
BACA JUGA:Kuliner : Mie Celor yang terkenal di Palembang

BACA JUGA:Kuliner : Mie Celor yang terkenal di Palembang
![]() |
| PBB harus mengirimkan pasukan perdamaian untuk menghentikan tindakan Israel |
Pencapaian kedua yang tak kalah penting adalah hasil investigasi Komisi Penyelidik PBB. Laporan tersebut secara tegas menyatakan bahwa Israel telah melakukan tindakan genosida terhadap rakyat Palestina. Pernyataan ini menggarisbawahi pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berkelanjutan.
Presiden JDF Asia Pasifik, Dr. Jazuli Juwaini, yang juga seorang Anggota DPR RI, menyampaikan pandangannya pada Jumat, 19 September 2025. Ia menegaskan bahwa pengakuan kemerdekaan Negara Palestina dan putusan PBB mengenai genosida Israel bukanlah akhir dari perjuangan. "Namun demikian, JDF Asia Pasifik juga menegaskan bahwa pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Negara Palestina dan putusan PBB yang menyatakan Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina, harus segera diikuti dengan langkah konkret ini berupa pengiriman pasukan perdamaian guna mencegah dan menghentikan agresi Israel," ujar Dr. Juwaini.
Baca Juga:
Persik Kediri Berkomitmen untuk Memperpanjang Tren Kemenangan di Markas Bhayangkara FC
Menurut beliau, tanpa kehadiran pasukan perdamaian internasional, seluruh resolusi, pengakuan formal, dan kecaman terhadap kejahatan yang dilakukan Israel tidak akan menghasilkan dampak yang berarti. Dampak yang signifikan diperlukan untuk menghentikan siklus kekejaman dan penindasan Israel yang telah berlangsung lama terhadap rakyat Palestina. Beliau menekankan bahwa tindakan militer ini harus sah secara hukum internasional. Ini berarti harus melibatkan pasukan dari negara-negara yang berkomitmen pada kemanusiaan dan perdamaian global.
"Tidak ada jalan lain, kebiadaban Israel harus dihentikan melalui jalan militer yang sah secara internasional. Yaitu dengan mengirimkan pasukan dari negara-negara yang pro kemanusiaan dan kedamaian dunia," ungkapnya.
Namun, pengiriman pasukan perdamaian PBB menghadapi kendala besar. Proses ini membutuhkan persetujuan dari Dewan Keamanan (DK) PBB. Sayangnya, persetujuan ini sering kali terhambat oleh hak veto yang dimiliki oleh Amerika Serikat, sekutu dekat Israel. Situasi ini menciptakan kebuntuan politik yang melumpuhkan upaya perdamaian.
Baca Juga:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup dengan catatan negatif pada perdagangan hari ini
Oleh karena itu, JDF Asia Pasifik secara tegas mendesak seluruh negara anggota PBB untuk bersama-sama memperjuangkan reformasi Dewan Keamanan. Reformasi ini sangat penting agar keputusan-keputusan DK PBB dapat dilaksanakan secara adil dan efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tindakan nyata dapat diambil dalam menghentikan agresi Israel yang terus berlanjut.
Dr. Juwaini juga menekankan bahwa komunitas internasional tidak dapat lagi bersikap pasif. Agresi Israel tidak boleh dibiarkan terus berlangsung tanpa intervensi yang substantif. Beliau menyerukan kepada semua negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk bersatu padu. Tujuannya adalah mendorong langkah-langkah tegas dari PBB. Langkah ini krusial untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina.
Perlu diketahui, Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik merupakan sebuah forum lintas negara. Forum ini didirikan dengan komitmen kuat untuk memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Perjuangan ini tidak hanya terbatas di kawasan Asia Pasifik, tetapi juga meluas hingga ke kancah internasional. Keberadaan forum ini menjadi bukti adanya gerakan global yang aktif mencari solusi damai dan berkeadilan.
Baca Juga:
Cegah Alergi, Dokter Mengkampanyekan Agar Anak-Anak Mengonsumsi Makanan Alami
TAG :
Suka Artikel ini?

Dengarkan
Berita dan Artikel lainnya di :

Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, Kepala Satgas Pangan Polri, dukung penuh langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Tujuannya jaga pasokan dan harga pangan stabil di seluruh negeri. Ade Safri bilang, ini bukan cuma urusan duit. Dampaknya ancam nyawa rakyat dan kesehatan umum."Kejahatan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi. Dampaknya bisa sistemik dan menyentuh hak dasar manusia. Karena itu, negara wajib hadir dan bertindak tegas," kata Ade dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Januari 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman nilai kejahatan ini rusak hukum plus nilai kemanusiaan. Langgar Pancasila, khususnya gotong royong dan keadilan sosial. "Ini bukan sekadar pelanggaran aturan. Tindakan seperti ini melanggar nilai kemanusiaan dan Pancasila. Jangan ganggu hak hidup rakyat, apalagi menjelang bulan suci," katanya.
Amran tak mau toleransi sama sekali. Bandar untung dari kebutuhan dasar rakyat? Langsung cabut izin usaha. Proses hukum cepat. "Kalau melanggar, jangan ragu untuk ditindak, cabut izinnya dan proses secara hukum," tegasnya. Ia yakin harga pangan tak perlu naik. Khusus beras, stok aman besar. Saat ini 3,3 juta ton tersedia. Proyeksi naik ke 5-6 juta ton Mei-Juli 2026. Pemerintah siapkan 1,5 juta ton beras SPHP. Itu buat operasi pasar dan bazar murah. Bantu warga beli harga wajar. Harga beras dunia malah turun. Jadi, kenaikan lokal tak berdasar. Tak ada alasan buat pedagang naikkan harga seenaknya.
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News
BACA JUGA:Timnas : Calvin Verdonk dan LOSC Lille Mengalahkan Angers di Markas Mereka Ligue 1
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News
BACA JUGA:Bisnis : Harga emas telah mencapai Rp3,5 juta per gram, yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News

Uang dipamerkan di lobi Gedung Jampidsus Kejagung. Tumpukannya menjulang tinggi. Hampir menutupi pintu utama. Semua pecahan Rp100 ribu. Dikemas rapat dalam plastik. Ditumpuk bertingkat seperti gunung. Pemandangan ini tarik perhatian warga luas. Mereka foto dan bagikan di media sosial.
Total dana diserahkan ke negara Rp6.625.294.190.469. Rinciannya jelas. Rp4,2 triliun dari rampasan korupsi. Kasus ditangani Kejagung langsung. Rp2,4 triliun dari denda administratif. Ini terkait penyalahgunaan hutan. Rampasan korupsi berarti aset disita dari pelaku. Denda administratif adalah sanksi uang atas pelanggaran izin hutan.
Penyerahan dilakukan secara resmi. Jaksa Agung ST Burhanuddin serahkan langsung. Penerimanya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Acara disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pejabat tinggi hadir. Termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Juga CEO Danantara Rosan Roeslani. Suasana tegang tapi penuh harap. Ini bukti perjuangan anti korupsi.
Presiden Prabowo soroti kerja Satgas PKH. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini kerja sunyi. Tanpa sorotan publik. Prabowo beri apresiasi tinggi. "Saya berterima kasih atas nama negara dan rakyat Indonesia," katanya. Satgas hadapi medan sulit. Mereka verifikasi jutaan hektare lahan. Hadapi perlawanan korporasi pelaku.
Prabowo ungkap tantangan nyata. Satgas sering terima intimidasi. Preman bayaran datang. Masyarakat dihasut ikut bentrok. Lokasi di pedalaman. Jauh dari media. Jauh dari kamera. Jauh dari influencer. "Semua itu dilakukan jauh dari sorotan publik. Namun saudara tetap bekerja dengan penuh kesetiaan kepada negara," tegas Prabowo.
Ia bilang dana Rp6,6 triliun ini kecil. Hanya sebagian dari kerugian negara. Kerugian akibat keserakahan di sektor kehutanan. "Sejak awal saya terima mandat, saya bertekad lawan korupsi. Lawan perampokan kekayaan negara," ujarnya. Satgas PKH dibentuk tegas. Tak pandang bulu. Tak boleh dilobi. Tujuannya selamatkan kekayaan alam.
Satgas PKH serahkan lahan besar. Total 896.969 hektare kawasan hutan. Sebelumnya dikuasai tanpa izin. Kini kembali ke negara. Jaksa Agung Burhanuddin beri rincian. 240.575 hektare dari 124 subjek hukum. Di enam provinsi. Ini disita. Diserahkan ke Kementerian Keuangan. Dikelola PT Agrinas Palma Nusantara. Lewat Badan Pengelola Investasi Danantara.
Sisanya 688.427 hektare. Kawasan hutan konservasi. Diserahkan ke Kementerian Kehutanan. Lahan ini penting. Hutan lindungi lingkungan. Sumber air. Rumah satwa liar. Penyalahgunaan sebelumnya rugikan negara besar.
Dalam 10 bulan terakhir, Satgas sukses besar. Kuasai kembali 4 juta hektare lahan perkebunan. Nilai indikatif lebih dari Rp150 triliun. Angka ini tunjukkan dampak nyata. Hutan tak lagi dirampok. Negara untung besar.
Burhanuddin tegas soal komitmen. Kejagung lanjut tindak pelanggar. "Hutan adalah karunia Tuhan. Harus dikelola untuk rakyat. Bukan segelintir kelompok," katanya. Penegakan hukum tegas wajib. Demi stabilitas nasional. Korupsi hutan ancam ekonomi. Ancam alam. Ancam masa depan anak cucu.
Kejagung kejar denda lebih besar. Dari sektor sawit. Dari tambang di kawasan hutan. Potensinya Rp139 triliun. Fantastis. Ini janji tindakan lanjut. Negara tak tinggal diam. Perjuangan anti korupsi terus bergulir. Hutan lestari. Kas negara aman.(Red)
Dengarkan
Berita dan Artikel lainnya di :
Dapatkan voucher & gratis ongkir