut dipindah ke Kementerian Keuangan. Purbaya sudah tahu cara membereskan masalah ini. Ia hanya menunggu dokumen resmi diserahkan dari Danantara kepadanya. Purbaya menjelaskan bahwa perintah Presiden adalah menyelesaikan masalah finansial KCIC. Namun, penyelesaian ini tidak harus memakai uang APBN. Kemenkeu punya alat atau kendaraan finansial lain di luar anggaran rutin. Saat ini, proses administrasi pengalihan berkas sedang berjalan. Setelah urusan legalitas selesai dan berkas pindah ke tangan Kemenkeu, Purbaya akan melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo. Pemerintah terus menghitung angka dengan teliti agar keuangan nasional tetap sehat dan belanja vital negara tidak terganggu.
Indonesia, Pemandangan mencolok muncul di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Lobi gedung hampir tertutup tumpukan uang tunai raksasa. Nilainya Rp6,6 triliun. Uang ini hasil rampasan kasus korupsi. Juga dari denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.
Uang dipamerkan di lobi Gedung Jampidsus Kejagung. Tumpukannya menjulang tinggi. Hampir menutupi pintu utama. Semua pecahan Rp100 ribu. Dikemas rapat dalam plastik. Ditumpuk bertingkat seperti gunung. Pemandangan ini tarik perhatian warga luas. Mereka foto dan bagikan di media sosial.
Total dana diserahkan ke negara Rp6.625.294.190.469. Rinciannya jelas. Rp4,2 triliun dari rampasan korupsi. Kasus ditangani Kejagung langsung. Rp2,4 triliun dari denda administratif. Ini terkait penyalahgunaan hutan. Rampasan korupsi berarti aset disita dari pelaku. Denda administratif adalah sanksi uang atas pelanggaran izin hutan.
Penyerahan dilakukan secara resmi. Jaksa Agung ST Burhanuddin serahkan langsung. Penerimanya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Acara disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pejabat tinggi hadir. Termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Juga CEO Danantara Rosan Roeslani. Suasana tegang tapi penuh harap. Ini bukti perjuangan anti korupsi.
Presiden Prabowo soroti kerja Satgas PKH. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini kerja sunyi. Tanpa sorotan publik. Prabowo beri apresiasi tinggi. "Saya berterima kasih atas nama negara dan rakyat Indonesia," katanya. Satgas hadapi medan sulit. Mereka verifikasi jutaan hektare lahan. Hadapi perlawanan korporasi pelaku.
Prabowo ungkap tantangan nyata. Satgas sering terima intimidasi. Preman bayaran datang. Masyarakat dihasut ikut bentrok. Lokasi di pedalaman. Jauh dari media. Jauh dari kamera. Jauh dari influencer. "Semua itu dilakukan jauh dari sorotan publik. Namun saudara tetap bekerja dengan penuh kesetiaan kepada negara," tegas Prabowo.
Ia bilang dana Rp6,6 triliun ini kecil. Hanya sebagian dari kerugian negara. Kerugian akibat keserakahan di sektor kehutanan. "Sejak awal saya terima mandat, saya bertekad lawan korupsi. Lawan perampokan kekayaan negara," ujarnya. Satgas PKH dibentuk tegas. Tak pandang bulu. Tak boleh dilobi. Tujuannya selamatkan kekayaan alam.
Satgas PKH serahkan lahan besar. Total 896.969 hektare kawasan hutan. Sebelumnya dikuasai tanpa izin. Kini kembali ke negara. Jaksa Agung Burhanuddin beri rincian. 240.575 hektare dari 124 subjek hukum. Di enam provinsi. Ini disita. Diserahkan ke Kementerian Keuangan. Dikelola PT Agrinas Palma Nusantara. Lewat Badan Pengelola Investasi Danantara.
Sisanya 688.427 hektare. Kawasan hutan konservasi. Diserahkan ke Kementerian Kehutanan. Lahan ini penting. Hutan lindungi lingkungan. Sumber air. Rumah satwa liar. Penyalahgunaan sebelumnya rugikan negara besar.
Dalam 10 bulan terakhir, Satgas sukses besar. Kuasai kembali 4 juta hektare lahan perkebunan. Nilai indikatif lebih dari Rp150 triliun. Angka ini tunjukkan dampak nyata. Hutan tak lagi dirampok. Negara untung besar.
Burhanuddin tegas soal komitmen. Kejagung lanjut tindak pelanggar. "Hutan adalah karunia Tuhan. Harus dikelola untuk rakyat. Bukan segelintir kelompok," katanya. Penegakan hukum tegas wajib. Demi stabilitas nasional. Korupsi hutan ancam ekonomi. Ancam alam. Ancam masa depan anak cucu.
