Musi Rawas, Perssilam News - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melontarkan tantangan terbuka kepada publik. Ia membuat sayembara untuk siapa saja yang bisa membuktikan bahwa Aisyah Zakkiyah adalah keponakannya. Aisyah saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT Pembangunan Perumahan atau PT PP. Nama Aisyah menjadi bahan pembicaraan karena isu hubungan keluarga dengan sang Menteri. Pernyataan ini keluar saat Menteri Dody menemui wartawan di Istana Kepresidenan. Kejadian itu terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026, setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Dody merasa tuduhan itu tidak berdasar. Ia menjanjikan hadiah mewah bagi yang mampu membawa bukti sah.
Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan, ujar Menteri Dody. Hadiah yang ditawarkan adalah paket umrah untuk satu keluarga penuh. Dody memberikan batas waktu selama satu bulan bagi siapa pun yang ingin mengambil tantangan ini. Saat wartawan mencoba meminta jawaban pasti, Dody tidak memberikan jawaban ya atau tidak.
Ia tidak membenarkan tetapi juga tidak membantah hubungan tersebut. Dody justru meminta awak media untuk mencari informasi itu sendiri. Ya lu pikir sendiri lah, ucapnya singkat. Kritik terhadap Aisyah muncul setelah penunjukannya sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk. Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST Tahun Buku 2025. Di sana, Aisyah resmi menggantikan posisi Ernandhi Sudarmanto.
Publik mempertanyakan alasan penunjukan Aisyah. Banyak orang meragukan kompetensi dan latar belakang pengalamannya di perusahaan BUMN. Mereka merasa ada indikasi nepotisme dalam pengangkatan jabatan tersebut. Tuduhan bahwa Aisyah memiliki hubungan darah dengan Menteri Dody menjadi inti dari polemik ini.
Indonesia, Perssilam - Sejumlah pejabat negara mulai tiba di Gedung Pancasila pada Senin, 1 Juni 2026. Lokasi ini berada di Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat. Kehadiran para menteri dan pimpinan lembaga ini menunjukkan bahwa Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 akan segera dimulai. Sekitar pukul 09.20 WIB, para pejabat mulai masuk melalui pintu utama.
Suasana di area penyambutan terlihat tertib. Petugas sedang melakukan persiapan akhir untuk rangkaian upacara tingkat kenegaraan ini. Beberapa menteri sudah sampai di lokasi, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya juga sudah hadir. Kedatangan mereka membuat area lapangan upacara semakin ramai oleh para undangan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto juga tiba di lokasi.
Setelah itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra masuk lewat jalur tamu undangan. Pejabat lain yang terlihat adalah Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria dan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. Mereka semua langsung menuju kursi yang sudah disiapkan panitia untuk tamu VVIP dan VIP.
Petugas protokoler bekerja keras mengarahkan setiap pejabat. Mereka memastikan kedatangan tamu sesuai dengan urutan acara yang ada. Di saat yang sama, aparat keamanan berjaga di banyak titik. Hal ini dilakukan agar kegiatan berjalan lancar tanpa gangguan.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP telah mengeluarkan jadwal resmi. Upacara dijadwalkan mulai pukul 09.30 WIB. Presiden Prabowo Subianto rencananya tiba pukul 09.49 WIB. Presiden akan bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari besar ini.
