Menteri Keuangan Purbaya percaya bahwa kebijakannya akan memberikan dampak yang cepat terhadap perekonomian

Menteri Keuangan Purbaya percaya bahwa kebijakannya akan memberikan dampak yang cepat terhadap perekonomian

Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki keyakinan kuat. Kebijakan penempatan dana pemerintah di sektor perbankan akan memberikan efek cepat. Dampak positif pada perekonomian diprediksi segera terasa. Perubahan nyata diperkirakan muncul dalam waktu empat bulan. Bahkan, dalam satu bulan ke depan saja, hasilnya sudah bisa dilihat.

Purbaya menjelaskan perkiraan ini setelah pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan. Acara tersebut berlangsung di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pertemuan ini terjadi pada hari Selasa, 16 September 2025. "Jika kita bandingkan dengan Amerika Serikat," ujar Purbaya. "Penyerapan dana ke sistem ekonomi mereka membutuhkan waktu 14 bulan."

Advertising

BACA JUGA:Borneo FC Samarinda Siap untuk Bangkit dan Kembali ke Jalur Kemenangan

"Di Indonesia, biasanya empat bulan sudah cukup terasa. Paling lambat," lanjut Menteri Keuangan. Ia menambahkan pengalamannya di tahun 2021. "Saat dana kita masuk ke sistem, sekitar setengah bulan sampai satu bulan. Kita sudah melihat tren kredit berbalik arah."

"Oleh karena itu, saya yakin dampaknya tidak akan lama," kata Purbaya. "Kita akan segera melihat ekonomi menjadi lebih kuat dan bergairah."

Menurut Menteri Keuangan, para bankir di lima bank penerima dana ini adalah profesional. "Mereka adalah orang-orang pintar," tegasnya. Kemampuan mereka untuk menyalurkan kredit sangat baik. Mereka bisa mengarahkan dana ke proyek yang menguntungkan. Proyek tersebut juga harus memiliki risiko yang aman.

Advertising

BACA JUGA:Borneo FC Samarinda Siap untuk Bangkit dan Kembali ke Jalur Kemenangan

Purbaya menjelaskan alasan sebelumnya. "Selama ini mereka mungkin sedikit malas," ujarnya. "Dana mereka bisa ditempatkan di tempat aman. Mereka tidak perlu bekerja keras. Namun, tetap mendapat keuntungan besar dari selisih bunga."

Kini, ada tuntutan baru bagi bank-bank ini. Mereka harus menyalurkan kredit secara aktif. Ini akan memicu persaingan ketat antar kelima bank. Poin ini juga didukung oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar.

Mahendra menyatakan OJK akan berperan aktif. OJK akan memantau fungsi perbankan dalam menyalurkan dana. Mereka akan memastikan fungsi intermediasi berjalan baik. "Kami akan mengawasi tindak lanjutnya," kata Mahendra. "Perkembangan akan kami pantau terus. Laporannya akan kami sampaikan kepada Menteri Keuangan."

Advertising

BACA JUGA:Borneo FC Samarinda Siap untuk Bangkit dan Kembali ke Jalur Kemenangan

Hasil pemantauan OJK akan sangat penting. Laporan itu akan menunjukkan efektivitas kebijakan ini. Terutama dalam mendorong pertumbuhan kredit. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga akan dievaluasi.

Advertising

BACA JUGA:Pimpinan MPR Mendukung BGN untuk Mengevaluasi Insiden Mobil MBG

Tag :

• BMKG
• Ibu kota provinsi se-Indonessia
• Cuaca
• Indonesia
• Prakiraan cuaca

Reaksi :

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap Direktur Jenderal Bea Cukai

Indonesia, Perssilam - Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu, 20 Mei 2026. Ia meminta Menteri Keuangan segera mengganti pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika kinerja mereka tidak membaik. Instruksi ini muncul karena Presiden merasa perbaikan di lembaga tersebut terlalu lambat.

Advertising

BACA JUGA: Berakhir pada Episode Delapan dalam Serial The Boys Musim 5

Prabowo menyampaikan arahan ini dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta. Fokus utama Presiden adalah kualitas pelayanan pemerintah bagi rakyat. Ia menekankan bahwa Kementerian Keuangan harus berani mengambil langkah tegas. Semua kementerian dan lembaga wajib membersihkan birokrasi dari korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Presiden mengingatkan berkali-kali bahwa Bea Cukai butuh perbaikan total. Ia tidak segan mengancam akan mencopot pimpinan yang tidak mampu bekerja cepat. 