Kejagung kejar denda lebih besar. Dari sektor sawit. Dari tambang di kawasan hutan. Potensinya Rp139 triliun. Fantastis. Ini janji tindakan lanjut. Negara tak tinggal diam. Perjuangan anti korupsi terus bergulir. Hutan lestari. Kas negara aman.(Red)
Indonesia, Perssilam - Southampton kini menghadapi krisis besar. Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA resmi membuka investigasi baru. Mereka menyelidiki skandal spionase yang mengguncang klub dalam beberapa hari terakhir. Tekanan ini datang tepat setelah The Saints mendapat hukuman berat. Mereka dicoret dari play-off Championship. Selain itu, klub kena pengurangan empat poin untuk musim depan. Kasus ini terbongkar setelah Southampton mengaku memata-matai latihan Middlesbrough. Aksi itu dilakukan sebelum laga semifinal play-off Championship.
Ternyata ini bukan kejadian pertama. Klub juga mengaku mengintip latihan Oxford United pada Desember lalu. Mereka melakukan hal serupa kepada Ipswich Town pada April 2026. Semua aksi ilegal ini terjadi di bawah kendali Tonda Eckert. Ia menjabat sebagai pelatih kepala sejak awal Desember. Karena pola ini terulang, FA mempertimbangkan sanksi tambahan. Klub asal Hampshire ini terancam hukuman lebih berat jika terbukti ada pelanggaran sistematis.
Juru bicara FA menyatakan pihaknya sedang memeriksa semua bukti. Mereka ingin teliti sebelum mengambil keputusan akhir. Kasus ini menjadi sorotan tajam di sepak bola Inggris. Perwakilan FA menegaskan tidak akan memberi komentar lagi sampai proses belajar bukti selesai. Keputusan komisi disiplin independen EFL sudah final. Southampton resmi keluar dari play-off Championship. Posisi mereka di final diambil alih oleh Middlesbrough. Middlesbrough akan melawan Hull City pada Sabtu malam, 23 Mei 2026, di Stadion Wembley.
Kabar ini memukul mental para pemain. Leo Scienza, pemain terbaik The Saints musim ini, mengungkapkan rasa sedihnya di Instagram. Bintang asal Brasil itu merasa kerja keras tim selama setahun sia-sia. Ia merasa akhir musim ini sangat menyakitkan. Scienza menulis bahwa ia merasa kecewa, marah, dan sedih. Ia sulit mencari kata yang pas untuk menggambarkan situasi ini.
Menurutnya, kejadian ini menyakiti klub, pemain, dan terutama para fans. Ia merasa momen penentuan musim tidak seharusnya berakhir seperti ini. Pemain itu menambahkan bahwa tim sudah berjuang mati-matian. Tujuan mereka hanya satu, membawa Southampton kembali ke Premier League. Ia merasa suporter adalah pihak yang paling dirugikan. Para fans sudah memberi dukungan luar biasa sepanjang musim namun mendapat akhir yang buruk.
Di sisi lain, chief executive Southampton Phil Parsons tidak tinggal diam. Ia mengecam keras hukuman dari EFL. Parsons menganggap sanksi itu terlalu berlebihan jika dibanding kasus lain di Inggris. Ia juga menyoroti kerugian finansial klub. Southampton sudah menjual lebih dari 37 ribu tiket final sebelum keputusan pengeluaran itu muncul.
Indonesia, Perssilam - Sejumlah pejabat negara mulai tiba di Gedung Pancasila pada Senin, 1 Juni 2026. Lokasi ini berada di Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat. Kehadiran para menteri dan pimpinan lembaga ini menunjukkan bahwa Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 akan segera dimulai. Sekitar pukul 09.20 WIB, para pejabat mulai masuk melalui pintu utama.
Suasana di area penyambutan terlihat tertib. Petugas sedang melakukan persiapan akhir untuk rangkaian upacara tingkat kenegaraan ini. Beberapa menteri sudah sampai di lokasi, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya juga sudah hadir. Kedatangan mereka membuat area lapangan upacara semakin ramai oleh para undangan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto juga tiba di lokasi.
Setelah itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra masuk lewat jalur tamu undangan. Pejabat lain yang terlihat adalah Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria dan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. Mereka semua langsung menuju kursi yang sudah disiapkan panitia untuk tamu VVIP dan VIP.
Petugas protokoler bekerja keras mengarahkan setiap pejabat. Mereka memastikan kedatangan tamu sesuai dengan urutan acara yang ada. Di saat yang sama, aparat keamanan berjaga di banyak titik. Hal ini dilakukan agar kegiatan berjalan lancar tanpa gangguan.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP telah mengeluarkan jadwal resmi. Upacara dijadwalkan mulai pukul 09.30 WIB. Presiden Prabowo Subianto rencananya tiba pukul 09.49 WIB. Presiden akan bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari besar ini.
