Musi Rawas, Perssilam News - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin beban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menguras kantong negara. Hal ini disampaikan Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 23 Juli 2026. Pemerintah ingin memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman. Purbaya menekankan pentingnya menjaga uang negara agar tidak terpakai untuk membayar utang proyek ini. Agar APBN tidak terbebani, Kementerian Keuangan sedang mencari cara pendanaan lain. Purbaya berencana memakai Special Mission Vehicle atau SMV. SMV adalah lembaga khusus di bawah Kemenkeu yang punya fungsi tugas tertentu. Lembaga ini bisa mencari dana atau mengelola keuangan tanpa harus mengambil uang langsung dari kas negara. Dengan cara ini, pemerintah bisa membayar kewajiban Whoosh tanpa mengganggu anggaran untuk sekolah, kesehatan, atau jalanan.
Advertising
Purbaya mengatakan bahwa meski Whoosh adalah proyek pemerintah, jumlah dana APBN yang dipakai harus sekecil mungkin. Kemenkeu akan mengelola instrumen penjaminan ini secara langsung. Langkah ini dilakukan supaya cadangan uang negara tetap stabil. Jika semua dana diambil dari APBN, pemerintah khawatir program prioritas lain akan terhambat. Sampai saat ini, detail mengenai SMV mana yang akan dipilih masih dirahasiakan. Purbaya belum mau membuka nama lembaga tersebut ke publik. Ia menunggu semua hitungan angka dan urusan surat-menyurat selesai. Purbaya hanya menyebut bahwa ia punya banyak pilihan SMV yang bisa digunakan. Ia berjanji akan memberi tahu publik setelah segala sesuatunya jelas.
Ada pertanyaan mengenai penggunaan Panda Bond untuk membiayai Whoosh. Panda Bond adalah surat utang dalam mata uang Yuan yang terbit di China. Purbaya menjawab bahwa Panda Bond biasanya dipakai untuk menutup defisit anggaran negara secara umum. Instrumen ini bukan alat untuk membiayai satu proyek saja yang terpisah. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan untuk melihat opsi ini di masa depan. Proses penyelesaian utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) juga berkaitan dengan perpindahan wewenang. Saat ini, pengelolaan masih ada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Presiden Prabowo Subianto sudah memberi arahan agar wewenang tersebut dipindah ke Kementerian Keuangan. Purbaya sudah tahu cara membereskan masalah ini. Ia hanya menunggu dokumen resmi diserahkan dari Danantara kepadanya. Purbaya menjelaskan bahwa perintah Presiden adalah menyelesaikan masalah finansial KCIC. Namun, penyelesaian ini tidak harus memakai uang APBN. Kemenkeu punya alat atau kendaraan finansial lain di luar anggaran rutin. Saat ini, proses administrasi pengalihan berkas sedang berjalan. Setelah urusan legalitas selesai dan berkas pindah ke tangan Kemenkeu, Purbaya akan melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo. Pemerintah terus menghitung angka dengan teliti agar keuangan nasional tetap sehat dan belanja vital negara tidak terganggu.
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Tags :
Reaksi :
Artikel Terkait