Bagi Prabowo, aparat pemerintah tidak boleh ragu menghukum siapa pun yang melanggar aturan. Semua institusi harus bekerja dengan benar agar ekonomi nasional tidak terhambat. Langkah ini diambil karena banyaknya laporan dari para pengusaha. Mereka mengeluhkan praktik pungutan liar atau pungli dalam pelayanan birokrasi. Pungli membuat biaya usaha naik dan menghambat investasi. Prabowo ingin membangun pemerintahan yang profesional dan bersih dari korupsi.

Advertising

BACA JUGA: Atletico Madrid Bersiap untuk Menjual Julian Alvarez pada Musim Panas Ini

Selain pungli, Presiden menyoroti masalah under invoicing. Praktik ini terjadi sejak 1991 hingga 2024, selama 34 tahun. Under invoicing adalah cara curang eksportir atau importir dengan melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga asli. Tujuannya untuk menghindari pajak. Kerugian negara akibat aksi ini diperkirakan mencapai Rp 15.400 triliun. Angka ini sangat besar dan merugikan keuangan negara.

Rakyat kini menuntut pelayanan publik yang sigap. Fungsi pengawasan aparat harus berjalan cepat. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh santai atau leha-leha dalam bekerja. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons instruksi tersebut. Ia menyatakan siap mengevaluasi posisi Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

Advertising

BACA JUGA: Rekor Tanpa Trofi, Tidak Ada Artinya! Sindiran Roy Keane kepada Bruno Fernandes

Purbaya menyampaikan hal ini setelah keluar dari Gedung DPR RI. Meski sempat tertawa, ia mengaku akan menjalankan perintah Presiden. Purbaya akan memeriksa kinerja bawahannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan akhir mengenai pencopotan jabatan tersebut.

Editor: Redaktur Perssilam Silampari News

(Perssilam Silampari News berbagai sumber)

Berita dan Artikel lainnya di :

Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Tag :

• Presiden Prabowo
• Menteri Keuangan
• Bea Cukai
• Purbaya

Reaksi :

Artikel Terkait

Selengkapnya

Ekonomi/Bisnis : Menteri Keuangan Purbaya Mengoptimalkan Tiga Mesin Ekonomi

Indonesia, Pemerintah dorong cepat wujudkan Indonesia Emas 2045. Caranya, satukan kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan investasi strategis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bilang visi ini jadi target sungguhan. Butuh kerja sama antar generasi. Harus konsisten jangka panjang.

Dia jelaskan, pemerintah kini utamakan strategi nasional. Tiga pilar kunci jadi pondasi kuat. Yakni fiskal, sektor keuangan, dan investasi.

Langkah ini cocok dengan program Asta Cita. Program itu pacu ekonomi tumbuh kencang. Sambil jaga kestabilan negara. Juga ratakan manfaat pembangunan ke semua lapisan.

Purbaya tekankan sinergi ketiga pilar itu penting. Manfaat pembangunan harus merata. Semua elemen masyarakat rasakan hasilnya.

"Asta Cita tuntut pertumbuhan tinggi. Juga stabilitas nasional. Dan pemerataan manfaat pembangunan. Mesin pertumbuhan harus selaras. Baik fiskal, sektor keuangan, maupun investasi," kata Purbaya. Kutipan dari situs resmi Kementerian Keuangan. Rabu, 14 Januari 2026.

Advertising

BACA JUGA:Tehnologi : Bukan Letusan Biasa! Erupsi Kimberlit Mengangkat Berlian ke Permukaan Bumi

Reformasi di bidang fiskal dan moneter jadi sorotan. Pemerintah janji tingkatkan efisiensi belanja negara. Setiap rupiah anggaran harus terserap tepat waktu. Dan tepat sasaran. Pengawasan ketat cegah dana bocor.

Koordinasi dengan Bank Indonesia jadi prioritas. Kebijakan moneter dan fiskal diselaraskan. Tujuannya ciptakan ekonomi kuat. Tahan guncangan dari luar negeri. Seperti gejolak harga minyak dunia atau krisis perdagangan.

Pemerintah atasi rintangan di sektor riil. Mereka aktifkan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis. Satgas ini urus hambatan investasi. Lewat sidang mingguan rutin. Libatkan pelaku usaha langsung. Proses debottlenecking lancar. Hambatan cepat hilang.

"Saya yakin jika sistem fiskal, moneter, dan investasi jalan baik. Akselerasi pertumbuhan kita bakal kencang sekali," tambah Menkeu.