Musi Rawas, Perssilam News - Sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8), menyepakati aturan baru tentang larangan rangkap jabatan bagi pengurus tertinggi organisasi. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat tanpa pemungutan suara. Aturan baru itu secara khusus berlaku bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris muktamar. Keduanya tidak boleh memegang jabatan politik pada saat yang sama. Kesepakatan ini menjadi salah satu hasil penting dalam pembahasan Komisi Organisasi karena menyangkut batas antara kepemimpinan NU dan jabatan dalam pemerintahan maupun lembaga politik. Pimpinan sidang Komisi Organisasi sekaligus Katib Syuriah PBNU, KH M Asrorun Niam, mengatakan pembahasan semula diperkirakan berlangsung alot. Banyak pihak menduga sidang akan memerlukan waktu panjang karena aturan rangkap jabatan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian besar. Namun, para muktamirin akhirnya menemukan titik temu tanpa perdebatan berkepanjangan. "Di luar ekspektasi publik, dianggap pembahasan akan mengambil waktu yang panjang, kemudian bertele-tele, dan keras. Tetapi jalan NU selalu menemukan kompromi-kompromi," kata Asrorun usai persidangan Komisi Organisasi. Sidang Komisi Organisasi berlangsung secara tertutup. Dalam pembahasan tersebut, tim materi sebelumnya menyiapkan dua pilihan aturan. Opsi A mempertahankan ketentuan lama. Sementara itu, opsi B menghapus kata "menteri" dari daftar jabatan politik yang tidak boleh dirangkap oleh Ketua Umum. Para peserta muktamar tidak memilih salah satu dari dua pilihan tersebut. Mereka menyusun jalan tengah yang dinilai lebih sesuai dengan posisi Ketua Umum dan Rais Aam sebagai mandataris muktamar. Mandataris muktamar adalah pengurus yang menerima mandat langsung dari forum muktamar untuk memimpin organisasi selama masa kepengurusan. "Hasil yang disepakati adalah khusus untuk mandataris muktamar, dalam hal ini Rais Aam dan juga Ketua Umum, tidak boleh rangkap jabatan politik," ujarnya.
Dengan rumusan itu, larangan rangkap jabatan berlaku bagi jabatan sebagai ketua partai, pimpinan DPR, pimpinan DPD, Presiden, Gubernur, hingga Menteri. Larangan tersebut juga mencakup Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, Wakil Gubernur, Bupati, serta Wakil Bupati. Asrorun menjelaskan, aturan itu hanya mengatur jabatan politik. Ketentuan tersebut tidak sama dengan larangan menjadi pengurus partai. Seorang pengurus NU yang bukan mandataris muktamar masih dapat menduduki jabatan tertentu di partai politik, sesuai aturan yang telah disepakati organisasi. "Jadi beda antara jabatan politik dengan pengurus partai," katanya. Perbedaan ini menjadi bagian penting dalam memahami hasil sidang. Jabatan politik yang dimaksud adalah posisi yang diperoleh melalui proses politik atau berkaitan langsung dengan kekuasaan negara dan pemerintahan. Jabatan tersebut meliputi Presiden, Wakil Presiden, anggota dan pimpinan DPD, anggota dan pimpinan DPR maupun DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Menteri. Dengan demikian, larangan itu tidak otomatis berlaku bagi seluruh pengurus NU. Pengurus di luar mandataris muktamar masih dimungkinkan merangkap jabatan politik, termasuk menjadi menteri. Ketentuan yang lebih longgar tersebut berlaku bagi pengurus di luar
Ketua Umum dan Rais Aam di tingkat PBNU, serta Ketua dan Rais di tingkat kepengurusan NU di bawahnya. Pembatasan khusus bagi Ketua Umum dan Rais Aam berkaitan dengan posisi keduanya dalam struktur organisasi. Keduanya bukan hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi simbol utama kepemimpinan NU. Mandat yang mereka terima berasal dari muktamar, yaitu forum tertinggi organisasi yang membahas arah kebijakan, kepemimpinan, serta aturan NU. "Karena Ketua Umum dan juga Rais Aam adalah mandataris muktamar yang menjadi simbol kepemimpinan organisasi. Dia menjalankan tugas sebagai siyasatul ulya, politik tingkat tingginya. Sementara urusan jabatan politik itu kan siyasatud dunia, urusan keduniaan," jelasnya. Istilah siyasatul ulya dalam penjelasan tersebut merujuk pada politik tingkat tinggi yang berkaitan dengan arah, nilai, dan kepentingan besar organisasi. Sementara siyasatud dunia mengacu pada urusan keduniaan, termasuk jabatan dalam pemerintahan dan lembaga politik negara. Pemisahan ini menjadi dasar pemikiran dalam menyusun aturan baru tentang rangkap jabatan. Aturan tersebut diharapkan menjaga fokus Ketua Umum dan Rais Aam dalam menjalankan mandat organisasi. Dengan tidak memegang jabatan politik, keduanya dapat ditempatkan sebagai pemimpin yang memiliki jarak dari kepentingan partai atau kekuasaan pemerintahan. Posisi itu juga diharapkan membuat kepemimpinan tertinggi NU tetap dapat diterima oleh seluruh kelompok di dalam organisasi.
