Indonesia, Perssilam - Mulyanto, mantan Anggota Komisi Energi DPR RI, mendukung penuh langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menkeu ingin mengusut tuntas dugaan manipulasi laporan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Kasus ini melibatkan kelompok perusahaan besar yang diduga bermain dengan data ekspor. Mulyanto meminta pemerintah tidak hanya bicara di media. Ia ingin ada tindakan hukum yang nyata dan cepat.
Advertising
Menurut Mulyanto, pemerintah harus berani menunjukkan bukti fisik di pengadilan. Hal ini penting jika bukti penyelewengan sudah valid. Ia menegaskan bahwa narasi di media sosial tidak cukup. Debat panjang di dunia maya tanpa kepastian hukum hanya membuat gaduh. Kondisi ini tidak memberi manfaat bagi negara maupun pelaku usaha. PKS, partai tempat Mulyanto bernaung, melihat isu ini harus selesai di jalur hukum. Mulyanto menyarankan Menkeu membentuk tim gabungan lintas sektor. Tim ini harus melibatkan Polri, Kejaksaan, BPKP, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai. Kerja sama ini akan membuat penindakan lebih efektif.
Semua instansi tersebut punya data yang saling melengkapi. Pengawasan yang terpadu bisa menutup celah kecurangan korporasi. Publik kini butuh kepastian hukum, bukan sekadar berita heboh. Mulyanto mendorong adanya audit perdagangan atau trade audit secara menyeluruh. Audit ini harus memeriksa data riil pengiriman barang dan nilai transaksi. Perusahaan yang terbukti curang harus mendapat sanksi berat tanpa pilih kasih. Ia menyoroti kejahatan kerah putih yang sering terjadi. Contohnya adalah under-invoicing, yaitu mencatat harga ekspor lebih rendah dari harga pasar.
Advertising
Ada juga transfer pricing, yaitu memindah keuntungan ke negara dengan pajak rendah. Praktik ini sangat merugikan Indonesia. Negara kehilangan potensi pajak yang besar. Devisa Hasil Ekspor juga jadi berkurang, sehingga ekonomi nasional terganggu. Namun, Mulyanto mengingatkan agar kasus ini ditangani dengan hati-hati. Penanganan yang salah bisa merusak citra sawit Indonesia di mata dunia. Sektor sawit adalah sumber devisa utama. Jutaan petani dan buruh tani bergantung pada industri ini. Jika pasar global panik, harga komoditas bisa turun. Hal ini akan memukul ekonomi rakyat di berbagai daerah.
Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara hukum dan stabilitas bisnis. Jangan sampai investor merasa seluruh sistem niaga sawit kita bermasalah. Apalagi saat ini pemerintah sedang menyiapkan sistem ekspor satu pintu atau single gateway. Sistem ini akan dikelola oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Komunikasi yang salah bisa memicu penolakan dari asosiasi pengusaha.
Advertising
Mulyanto setuju dengan penguatan kontrol negara lewat superholding Danantara. Hal ini bisa memperkuat keuangan negara. Namun, penyelesaian kasus manipulasi CPO harus tetap profesional dan objektif. Fokus utama bukan pada seberapa ramai berita di media. Yang paling penting adalah akurasi data dan perbaikan sistem ekspor jangka panjang.
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
Reaksi :
Artikel Terkait