APBN 2026 dirancang ekspansif. Tapi tetap terkendali. Belanja negara alokasikan ke delapan agenda utama. Agenda ini tingkatkan produktivitas bangsa. Beri dampak nyata pada kesejahteraan rakyat.

Advertising

BACA JUGA:Tehnologi : Gerhana Matahari Total dan Cincin Api, Perhatikan Tanggalnya

Indonesia Emas 2045 artinya negara maju di tahun itu. Ekonomi kuat, rakyat sejahtera. Visi ini lahir dari amanat pemimpin. Butuh fondasi kokoh sekarang. Tiga pilar itu jadi kunci utama.

Efisiensi fiskal misalnya, cegah pemborosan proyek infrastruktur. Dana infrastruktur seperti jalan tol atau bendungan harus tepat guna. Pengawasan pakai teknologi digital. Transparan hingga tingkat daerah.

Sinergi dengan Bank Sentral bantu kendalikan inflasi. Inflasi rendah dukung daya beli masyarakat. Investor ramai datang.

Advertising

BACA JUGA:PSSI menyerahkan pemilihan asisten lokal kepada John Herdman

Satgas debottlenecking sudah urus puluhan proyek. Misalnya izin usaha di zona industri. Proses cepat, investor senang.

Asta Cita punya delapan cita-cita konkret. Dari swasembada pangan hingga ekonomi hijau. Semua butuh anggaran APBN yang pintar.

Dengan langkah ini, pertumbuhan ekonomi target 6-7 persen realistis. Manfaatnya ke petani, buruh, hingga pengusaha kecil. Semua maju bareng.

Editor:  Redaktur Perssilam Silampari News

Dengarkan

Berita dan Artikel lainnya di :

Google News

Tag :

• Menteri Keuangan
• Purbaya
• Tiga Mesin Ekonomi
• APBN 2026

(Perssilam Silampari News berbagai sumber)

Reaksi :

Artikel Terkait

Selengkapnya

Menteri Keuangan Mengingatkan Bahwa Risiko Global Masih Menghantui Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Mengingatkan Bahwa Risiko Global Masih Menghantui Ekonomi Indonesia

Indonesia, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memperingatkan bahwa ketidakpastian global terus mengancam perekonomian Indonesia. Ia sampaikan hal itu saat konferensi pers APBN KITA edisi September 2025. Acara itu berlangsung pada Senin, 22 September 2025.

Menurut Purbaya, konflik geopolitik dan perubahan harga energi jadi pemicu utama. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok bisa rusak rantai pasok barang. Contohnya, keterlambatan impor bahan baku seperti logam dan elektronik. Hal ini berdampak pada produksi di banyak negara.

Situasi semacam itu tekan stabilitas ekonomi di negara berkembang. Indonesia termasuk di dalamnya. Perekonomian kita rentan karena bergantung pada ekspor dan impor. "Risiko global harus diwaspadai terus," kata Purbaya. "Itu bisa hambat pertumbuhan ekonomi Indonesia."

Pemerintah sudah siapkan langkah-langkah untuk kuatkan daya tahan ekonomi. Fokus utama ada pada pembiayaan program penting. Juga penguatan bantuan sosial untuk warga miskin. Ini bantu lindungi masyarakat dari guncangan luar.

Advertising

Baca Juga:

Pidato Prabowo di PBB hingga Reformasi Polri

Belanja negara capai Rp1.160,3 triliun sampai Agustus 2025. Angka itu rinci dari belanja kementerian/lembaga dan belanja di luar itu. Realisasi ini tunjukkan pemerintah dorong pengeluaran cepat. Tujuannya jaga roda ekonomi tetap berputar.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, tambahkan detail soal anggaran pendidikan. Realisasi capai Rp357,1 triliun. Itu 49,3 persen dari pagu APBN. Dana ini alokasikan untuk beasiswa siswa. Juga bantuan operasional sekolah dan kesejahteraan guru. Misalnya, program tunjangan sertifikasi guru bantu tingkatkan kualitas pengajaran.

Suahasil bilang kesehatan juga prioritas besar. Realisasi Rp119,6 triliun, atau 54,7 persen dari pagu. Ini bukan 54,7 persen PDB, tapi persentase realisasi anggaran. Dana dipakai untuk layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Advertising

Termasuk perbaikan fasilitas rumah sakit dan puskesmas. Contohnya, revitalisasi sarana di daerah terpencil untuk akses lebih baik.