Namun, hasil sidang tidak menutup ruang bagi kader NU yang berada di luar posisi mandataris untuk mengisi jabatan pemerintahan. Pengurus di tingkat lain tetap memiliki kemungkinan menjalankan peran politik, termasuk menduduki posisi menteri. Batas yang dibuat hanya berlaku pada jabatan tertinggi organisasi, bukan pada seluruh pengurus NU. Asrorun menegaskan, kesepakatan tersebut lahir melalui pembahasan bersama. Para peserta tidak menggunakan voting untuk menentukan pilihan. Setiap pandangan dibahas sampai ditemukan rumusan yang dapat diterima oleh forum. Ia menyebut cara tersebut sesuai dengan tradisi pengambilan keputusan di NU yang mengutamakan musyawarah. Proses itu juga membuat hasil sidang tidak menempatkan satu kelompok sebagai pemenang dan kelompok lain sebagai pihak yang kalah. "Itulah jalan keluar yang sangat wise, tanpa voting, dan itu diambil melalui musyawarah mufakat dengan penuh kegembiraan," ucap Asrorun. Kesepakatan Komisi Organisasi ini kemudian menjadi bagian dari aturan yang dibahas dalam Muktamar ke-35 NU. Pokok aturan tersebut menegaskan bahwa Rais Aam dan Ketua Umum sebagai mandataris muktamar harus bebas dari rangkap jabatan politik. Pada saat yang sama, aturan itu tetap memberi ruang bagi pengurus NU lainnya untuk terlibat dalam jabatan politik, termasuk sebagai menteri, sesuai batas yang telah ditetapkan.
Musi Rawas, Perssilam News - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyepakati sejumlah kerja sama strategis bilateral. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral dan Second Leaders' Consultation Indonesia-Thailand di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tingkat tinggi itu berlangsung pada Senin, 3 Agustus 2026. Agenda ini mempertemukan dua pemimpin negara untuk membahas arah hubungan Indonesia dan Thailand dalam beberapa tahun ke depan. Pembahasan mencakup kerja sama pemerintah, hubungan ekonomi, pendidikan, pangan, energi, konektivitas, serta penguatan industri halal. Pertemuan tersebut menghasilkan dua dokumen utama. Kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pendidikan. Indonesia dan Thailand juga mengadopsi Peta Jalan Kemitraan Strategis untuk periode 2026-2030. Peta jalan ini berisi arah kerja sama yang akan menjadi acuan bersama selama lima tahun. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa dokumen tersebut memberi dasar yang lebih jelas bagi hubungan bilateral kedua negara. Kerja sama tidak hanya diarahkan pada hubungan antarpemerintah. Kedua negara juga ingin mendorong peran lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan sektor swasta. "Pertemuan hari ini menghasilkan sejumlah capaian konkret, yaitu adopsi roadmap kemitraan strategis Indonesia dan Thailand 2026-2030 sebagai panduan bersama untuk memperkuat kerja sama bilateral ke depan. Kedua, MoU di bidang pendidikan untuk mempererat kerja sama pengembangan sumber daya manusia kedua negara," ujar Presiden Prabowo dalam sesi pernyataan pers bersama, sebagaimana dikutip pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Presiden Prabowo dan PM Anutin menyaksikan penyerahan beberapa dokumen kerja sama setelah pertemuan berlangsung. Dokumen pertama adalah Peta Jalan Kemitraan Strategis Indonesia-Thailand 2026-2030. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyerahkan dokumen tersebut bersama Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow. Peta jalan itu menjadi pedoman bagi kedua negara dalam menyusun program kerja sama selama lima tahun mendatang. Isinya mencakup bidang yang memiliki kepentingan langsung bagi masyarakat dan perekonomian kedua negara. Dokumen tersebut juga membantu pemerintah menentukan prioritas kerja, bentuk koordinasi, serta sasaran yang ingin dicapai dalam hubungan Indonesia-Thailand. Dokumen kedua adalah MoU di bidang pendidikan. Dokumen ini diserahkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti bersama Menteri Pendidikan Thailand Prasert Jantararuangtong. Kesepakatan tersebut berfokus pada pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kerja sama pendidikan dapat mencakup pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta hubungan yang lebih erat antara lembaga pendidikan di kedua negara. Hubungan ini penting karena kualitas sumber daya manusia ikut menentukan kemampuan suatu negara dalam mengembangkan industri, teknologi, layanan publik, dan perdagangan. Melalui MoU tersebut, Indonesia dan Thailand memiliki dasar untuk memperluas hubungan di bidang pendidikan secara lebih terarah. Program yang dijalankan nantinya dapat memperkuat pemahaman terhadap sistem pendidikan masing-masing negara. Kerja sama ini juga dapat membuka ruang bagi pertukaran pengalaman dalam pengelolaan sekolah, pengembangan keterampilan, dan penyiapan tenaga kerja.
Presiden Prabowo menyambut keterlibatan sektor swasta dalam hubungan Indonesia dan Thailand. Kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G2G) tetap menjadi dasar hubungan kedua negara. Namun, hubungan itu dapat memberi hasil yang lebih luas ketika diikuti kerja sama langsung antarpelaku usaha atau business-to-business (B2B). Beberapa bentuk kerja sama swasta telah disiapkan. Di sektor pariwisata, Tourism Authority of Thailand bekerja sama dengan maskapai Indonesia TransNusa. Hubungan ini berkaitan dengan promosi wisata dan penguatan konektivitas antara kedua negara. Peningkatan hubungan penerbangan dapat membantu wisatawan Indonesia mengunjungi Thailand. Pada saat yang sama, wisatawan Thailand memiliki lebih banyak pilihan untuk berkunjung ke Indonesia. Arus wisatawan yang meningkat dapat mendukung hotel, restoran, pusat belanja, layanan transportasi, serta usaha kecil di berbagai daerah. Kerja sama lain melibatkan Bio-Accel dan ProConsilium dalam proyek pengelolaan sampah organik. Pengelolaan sampah organik menjadi isu penting bagi kota dan kawasan wisata. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Kerja sama kedua perusahaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Thailand tidak hanya berkaitan dengan perdagangan barang. Kedua negara juga dapat bekerja sama dalam mencari solusi untuk kebutuhan perkotaan dan lingkungan.
Indonesia dan Thailand juga sepakat memperluas kerja sama di sejumlah bidang penting. Setiap sektor memiliki kaitan langsung dengan ketahanan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Di bidang ketahanan pangan, kedua negara akan memperkuat teknologi pertanian, sistem logistik, pengolahan pangan, dan rantai pasok. Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki sektor pertanian yang besar. Keduanya juga memiliki pengalaman dalam produksi serta perdagangan berbagai komoditas pangan. Kerja sama tersebut dapat membantu petani dan pelaku usaha meningkatkan hasil produksi. Teknologi pertanian dapat digunakan untuk memperbaiki cara tanam, mengelola air, serta mengurangi kerugian setelah panen. Sistem logistik yang lebih baik juga dibutuhkan agar bahan pangan dapat bergerak dengan cepat dan biaya yang lebih terukur. Pengolahan pangan menjadi bagian penting dalam kerja sama ini. Produk pertanian yang diolah memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. Penguatan sektor tersebut dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang pasar baru bagi perusahaan dari kedua negara. Pada sektor energi, Indonesia dan Thailand mendorong penyelenggaraan Indonesia-Thailand Energy Forum. Forum ini diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah, perusahaan, dan lembaga terkait untuk membahas kebutuhan energi serta perkembangan energi berkelanjutan.