Indonesia, Perssilam - Presiden Prabowo Subianto berencana beri keringanan bagi nelayan soal bayar kredit. Langkah ini bagian dari program bangun fasilitas di desa nelayan. Fasilitas itu termasuk pabrik es, cold storage, dan kapal nelayan baru. Dia sampaikan rencana itu di acara Indonesia Economic Outlook 2026. Lokasinya di Wisma Danantara, Jumat 13 Februari 2026. "Bukan bagi-bagi uang," katanya. "Kita atur lewat koperasi. Semua biaya mereka balik ke bank dan pemerintah. Kita beri waktu bayar panjang, lebih dari 10 tahun. Bisa 11 atau 12 tahun." Keringanan ini bantu nelayan lunasi utang tanpa beban berat. Mereka bisa fokus tangkap ikan lebih banyak. Hasilnya, pendapatan naik. Program ini pakai dana pemerintah secara terstruktur. Bukan sembarang bagi duit. Pemerintah targetkan bangun desa nelayan di seluruh Indonesia. Tahun 2026, rampung 1.000 desa. Itu artinya ribuan nelayan dapat bantu langsung. Desa nelayan jadi pusat aktivitas mereka. Lengkap dengan alat dan sarana pendukung.
Dalam lima tahun ke depan, jumlahnya jadi 5.000 desa. tersebar di berbagai daerah pesisir. Program ini lawan kemiskinan di desa-desa nelayan. Banyak keluarga nelayan hidup susah. Mereka butuh bantuan nyata untuk maju.Presiden bilang setiap desa nelayan punya ratusan warga. Ada yang 300 nelayan. Ada 500. Bahkan sampai 2.000 orang. "Dalam empat tahun, kita bangun 5.000 desa nelayan," tegasnya. Sejak Indonesia merdeka, nelayan jarang dapat perhatian pemerintah. Mereka kesulitan beli solar untuk kapal. Pasar jauh, susah jual ikan segar. Tidak ada tempat simpan ikan dingin. Ikan cepat busuk. Kerugian besar tiap hari. Bayangkan nelayan pulang dengan tangkapan penuh. Tapi ikan mati karena panas. Harga jatuh di pasar. Keluarga lapar. Masalah ini berlangsung puluhan tahun. Pemerintah kini ubah itu semua.
Desa nelayan baru dilengkapi fasilitas lengkap. Pabrik es bikin es cepat untuk simpan ikan. Cold storage jaga ikan tetap segar berhari-hari. Dermaga kuat untuk bongkar muat aman. Kapal dibagi gratis lewat koperasi. Pemerintah juga siapkan kendaraan angkut ikan ke pasar. Pelabuhan dibuka lebih banyak. Bahkan lapangan terbang kecil untuk ekspor langsung. Nelayan bisa jual ikan ke luar negeri tanpa tengah. Harga lebih tinggi. Keuntungan besar. "Ini bantu nelayan ekspor hasil tangkapan," kata Presiden. "Tiap desa dapat pabrik es. Cold storage siap pakai. Dermaga kokoh. Kapal baru dibagikan. Kendaraan ada. Pelabuhan dibuka. Lapangan terbang untuk kirim ikan ke luar." Program ini ubah nasib nelayan kecil. Mereka kini punya alat modern. Tidak lagi bergantung musim atau cuaca buruk. Koperasi kelola dana agar adil. Semua bayar cicil panjang. Ekonomi desa pesisir bangkit. Indonesia negara kepulauan besar. Nelayan jumlahnya jutaan. Mereka sumber protein utama rakyat. Tapi kemiskinan tinggi di kalangan mereka. Data tunjukkan banyak desa pesisir miskin. Desa nelayan jawab masalah itu.