Pemerintah dorong program prioritas lain. Seperti sekolah rakyat yang buka akses pendidikan gratis. Sudah ada 100 sekolah beroperasi. Hampir 10 ribu siswa ikut serta. Anggaran realisasinya Rp788,7 miliar. Program ini jawab kebutuhan anak putus sekolah di pedesaan.

Lalu ada program makan bergizi gratis, disingkat MBG. Sampai September 2025, layani lebih dari 22 juta penerima. Target akhir tahun capai 82 juta orang. Dukungannya lewat dapur umum di berbagai kabupaten. Ini bantu kurangi stunting dan tingkatkan nutrisi anak sekolah.

Baca Juga:

PSSI menyelenggarakan Festival Sepak Bola Grassroots di Gorontalo, melibatkan 140 pemain usia dini

Suahasil tambahkan soal subsidi energi dan pangan. Totalnya Rp218 triliun. Cakup subsidi BBM untuk kendaraan umum. LPG untuk masak rumah tangga. Pupuk untuk petani. Juga komoditas pangan seperti beras dan minyak goreng.Langkah ini tekan inflasi dan lindungi daya beli rakyat.

Advertising

Pembangunan infrastruktur dapat Rp142,1 triliun. Anggaran dipakai bangun jalan tol baru. Jembatan penghubung pulau. Pelabuhan untuk ekspor. Dan perumahan murah untuk warga berpenghasilan rendah. Proyek ini ciptakan lapangan kerja dan dorong pertumbuhan daerah.

Wakil Menteri berharap percepatan belanja di pusat dan daerah jaga momentum. Pertumbuhan ekonomi bisa stabil. "APBN jadi alat utama untuk kesejahteraan rakyat," katanya. Pemerintah yakin langkah ini bantu hadapi tantangan global sambil kuatkan fondasi dalam negeri.

Advertising

Baca Juga:

Pahami Metode Sederhana untuk Memeriksa NISN Secara Daring

TAG :

• • Wisata Populer Bogor
  • Tempat Wisata Bogor
  • Bogor
  • Jawa Barat
  • Kebun Wisata Ilmiah

Suka Artikel ini?

Selengkapnya

Nasional : Penyebab kenaikan pajak kendaraan di Jawa Tengah yang sangat tinggi telah terungkap, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya menjadi penyebab utamanya

Indonesia, Perssilam - Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan, Ronny Bako, bersuara soal protes keras warga Jawa Tengah. Mereka geram dengan kenaikan pajak kendaraan bermotor. Penyebabnya pungutan opsen yang baru diterapkan. Ronny sebut ini tak lepas dari kebijakan Kementerian Keuangan. Mereka potong transfer ke daerah, atau TKD. TKD ini dana pusat yang dikirim ke pemda untuk biaya sehari-hari. Alasan utama, kata Ronny, ada pemangkasan fiskal dari Menteri Keuangan Purbaya. Ia potong anggaran pusat. Dampaknya, pendapatan asli daerah atau PAD menyusut. PAD jadi pondasi utama APBD pemda. APBD itu anggaran tahunan daerah untuk bangun jalan, sekolah, dan layanan publik. Saat PAD kurang, pemda buru-buru cari tambahan. Mereka incar pajak lokal seperti opsen. Jadi, ada hubungan sebab-akibat jelas di sini.

Advertising

BACA JUGA:Religi : 4 Pelajaran Berharga dari Puasa di Bulan Ramadhan menurut Syekh Muhammad Ali As-Shabuni

Opsen pajak itu pungutan ekstra atas pajak pokok. Pemda ambil persentase tertentu dari pajak itu. Misal, opsen atas PKB atau pajak kendaraan bermotor. Juga opsen BBNKB, bea balik nama kendaraan. Istilah ini lahir dari UU Nomor 1 Tahun 2022. UU itu soal Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, atau UU HKPD. Undang-undang ini atur bagi hasil pajak dan pungutan baru. Di Jawa Tengah, opsen mulai berlaku 5 Januari 2025. Pemprov Jateng resmi terapkan opsen PKB dan BBNKB. Sesuai aturan pusat. Artinya, kenaikan ini sudah jalan setahun. Warga langsung ribut. Mereka serukan stop bayar pajak. Protes ini ramai di media sosial dan jalanan. Banyak pemilik motor dan mobil merasa beban tambah berat.