Indonesia, Perssilam - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menegaskan komitmen penuh untuk memulihkan sertifikat tanah milik para transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Sertifikat ini sebelumnya dibatalkan dengan alasan yang dianggap tidak pas. Langkah ini penting karena sertifikat hak milik tanah jadi bukti sah kepemilikan yang melindungi hak warga. Pemerintah langsung bertindak tegas. Mereka membatalkan hak pakai yang saling tumpang tindih di lahan itu. Izin tambang juga dibekukan sampai masalah lahan benar-benar selesai. Koordinasi intensif sudah dilakukan Nusron dengan Menteri Transmigrasi dan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara. Upaya ini tunjukkan sinergi antar kementerian untuk lindungi hak rakyat kecil. Nusron rinci langkah awal penyelesaian. Pertama, hidupkan lagi sertifikat tanah dengan mencabut Surat Keputusan pembatalan Sertifikat Hak Milik. Kedua, batalkan Sertifikat Hak Pakai yang sudah terbit di lahan sama karena jelas tumpang tindih. Ketiga, tim gabungan dari ATR/BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM berangkat ke Kalimantan Selatan pekan ini. "Tim itu akan bekerja keras di lapangan," kata Nusron dalam keterangan tertulis pada Selasa, 10 Februari 2026. Setelah rapat di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara hari itu juga, Nusron ungkap akar masalah. Kasus bermula dari sertifikat tanah transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah. Sertifikat diterbitkan sekitar 1990 untuk bantu transmigran bangun kehidupan baru.
Transmigrasi sendiri program pemerintah pindahkan warga dari pulau padat seperti Jawa ke daerah luas seperti Kalimantan. Tujuannya seimbangkan penduduk dan kembangkan lahan tandus. Tahun 2010, Izin Usaha Pertambangan atau IUP keluar di area itu. Lahan sebagian besar rawa tak produktif. Banyak transmigran tinggalkan karena sulit ditanami. Tambah rumit, hak tanah banyak berpindah tangan lewat jual beli bawah tangan ke pihak luar. Praktik ini sering tanpa prosedur resmi. Akibatnya, konflik lahan meledak. Warga transmigran kehilangan pegangan hukum atas tanah mereka. Masalah memuncak tahun 2019. Kepala desa setempat ajukan permohonan. Lalu terbit surat pembatalan sertifikat tanah transmigran. Proses panjang ikuti Pasal 11 Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2016. Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan batalkan 717 sertifikat. Luas lahan capai 485 hektare. Angka ini besar. Bayang dampak ke ratusan keluarga yang andalkan tanah untuk hidup.
Nusron nilai dasar pembatalan salah. "Pasal yang dipakai tak sesuai setelah kami periksa teliti," tegasnya. Proses mediasi sudah jalan panjang sejak Januari 2025. Ada pihak setuju. Ada yang tolak. Kini, mediasi digulirkan lagi. Tujuannya cari jalan tengah adil. Nusron minta pemegang IUP bayar ganti rugi ke warga pemilik sertifikat asli. Uang itu bantu pulihkan kerugian mereka. Harapannya, kesepakatan win-win lahir. Perusahaan tambang lanjut usaha. Masyarakat aman haknya. Ia beri perintah tegas ke tim lapangan. "Jangan pulang sebelum semua tuntas. Fokus selesaikan masalah sampai akarnya." Nusron juga minta maaf atas nama Kementerian ATR/BPN ke masyarakat. "Kami sesali kejadian ini," ucapnya. Permintaan maaf ini tunjuk empati pemerintah pada warga terdampak.
Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah, sambut baik respons cepat ATR/BPN. Ia apresiasi langkah lindungi transmigran. "Kami ikut kawal. Tim kami kirim ke lapangan untuk bantu selesaikan konflik," katanya. Iftitah ucap terima kasih ke Menteri ATR/BPN dan Menteri ESDM atas respons kilat. Di kesempatan sama, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, tekankan komitmen. Sampai lahan clear, Sertifikat Hak Pakai PT SSC di area itu ditinjau ulang. Izin tambang dibekukan total. "Seperti kata Pak Menteri ATR/BPN, kami tindaklanjuti. Kaji sertifikat perusahaan. Bekukan izin sampai selesai. Baru boleh lanjut setelah aman semua," jelas Tri Winarno.
Langkah ini jawab kekhawatiran warga. Transmigran butuh kepastian hukum. Perusahaan tambang hindari sengketa berkepanjangan. Pemerintah tunjuk prioritas lindungi hak rakyat di tengah dorong investasi pertambangan. Dengan tim gabungan di lapangan, harap konflik lahan ini cepat reda. Masyarakat bisa kembali tanam dan bangun ekonomi lokal.
Menteri Keuangan Purbaya percaya bahwa kebijakannya akan memberikan dampak yang cepat terhadap perekonomian
Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki keyakinan kuat. Kebijakan penempatan dana pemerintah di sektor perbankan akan memberikan efek cepat. Dampak positif pada perekonomian diprediksi segera terasa. Perubahan nyata diperkirakan muncul dalam waktu empat bulan. Bahkan, dalam satu bulan ke depan saja, hasilnya sudah bisa dilihat.
Purbaya menjelaskan perkiraan ini setelah pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan. Acara tersebut berlangsung di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pertemuan ini terjadi pada hari Selasa, 16 September 2025. "Jika kita bandingkan dengan Amerika Serikat," ujar Purbaya. "Penyerapan dana ke sistem ekonomi mereka membutuhkan waktu 14 bulan."
"Di Indonesia, biasanya empat bulan sudah cukup terasa. Paling lambat," lanjut Menteri Keuangan. Ia menambahkan pengalamannya di tahun 2021. "Saat dana kita masuk ke sistem, sekitar setengah bulan sampai satu bulan. Kita sudah melihat tren kredit berbalik arah."
"Oleh karena itu, saya yakin dampaknya tidak akan lama," kata Purbaya.
"Kita akan segera melihat ekonomi menjadi lebih kuat dan bergairah."
Menurut Menteri Keuangan, para bankir di lima bank penerima dana ini adalah profesional. "Mereka adalah orang-orang pintar," tegasnya. Kemampuan mereka untuk menyalurkan kredit sangat baik. Mereka bisa mengarahkan dana ke proyek yang menguntungkan. Proyek tersebut juga harus memiliki risiko yang aman.
Purbaya menjelaskan alasan sebelumnya. "Selama ini mereka mungkin sedikit malas," ujarnya. "Dana mereka bisa ditempatkan di tempat aman. Mereka tidak perlu bekerja keras. Namun, tetap mendapat keuntungan besar dari selisih bunga."
Kini, ada tuntutan baru bagi bank-bank ini.
Mereka harus menyalurkan kredit secara aktif. Ini akan memicu persaingan ketat antar kelima bank. Poin ini juga didukung oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar.
Mahendra menyatakan OJK akan berperan aktif. OJK akan memantau fungsi perbankan dalam menyalurkan dana. Mereka akan memastikan fungsi intermediasi berjalan baik. "Kami akan mengawasi tindak lanjutnya," kata Mahendra. "Perkembangan akan kami pantau terus. Laporannya akan kami sampaikan kepada Menteri Keuangan."
Hasil pemantauan OJK akan sangat penting. Laporan itu akan menunjukkan efektivitas kebijakan ini. Terutama dalam mendorong pertumbuhan kredit. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga akan dievaluasi.
Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyatakan tekadnya mempersiapkan industri olahraga dan wisata olahraga sebagai pilar ekonomi baru Indonesia. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Banyak kementerian lain ikut bergabung. Mereka bekerja sama memperkuat seluruh ekosistem olahraga nasional. Ekosistem ini mencakup atlet, pelatih, fasilitas, hingga bisnis pendukung seperti penjualan peralatan olahraga.