Dengan 1.000 desa rampung tahun ini, dampak langsung terasa. Nelayan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua dapat fasilitas. Mereka tangkap lebih banyak ikan. Olah jadi barang bernilai tambah. Ekspor naikkan devisa negara.Lima tahun lagi, 5.000 desa berarti jutaan orang terjangkau. Tiap desa jadi contoh sukses. Nelayan belajar kelola koperasi. Bayar kredit tepat waktu. Kemiskinan turun drastis. Desa mandiri ekonomi. Presiden tekankan organisasi koperasi penting. Bukan bagi duit mentah. Dana dipakai bangun aset. Aset hasilkan uang sendiri. Nelayan balik modal pelan-pelan. Waktu 10-12 tahun cukup aman. Tidak tekan petani laut. Fasilitas seperti cold storage cegah pemborosan. Ikan segar tahan lama. Bisa proses fillet atau kaleng. Nilai jual melonjak. Pasar ekspor China, Jepang, Eropa tunggu produk Indonesia.BACA JUGA:Serie A : Keuangan klub semakin baik, pemimpin RedBird Gerry Cardinale turun tangan untuk bertemu dengan skuad AC Milan
Dermaga dan pelabuhan kurangi risiko kecelakaan. Kapal aman berlabuh. Kendaraan cepat angkut ke bandara. Ekspor langsung hemat biaya. Nelayan dapat untung lebih banyak. Program ini lahir dari janji kampanye. Presiden paham susah nelayan. Dia kunjungi banyak desa pesisir. Dengar keluhan langsung. Kini aksi nyata. Indonesia Economic Outlook jadi panggung umumkan rencana besar. Nelayan kini punya harapan baru. Mereka siap kerja keras. Pemerintah dukung penuh. Hasil tangkapan tak lagi sia-sia. Desa nelayan jadi mercusuar kemajuan.Editor: Redaktur Perssilam Silampari News
Indonesia, Perssilam - Kapolres Bima Kota nonaktif, AKBP Didik Putra Kuncoro, kini jadi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika. Ia hadapi hukuman penjara seumur hidup. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Jhonny Edison Isir, sampaikan fakta ini di konferensi pers Mabes Polri. Acara itu berlangsung Minggu, 15 Februari 2026. Irjen Jhonny bilang ancaman pidananya berat. Pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Bisa juga denda kategori 6 hingga 2 miliar rupiah. Tambahan pidana penjara 5 tahun atau denda kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. "Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar Rp200 juta," ujarnya.
AKBP Didik Putra Kuncoro atau AKBP DPK terjerat Pasal 609 ayat 2 huruf A UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Itu digabung UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Plus Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pasal-pasal ini atur hukuman narkotika dan obat psikotropika. Psikotropika seperti ekstasi atau ketamin yang ganggu pikiran dan perilaku. "AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka," tegas Jhonny. Saat ini, AKBP DPK belum ditahan Direktorat 4 Bareskrim Polri. Alasannya, ia masih jalani proses penempatan khusus Divpropam Polri. Itu terkait kode etik polisi yang sedang berjalan.
Proses ini pastikan disiplin internal Polri. "Untuk AKBP DPK, saat ini akan menjalankan proses kode etik, dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik," jelas Jhonny. Sidang itu bisa tentukan nasib kariernya di kepolisian. Kasus ini ungkap kronologi panjang. Semua bermula dari penangkapan dua asisten rumah tangga polisi. Mereka Bripka IR dan istrinya, Saudari AN. Tim temukan sabu 30,415 gram di rumah pribadi mereka. Sabu adalah metamfetamin, narkoba kuat yang bikin kecanduan cepat. Pengungkapan ini jadi titik awal. "Pengungkapan ini berawal dari tertangkapnya dua orang asisten rumah tangga dari tersangka anggota Polri atas nama Bripka IR dan istrinya atas nama Saudari AN, dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 30,415 gram di rumah pribadi dari tersangka Bripka IR dan Saudari AN," ungkap Jhonny di konferensi pers itu.
Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB interogasi keduanya. Hasilnya, muncul keterlibatan AKP ML dalam peredaran sabu. AKP ML ini perwira polisi di tingkat yang sama. Interogasi ungkap jaringan lebih luas. Lalu, Subbid Paminal Bidpropam Polda NTB tes urine AKP ML di RSUD Bima. Hasil positif amfetamin dan metamfetamin. Zat ini tunjukkan penggunaan narkoba baru-baru ini. Pemeriksaan lanjut ke ruang kerja dan rumah jabatan AKP ML. Tim temukan 5 bungkus sabu netto 488,496 gram. Jumlah itu besar, cukup untuk distribusi. Bukti ini kuatkan dugaan peredaran. BACA JUGA:BRI Super League : Semen Padang Harus Mencuri Poin dari Arema! Dejan Antonic Mengungkapkan Misi untuk Menyelamatkan Kabau Sirah dari Degradasi
Dari keterangan AKP ML, AKBP DPK ikut terlibat. Itu picu tindakan cepat. Rabu, 11 Februari 2026, Biro Paminal Divpropam Polri dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri geledah rumah pribadi AKBP DPK di Tangerang. Penggeledahan itu hasilkan bukti penting. Ditemukan 7 plastik klip sabu total 16,3 gram. Ekstasi 50 butir. Pil Alprazolam 19 butir untuk tenangkan saraf. Pil Happy Five 2 butir. Ketamin 5 gram, obat bius yang disalahgunakan. Temuan ini hubungkan langsung AKBP DPK ke jaringan narkoba. Kasus polisi terlibat tunjukkan Polri tegas lawan penyalahgunaan di internal. Konferensi pers Irjen Jhonny tekankan komitmen bersihkan oknum. Proses hukum dan etik lanjut paralel. Masyarakat NTB dan nasional pantau perkembangan ini. Sidang kode etik Kamis depan jadi langkah krusial selanjutnya.Editor: Redaktur Perssilam Silampari News