Ronny bilang pemerintah pusat memang potong TKD sejak 2025. Tren ini lanjut ke 2026. Dalam RAPBN 2026, TKD cuma Rp 693 triliun. Ini turun 24,8 persen dari rencana 2025 sebesar Rp 864 triliun. Pemda kaget. Mereka putar otak cari solusi. Salah satunya naikkan pungutan lokal seperti opsen. Tapi, Kemenkeu tak bisa campur tangan banyak. Ronny kritik keras dasar hukum opsen. Ia lihat tanda pelanggaran hukum. “Pemerintah pusat tak bisa apa-apa,” katanya. “Tapi kebijakan ini tak boleh secara hukum.” Ia soroti celah di UU HKPD. Kebijakan ini muncul karena pemotongan TKD. 

Advertising

BACA JUGA:Proliga : Medan Falcons Tidak Berhasil Masuk ke Final Four Proliga 2026

Tapi penerapannya bermasalah. Sementara itu, Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, ambil langkah cepat. Ia janji relaksasi PKB lima persen. Ini disampaikan usai audiensi dengan pimpinan DPRD Jateng. Acara itu Kamis, 19 Februari 2026. Mereka bahas keluhan warga soal PKB. Dalam pertemuan itu, DPRD setuju rencana relaksasi. Sumarno akan lapor ke Gubernur Ahmad Luthfi. “Kalau gubernur oke, kita buat draf Pergub,” ujarnya. Pergub itu peraturan gubernur untuk fix kebijakan. Belum ada tanggal pasti. “Intinya, secepatnya kita tetapkan,” tambahnya. Sumarno harap diskon ini dorong warga bayar pajak tepat waktu. Kepatuhan pajak bisa naik. Ia ingat relaksasi 2025. Saat itu dari Januari hingga Maret. “Nanti yang untung besar bayar Maret sampai Desember,” jelasnya. Warga yang telat bayar bisa hemat lebih banyak.BACA JUGA:BRI Super League : Rayco Rodriguez bersiap untuk menghadapi Persib dengan modal kemenangan atas PSBS

Dana PKB pasti kembali ke masyarakat, kata Sumarno. Sesuai UU, uang itu tagih infrastruktur jalan. Jateng punya ribuan kilometer jalan provinsi. Pajak ini bantu perbaiki lubang, aspal baru, dan jembatan. “Dana pajak kendaraan langsung ke jalan di Jawa Tengah,” tegasnya. Ketua DPRD Jateng, Sumanto, dukung penuh relaksasi lima persen. Protes warga sempat panas gara-gara opsen. PKB naik tiba-tiba. “Sekda minta setuju relaksasi tahun ini. Kita oke,” katanya usai audiensi. Ia temui Sumarno dan Kepala Bapenda Jateng, Muhamad Masrofi. Sumanto jelaskan PKB dan opsen ikut UU HKPD. UU itu berlaku sejak 2025. “Kita cuma jalankan amanat undang-undang,” katanya. DPRD tahu risiko. Relaksasi kurangi pemasukan APBD 2026. “Belanja daerah terkoreksi,” akunya. Meski begitu, DPRD dengar keluhan warga. “Kita respons aspirasi masyarakat,” ujar Sumanto. Protes ini jadi pelajaran. Pemda dan DPRD cari keseimbangan antara atur pajak dan bantu warga. Relaksasi ini jawaban sementara. Harapnya, infrastruktur jalan makin baik dari pajak yang terkumpul.Editor:  Redaktur Perssilam Silampari News

(Perssilam Silampari News berbagai sumber)

Berita dan Artikel lainnya di :

Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Tag :

• pajak kendaraan bermotor
• pajak kendaraan jateng
• menteri keuangan purbaya
• transfer fiskal

Reaksi :

Artikel Terkait

Selengkapnya

KPK menyatakan bahwa Khalid Basalamah mengembalikan uang secara bertahap

KPK menyatakan bahwa Khalid Basalamah mengembalikan uang secara bertahap 

Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Khalid Basalamah, pemilik PT Zahra Oto Mandiri yang juga dikenal dengan nama Uhud Tour, sedang dalam proses pengembalian dana secara bertahap. Pengembalian dana ini berkaitan erat dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait alokasi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Meskipun proses pengembalian dana sedang berjalan, KPK belum merinci jumlah pasti uang yang telah dikembalikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pada Selasa (16/9/2025) bahwa penghitungan nominal masih terus dilakukan. Beliau menambahkan, "Memang masih dihitung karena pengembaliannya juga dilakukan secara bertahap informasi yang kami terima.”