Erick Thohir menjelaskan langkah ini selaras dengan kebijakan utama Kemenpora. Kini, kementerian punya Deputi Bidang Wisata Olahraga dan Hubungan Internasional. "Kehadiran saya sesuai dengan arah kebijakan Kemenpora. Saat ini memiliki Deputi Sport Tourism dan Hubungan Internasional," katanya di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/1/2026). Acara itu jadi panggung bagi diskusi langsung soal masa depan olahraga Indonesia.
Deputi baru ini baru saja dibentuk beberapa bulan lalu. Tujuannya jelas. Mereka ingin jadikan industri olahraga dan wisata olahraga sebagai motor penggerak ekonomi segar. Wisata olahraga artinya perjalanan wisatawan untuk ikut atau nonton kegiatan olahraga. Contohnya, lomba lari maraton atau festival sepeda gunung. Ini bisa tarik wisatawan domestik dan asing. Hasilnya, pendapatan daerah naik melalui hotel, makanan, dan tiket event.
Gagasan ini sudah dapat restu dari berbagai kementerian. Mereka sepakat saat Indonesia Sport Summit digelar sebelumnya. Summit itu kumpulkan pemangku kepentingan olahraga nasional. "Dari Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbudristek dengan Pak Menteri Abdul Mu’ti semua datang ke Indonesia Sport Summit," tambah Erick Thohir. Kehadiran menteri-menteri itu tunjukkan komitmen pemerintah pusat. Mereka lihat potensi besar olahraga untuk dorong pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah resmi namai sektor ini sebagai bagian ekonomi baru. Industri olahraga jadi inti. Wisata olahraganya ikut serta. Langkah ini buka peluang kerjasama dengan pemerintah daerah. Khususnya Kota Bandung. "Membuka potensi kerja sama dengan pemerintah daerah khususnya Kota Bandung," ujar Menpora. Kerjasama ini bisa bentuk event rutin atau bangun infrastruktur khusus olahraga.
Erick Thohir nilai Bandung punya modal kuat jadi kota wisata olahraga. Udara sejuk dan alam pegunungan cocok untuk berbagai cabang. "Alhamdulillah Pak Farhan punya komitmen dan Kota Bandung sendiri memiliki potensi besar untuk menjadi kota wisata olahraga," katanya. Wali Kota Bandung, Farhan, tunjukkan keseriusan. Bandung bisa jadi pusat event seperti turnamen bulutangkis atau lari trail di sekitar Lembang.
Industri olahraga ini terkait erat dengan industri kreatif. Keduanya saling dukung. Contohnya, desain apparel olahraga atau promosi event lewat konten digital. Erick Thohir sudah terapkan model serupa di tempat lain. "Jadi ini saya lakukan sama seperti di Sumatera Utara, Jawa Timur, Jakarta juga," ungkapnya. Di Sumatera Utara, fokus pada event Danau Toba untuk wisata air. Jawa Timur kembangkan Surabaya sebagai hub sepak bola. Jakarta punya fasilitas elite seperti GBK. Bandung kini ikut barisan ini.
Wali Kota Bandung Farhan balas dengan rasa syukur. Ia terima kepercayaan dari Menpora Erick Thohir. Farhan harap Jawa Barat tambah kontribusi atlet berprestasi dunia. Provinsi ini sudah lahirkan banyak bintang seperti di cabang renang atau atletik. "Mohon doa dan dukungannya Jawa Barat juga akan membangun sekolah olahraga seperti di Ragunan (Jakarta)," pintanya. Sekolah di Ragunan itu pusat pelatihan atlet muda. Fasilitas lengkap, dari asrama hingga gym modern. Jawa Barat rencanakan yang serupa. Ini bantu lahirkan generasi atlet kompetitif.
