Indonesia, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menolak keras usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian khusus. Dia yakin posisi Polri sekarang, langsung di bawah Presiden RI, sudah paling pas. Struktur ini sudah terbukti efektif dalam menjaga keamanan nasional. Di rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Senin 26 Januari 2026, Kapolri bicara tegas. "Institusi Polri menolak usulan Polri di bawah kementerian khusus. Bagi kami, posisi Polri saat ini adalah posisi ideal," ujarnya. Rapat ini membahas tugas Polri ke depan. Anggota DPR hadir penuh untuk dengar pandangan Kapolri.
Temukan lebih banyak
Bisnis
Kapolri jelaskan manfaat posisi sekarang. Polri bisa jadi alat negara yang langsung layani masyarakat. Bidangnya meliputi keamanan, ketertiban umum, perlindungan warga, dan penegakan hukum. Tanpa hambatan birokrasi kementerian, Polri gerak cepat. Misalnya, kalau Presiden butuh respons darurat, seperti bencana alam atau kerusuhan, Polri langsung turun tangan. Tidak perlu tunggu persetujuan menteri dulu. Ini hemat waktu dan selamatkan nyawa.
Dia tekankan risiko kalau Polri pindah ke kementerian. Itu ciptakan kesan "matahari kembar". Istilah ini artinya ada dua pusat kekuasaan selevel. Presiden sebagai pemimpin tertinggi bersaing dengan menteri. Hasilnya, perintah tumpang tindih. Koordinasi jadi ribet. Akhirnya, Polri lemah. Negara ikut goyah. Presiden pun kehilangan kendali penuh atas penegak hukum. "Ini menimbulkan matahari kembar. Meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden RI," tegas Kapolri lagi. Kapolri ulangi penolakannya.
Dia siap dicopot dari jabatan. Bahkan rela jadi petani daripada terima tawaran jadi menteri kepolisian. Tawaran itu sering datang. Ada yang bilang lewat pesan WhatsApp. "Beberapa kali ada yang menyampaikan 'Kapolri sudah lima tahun, lima tahun' dan sudah saya sampaikan. Bahkan ada menyampaikan ke saya lewat WA, mau tidak Kapolri jadi menteri kepolisian," ceritanya. Di berbagai kesempatan, dia tolak halus tapi pasti. "Saya tegaskan di hadapan Bapak Ibu, saya menolak Polri di bawah kementerian. Kalau saya jadi menteri kepolisian, saya lebih baik jadi petani," katanya mantap.
Advertising
BACA JUGA:BRI Super League : Rombak Susunan Tim, Persijap Sangat Serius Memperbaiki Diri Di Putaran Kedua
Sikap ini tunjukkan komitmen Kapolri pada independensi Polri. Sejarah Polri sejak Reformasi 1998 sudah atur posisi di bawah Presiden. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri perkuat itu. Perubahan sekarang bisa ganggu keseimbangan eksekutif. Kapolri khawatir hal itu hambat tugas harian Polri, seperti razia narkoba atau patroli lalu lintas.
Temukan lebih banyak
BUSINES SERVICES AND PROCUREMENT
.png)
Kapolri ucap terima kasih ke legislator. Mereka dukung Polri tetap di bawah Presiden. Dia minta seluruh anggota Polri perjuangkan hal ini. "Saya minta seluruh jajaran melaksanakan ini. Dan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan," pintanya. Kata-kata itu penuh semangat. Ini ajak polisi tetap loyal pada konstitusi.
Anggota Komisi III bertepuk tangan meriah. Mereka apresiasi ketegasan Kapolri. "Menyala Kapolri," seru salah satu anggota. Suasana rapat hangat. Ini jadi tanda dukungan parlemen pada struktur Polri sekarang. Isu ini penting bagi stabilitas pemerintahan. Polri tetap kuat sebagai garda terdepan negara.
Berita dan Artikel lainnya di :
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