Baca Juga:

​Menteri Keuangan Purbaya percaya bahwa kebijakannya akan memberikan dampak yang cepat terhadap perekonomian

Sumber asal usul dana yang dikembalikan ini pun belum dapat diungkapkan oleh Budi. Penyidik KPK masih aktif mendalami berbagai aspek terkait hal ini. "Terkait dengan detail dari mananya nanti kami akan menjelaskan konstruksi utuh perkaranya seperti apa. Ketika kita umumkan nanti pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," ujar Budi, menegaskan bahwa informasi lengkap akan disampaikan pada saat pengumuman tersangka.

Proses penyidikan yang dilakukan KPK telah melibatkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saksi-saksi tersebut berasal dari berbagai pihak, mencakup pejabat di lingkungan Kementerian Agama serta perwakilan dari biro perjalanan haji.

Saat ini, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penyelidikan telah dimulai, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka secara resmi. Pencarian terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi ini akan terus dilakukan selama proses penyidikan berlangsung.

Baca Juga:

​Jualan Online, Menteri Perdagangan: Saat Ini Harus Melakukan Digitalisasi Segala Sesuatu

Berdasarkan perhitungan awal yang dilakukan oleh KPK, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Temuan kerugian negara ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk verifikasi dan audit lebih mendalam.

Untuk menelusuri aliran dana yang terkait dengan dugaan korupsi ini, KPK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Keterlibatan PPATK diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pergerakan dana mencurigakan. Budi menekankan, "Pasti ketika kami menyampaikan atau mengumumkan update penyidikan perkara ini dengan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.”

Akar permasalahan kasus ini diduga berawal dari kebijakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kebijakan tersebut mengubah alokasi tambahan kuota haji sebanyak 20.000 untuk periode 2023-2024. Perubahan ini dinilai bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Undang-undang tersebut seharusnya menetapkan rasio alokasi kuota haji, yakni 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, kebijakan Yaqut dianggap mengubah rasio tersebut menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Penyimpangan dalam alokasi kuota ini diduga telah membuka celah bagi praktik jual beli kuota haji khusus. Tindakan ini diduga dilakukan oleh oknum di Kemenag bekerja sama dengan biro perjalanan haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya harus menunggu bertahun-tahun dalam daftar antrean haji reguler, dapat diberangkatkan lebih cepat dengan melakukan pembayaran sejumlah uang.

Baca Juga:

​Ketua Umum PSSI,Eric Thohir, memberikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI atas dukungan mereka dalam proses naturalisasi lima pesepakbola diaspora

KPK menduga kuat bahwa praktik korupsi ini telah menimbulkan kerugian negara dengan nilai mencapai lebih dari Rp1 triliun. Namun, hingga kini, KPK belum secara resmi mengumumkan siapa saja pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara ini.

TAG :

• KPK
• Khalid Basalamah kembalikan uang ke KPK bertahap
• Kuota haji
• Dugaan korupsi kuota haji
• Khalid Basalamah

Suka Artikel ini?

Selengkapnya

Kementerian Keuangan mempersiapkan skema pembiayaan utang Whoosh di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Musi Rawas, Perssilam News - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin beban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menguras kantong negara. Hal ini disampaikan Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 23 Juli 2026. Pemerintah ingin memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman. Purbaya menekankan pentingnya menjaga uang negara agar tidak terpakai untuk membayar utang proyek ini. Agar APBN tidak terbebani, Kementerian Keuangan sedang mencari cara pendanaan lain. Purbaya berencana memakai Special Mission Vehicle atau SMV. SMV adalah lembaga khusus di bawah Kemenkeu yang punya fungsi tugas tertentu. Lembaga ini bisa mencari dana atau mengelola keuangan tanpa harus mengambil uang langsung dari kas negara. Dengan cara ini, pemerintah bisa membayar kewajiban Whoosh tanpa mengganggu anggaran untuk sekolah, kesehatan, atau jalanan.

Advertising

BACA JUGA: Keberhasilan Rachel dan Febi mencapai perempat final China Open 2026 berkat tikungan tajam yang mereka lewati

Purbaya mengatakan bahwa meski Whoosh adalah proyek pemerintah, jumlah dana APBN yang dipakai harus sekecil mungkin. Kemenkeu akan mengelola instrumen penjaminan ini secara langsung. Langkah ini dilakukan supaya cadangan uang negara tetap stabil. Jika semua dana diambil dari APBN, pemerintah khawatir program prioritas lain akan terhambat. Sampai saat ini, detail mengenai SMV mana yang akan dipilih masih dirahasiakan. Purbaya belum mau membuka nama lembaga tersebut ke publik. Ia menunggu semua hitungan angka dan urusan surat-menyurat selesai. Purbaya hanya menyebut bahwa ia punya banyak pilihan SMV yang bisa digunakan. Ia berjanji akan memberi tahu publik setelah segala sesuatunya jelas.