Inisiatif ini jawab kebutuhan ekonomi pasca-2025. Olahraga bukan lagi hobi semata. Ia jadi sumber lapangan kerja dan pendapatan. Industri olahraga bisa serap tenaga kerja di bidang event, pemasaran, hingga pariwisata. Wisata olahraga tarik investor asing. Bandung, dengan event seperti Bandung Lautan Api yang bisa dikaitkan olahraga, punya peluang emas. Pemerintah pusat dan daerah kini satukan visi. Hasilnya, ekosistem olahraga Indonesia makin kuat. Atlet berprestasi, ekonomi bergulir.
Indonesia, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menolak keras usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian khusus. Dia yakin posisi Polri sekarang, langsung di bawah Presiden RI, sudah paling pas. Struktur ini sudah terbukti efektif dalam menjaga keamanan nasional. Di rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Senin 26 Januari 2026, Kapolri bicara tegas. "Institusi Polri menolak usulan Polri di bawah kementerian khusus. Bagi kami, posisi Polri saat ini adalah posisi ideal," ujarnya. Rapat ini membahas tugas Polri ke depan. Anggota DPR hadir penuh untuk dengar pandangan Kapolri.
Kapolri jelaskan manfaat posisi sekarang. Polri bisa jadi alat negara yang langsung layani masyarakat. Bidangnya meliputi keamanan, ketertiban umum, perlindungan warga, dan penegakan hukum. Tanpa hambatan birokrasi kementerian, Polri gerak cepat. Misalnya, kalau Presiden butuh respons darurat, seperti bencana alam atau kerusuhan, Polri langsung turun tangan. Tidak perlu tunggu persetujuan menteri dulu. Ini hemat waktu dan selamatkan nyawa.
Dia tekankan risiko kalau Polri pindah ke kementerian. Itu ciptakan kesan "matahari kembar". Istilah ini artinya ada dua pusat kekuasaan selevel. Presiden sebagai pemimpin tertinggi bersaing dengan menteri. Hasilnya, perintah tumpang tindih. Koordinasi jadi ribet. Akhirnya, Polri lemah. Negara ikut goyah. Presiden pun kehilangan kendali penuh atas penegak hukum. "Ini menimbulkan matahari kembar. Meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden RI," tegas Kapolri lagi. Kapolri ulangi penolakannya.
Dia siap dicopot dari jabatan. Bahkan rela jadi petani daripada terima tawaran jadi menteri kepolisian. Tawaran itu sering datang. Ada yang bilang lewat pesan WhatsApp. "Beberapa kali ada yang menyampaikan 'Kapolri sudah lima tahun, lima tahun' dan sudah saya sampaikan. Bahkan ada menyampaikan ke saya lewat WA, mau tidak Kapolri jadi menteri kepolisian," ceritanya. Di berbagai kesempatan, dia tolak halus tapi pasti. "Saya tegaskan di hadapan Bapak Ibu, saya menolak Polri di bawah kementerian. Kalau saya jadi menteri kepolisian, saya lebih baik jadi petani," katanya mantap.
Sikap ini tunjukkan komitmen Kapolri pada independensi Polri. Sejarah Polri sejak Reformasi 1998 sudah atur posisi di bawah Presiden. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri perkuat itu. Perubahan sekarang bisa ganggu keseimbangan eksekutif. Kapolri khawatir hal itu hambat tugas harian Polri, seperti razia narkoba atau patroli lalu lintas.
Temukan lebih banyak
BUSINES SERVICES AND PROCUREMENT
Kapolri ucap terima kasih ke legislator. Mereka dukung Polri tetap di bawah Presiden. Dia minta seluruh anggota Polri perjuangkan hal ini. "Saya minta seluruh jajaran melaksanakan ini. Dan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan," pintanya. Kata-kata itu penuh semangat. Ini ajak polisi tetap loyal pada konstitusi.
Anggota Komisi III bertepuk tangan meriah. Mereka apresiasi ketegasan Kapolri. "Menyala Kapolri," seru salah satu anggota. Suasana rapat hangat. Ini jadi tanda dukungan parlemen pada struktur Polri sekarang. Isu ini penting bagi stabilitas pemerintahan. Polri tetap kuat sebagai garda terdepan negara.
.png)
.png)