Advertising

BACA JUGA: Lionel Messi: Rasa Sakit Akibat Kekalahan di Final Piala Dunia Belum Sirna

Ada pertanyaan mengenai penggunaan Panda Bond untuk membiayai Whoosh. Panda Bond adalah surat utang dalam mata uang Yuan yang terbit di China. Purbaya menjawab bahwa Panda Bond biasanya dipakai untuk menutup defisit anggaran negara secara umum. Instrumen ini bukan alat untuk membiayai satu proyek saja yang terpisah. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan untuk melihat opsi ini di masa depan. Proses penyelesaian utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) juga berkaitan dengan perpindahan wewenang. Saat ini, pengelolaan masih ada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. 

BACA JUGA: PT Motasa Indonesia mengumumkan pembukaan lowongan kerja pada bulan Juli 2026 untuk lulusan SMA hingga S1

Presiden Prabowo Subianto sudah memberi arahan agar wewenang tersebut dipindah ke Kementerian Keuangan. Purbaya sudah tahu cara membereskan masalah ini. Ia hanya menunggu dokumen resmi diserahkan dari Danantara kepadanya. Purbaya menjelaskan bahwa perintah Presiden adalah menyelesaikan masalah finansial KCIC. Namun, penyelesaian ini tidak harus memakai uang APBN. Kemenkeu punya alat atau kendaraan finansial lain di luar anggaran rutin. Saat ini, proses administrasi pengalihan berkas sedang berjalan. Setelah urusan legalitas selesai dan berkas pindah ke tangan Kemenkeu, Purbaya akan melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo. Pemerintah terus menghitung angka dengan teliti agar keuangan nasional tetap sehat dan belanja vital negara tidak terganggu.

Penulis: Tim Redaksi

Editor: Redaktur Perssilam Silampari News

(Perssilam Silampari News berbagai sumber)

Berita dan Artikel lainnya di :

Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Tags :

• Kereta Cepat
• Kemenkeu
• APBN
• Purbaya Yudhi Sadewa

Reaksi :

Artikel Terkait

Selengkapnya

Upacara Harlah Pancasila: Beberapa Pejabat Negara Telah Memulai Kedatangan di Gedung Pancasila

Indonesia, Perssilam - Sejumlah pejabat negara mulai tiba di Gedung Pancasila pada Senin, 1 Juni 2026. Lokasi ini berada di Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat. Kehadiran para menteri dan pimpinan lembaga ini menunjukkan bahwa Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 akan segera dimulai. Sekitar pukul 09.20 WIB, para pejabat mulai masuk melalui pintu utama. 

Advertising

BACA JUGA: Ada harapan bahwa harga emas akan meningkat bulan depan. Apakah sebaiknya memilih untuk menjual atau membeli?

Suasana di area penyambutan terlihat tertib. Petugas sedang melakukan persiapan akhir untuk rangkaian upacara tingkat kenegaraan ini. Beberapa menteri sudah sampai di lokasi, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. 

Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya juga sudah hadir. Kedatangan mereka membuat area lapangan upacara semakin ramai oleh para undangan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto juga tiba di lokasi. 

Advertising

BACA JUGA: Meta Meluncurkan Layanan Langganan Berbayar untuk Instagram dan WhatsApp guna Mencari Keuntungan

Setelah itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra masuk lewat jalur tamu undangan. Pejabat lain yang terlihat adalah Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria dan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. Mereka semua langsung menuju kursi yang sudah disiapkan panitia untuk tamu VVIP dan VIP.

Petugas protokoler bekerja keras mengarahkan setiap pejabat. Mereka memastikan kedatangan tamu sesuai dengan urutan acara yang ada. Di saat yang sama, aparat keamanan berjaga di banyak titik. Hal ini dilakukan agar kegiatan berjalan lancar tanpa gangguan.

Advertising

BACA JUGA: De Rossi akan segera memperpanjang kontraknya dengan Genoa

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP telah mengeluarkan jadwal resmi. Upacara dijadwalkan mulai pukul 09.30 WIB. Presiden Prabowo Subianto rencananya tiba pukul 09.49 WIB. Presiden akan bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari besar ini.

Editor: Redaktur Perssilam Silampari News

(Perssilam Silampari News berbagai sumber)

Berita dan Artikel lainnya di :

Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Tag :

• Harlah Pancasila
• Pejabat Negara
• Gedung Pancasila
• Upacara

Reaksi :

Artikel Terkait

Selengkapnya

Hukum : KPK, Yaqut dan Stafsusnya Tersangka Korupsi Kuota Haji

Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi soal kuota ibadah haji. Orang pertama adalah Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama yang akrab disingkat YC Q. Orang kedua adalah Ishfah Abidal Aziz, mantan staf khusus menteri itu, disingkat IAA.

Budi Prasetyo, juru bicara KPK, beri kabar terbaru ini. Dia bicara di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 9 Januari 2026. "Untuk kasus kuota haji, kami beri update. KPK sudah namakan dua tersangka. Yaitu YC Q, eks Menteri Agama. Dan IAA, staf khusus Menteri Agama waktu itu," kata Budi.

Kasus ini pakai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pasal 2 atur perbuatan curang yang rugikan negara. Pasal 3 larang suap atau gratifikasi. Keduanya terkait kerugian keuangan negara dari penentuan kuota haji. Kuota haji adalah jatah jemaah Indonesia yang ditetapkan pemerintah Saudi. Korupsi di sini bisa ganggu ratusan ribu calon haji.

Advertising

BACA JUGA:Ketua PBNU menyatakan bahwa Angkatan Muda NU yang melaporkan Pandji bukan merupakan bagian dari organisasi

Sekarang, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK masih hitung besarnya kerugian. "BPK lagi kalkulasi nilai kerugian negara dari kasus ini," ujar Budi. Proses ini penting. Hasilnya tentukan langkah KPK selanjutnya, seperti tuntutan pidana.

Sebelum penetapan tersangka, Yaqut Cholil Qoumas diperiksa KPK. Pemeriksaan soal dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Dia habiskan lebih dari 8 jam di ruang penyidik. Usai itu, wartawan kejar dia. Tapi Yaqut tolak jawab. Dia buru-buru tinggalkan gedung.

Yaqut lempar semua pertanyaan ke penyidik. "Tanya langsung ke penyidik ya," katanya di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 16 Desember 2025. Wartawan tanya soal temuan KPK di Arab Saudi. Yaqut tak peduli. "Izin dulu, mas. Saya sudah beri keterangan ke penyidik. Detailnya tanya mereka saja," jawabnya sambil cepat pergi.

Budi Prasetyo ungkap alasan pemeriksaan itu. Penyidik baru pulang dari Arab Saudi. Mereka cari bukti tambahan beberapa minggu lalu. "Tim KPK periksa saksi di sana. Ambil keterangan pihak terkait. Hari ini kami lengkapi itu semua," kata Budi ke wartawan pada 16 Desember 2025.

Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, juga bicara. Yaqut digali soal kerugian negara. "Kami tanya detail kerugian keuangan negara," katanya pada wartawan malam Senin, 15 Desember 2025. Kerugian ini jadi kunci kasus. Bisa picu tuntutan berat.

Advertising

BACA JUGA:MBG : Wakil Menteri Kesehatan Mengawasi Secara Ketat Program MBG

KPK ambil langkah tegas. Mereka cegah tiga orang keluar negeri. Tujuannya jaga penyidikan. Orang pertama Yaqut Cholil Qoumas. Kedua Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex. Ketiga Fuad Hasan Masyhur. Fuad punya travel Maktour. Dia juga pengurus asosiasi haji dan umrah. Peran gandanya curiga libatkan kuota haji.

Kasus ini tunjukkan betapa rawannya penyelenggaraan haji. Jemaah tunggu bertahun-tahun demi kuota. Korupsi bisa basmi harapan mereka. KPK janji kejar sampai tuntas. Masyarakat harap keadilan cepat datang. (Red)

Dengarkan

Berita dan Artikel lainnya di :

Google News

Advertising

BACA JUGA:Hukum : Kriminolog Mengusulkan Dua Wakapolri untuk Daerah Timur dan Barat

Tag :

• KPK
• KPK tetapkan Yaqut sebagai tersangka
• Korupsi kuota haji
• Kuota haji
• Stafsus Yaqut tersangka

(Perssilam Silampari News berbagai sumber)

Reaksi :

Selengkapnya