Musi Rawas, Perssilam News - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan perhatian dan tindakan internasional baru untuk mengatasi krisis Rohingya. Seruan itu disampaikan pada Agustus 2026, hampir satu dekade setelah kekerasan besar terhadap warga Rohingya pada 2017. Krisis tersebut belum berakhir. Banyak warga Rohingya masih hidup dalam pengungsian, menghadapi ancaman kekerasan, serta menunggu kepastian tentang masa depan mereka. Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan warga Rohingya di Myanmar, Bangladesh, dan negara-negara lain kini menghadapi tingkat ketidakamanan yang tinggi. Tempat yang dapat memberi perlindungan kepada mereka juga semakin terbatas. Pada saat yang sama, peluang untuk menemukan solusi jangka panjang terus menyusut. Kondisi ini membuat jutaan orang berada dalam situasi yang tidak pasti. Mereka membutuhkan tempat tinggal yang aman, makanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Banyak pengungsi juga tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang cukup. Tanpa dukungan yang memadai, mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar dan membangun kehidupan yang mandiri. Melansir Anadolu, Rabu, 26 Agustus 2026, keadaan tersebut semakin buruk akibat pemangkasan pendanaan bantuan kemanusiaan. Dana yang berkurang langsung memengaruhi program bantuan bagi pengungsi dan warga sipil yang terdampak konflik. Pengurangan itu dapat membatasi distribusi makanan, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara, air bersih, serta perlindungan bagi kelompok yang paling rentan. Bantuan kemanusiaan dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa. Bantuan itu juga membantu mencegah penyakit, kelaparan, dan kondisi hidup yang semakin buruk di tempat-tempat pengungsian. Ketika dana tidak mencukupi, lembaga kemanusiaan harus mengurangi cakupan layanan atau menghentikan sebagian program. Dampaknya paling besar dirasakan oleh anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, serta penyandang disabilitas. Di Myanmar, warga Rohingya dan komunitas lainnya masih terjebak dalam konflik dan pengungsian. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik. Sebagian warga harus berpindah tempat untuk menghindari serangan. Perpindahan berulang membuat mereka sulit membangun kehidupan yang aman dan stabil.
Warga sipil menghadapi pelanggaran berat hak asasi manusia dan berbagai bentuk kekerasan. Pelanggaran tersebut dilaporkan dilakukan oleh militer Myanmar dan Arakan Army. Dalam situasi konflik, masyarakat sipil kerap menjadi pihak yang paling menderita. Mereka berisiko terkena serangan, kehilangan anggota keluarga, serta tidak dapat meninggalkan wilayah berbahaya karena pembatasan perjalanan. Ratusan warga sipil dilaporkan terus terbunuh setiap tahun. Pergerakan warga dan akses terhadap bantuan kemanusiaan juga masih dibatasi. Pembatasan itu menyulitkan lembaga bantuan untuk mencapai daerah yang membutuhkan pertolongan. Di beberapa wilayah, warga harus menghadapi kekurangan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal yang layak. Warga Rohingya turut menghadapi risiko perekrutan paksa, penangkapan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual. Perekrutan paksa dapat memaksa seseorang terlibat dalam konflik tanpa persetujuan. Penangkapan sewenang-wenang juga membuat warga hidup dalam ketakutan karena mereka dapat ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Kekerasan seksual menambah beban yang harus ditanggung korban, terutama perempuan dan anak-anak. Guterres kembali menyerukan perlindungan bagi warga sipil berdasarkan hukum internasional. Perlindungan tersebut mencakup hukum hak asasi manusia, hukum humaniter, dan hukum pengungsi internasional. Hukum hak asasi manusia melindungi hak dasar setiap orang. Hukum humaniter mengatur perilaku pihak yang terlibat dalam konflik dan melindungi mereka yang tidak ikut bertempur. Sementara itu, hukum pengungsi memberi perlindungan kepada orang yang meninggalkan tempat asal karena perang, kekerasan, atau ancaman serius. Seruan itu berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Warga sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Mereka juga harus mendapat akses terhadap bantuan dan kesempatan untuk mencari keselamatan. Pihak yang menguasai suatu wilayah memiliki tanggung jawab untuk mencegah kekerasan serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Advertising
BACA JUGA: Jose Mourinho sekali lagi memanggil Alexis Ciria dan Mario RivasGuterres menyampaikan apresiasi kepada Bangladesh dan negara-negara lain yang menampung pengungsi dari Myanmar. Bangladesh telah menjadi tempat perlindungan bagi banyak warga Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan. Negara-negara lain juga menerima sebagian pengungsi atau memberi bantuan melalui lembaga kemanusiaan. Namun, tanggung jawab untuk melindungi pengungsi tidak dapat dibebankan kepada satu negara saja. Guterres mendesak seluruh negara memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melarikan diri dari krisis tersebut. Perlindungan itu harus mencakup akses ke tempat aman, bantuan dasar, layanan kesehatan, dan proses hukum yang layak. Negara-negara juga perlu memastikan bahwa pengungsi tidak dipaksa kembali ke wilayah yang masih membahayakan keselamatan mereka. Sekretaris Jenderal PBB turut menyatakan keprihatinan atas meningkatnya jumlah warga Rohingya yang meninggal di laut. Banyak orang memilih jalur laut karena tidak melihat pilihan aman di tempat mereka tinggal. Perjalanan tersebut sering dilakukan dengan kondisi yang berbahaya dan fasilitas yang terbatas. Mereka dapat menghadapi kapal yang tidak layak, cuaca buruk, kekurangan makanan, serta risiko tenggelam. Guterres menyerukan kerja sama regional untuk pencarian dan penyelamatan. Negara-negara di kawasan perlu saling bertukar informasi dan bergerak cepat ketika kapal pengungsi mengalami masalah. Ia juga meminta adanya jaminan pendaratan yang aman bagi mereka yang berhasil diselamatkan. Orang yang berada dalam bahaya di laut harus menerima pertolongan tanpa menghadapi penolakan atau perlakuan yang membahayakan. Selain itu, negara-negara perlu mengambil tindakan terhadap perdagangan manusia. Para pengungsi yang terdesak dapat menjadi sasaran jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia. Pelaku biasanya memanfaatkan ketakutan, kemiskinan, serta ketiadaan jalur aman untuk memperoleh keuntungan. Penegakan hukum harus diarahkan kepada jaringan dan pihak yang mengambil keuntungan dari penderitaan pengungsi. Guterres juga memperingatkan meningkatnya misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian yang menargetkan warga Rohingya di Myanmar serta sejumlah negara lain.
Misinformasi adalah informasi yang salah, sedangkan disinformasi disebarkan dengan tujuan menyesatkan. Ujaran kebencian dapat mendorong permusuhan dan memperburuk perlakuan terhadap kelompok tertentu. Penyebaran informasi palsu dapat membuat warga Rohingya semakin terisolasi. Informasi yang menuduh seluruh kelompok sebagai ancaman dapat memicu diskriminasi dan kekerasan. Karena itu, masyarakat internasional perlu mendukung informasi yang benar, mendorong tanggung jawab media, serta menolak pesan yang menghasut kebencian. Dujarric mengatakan Guterres meminta masyarakat internasional memperkuat aksi bersama untuk mengatasi krisis tersebut. Tindakan itu tidak cukup berupa pernyataan politik. Negara-negara perlu mendukung bantuan kemanusiaan, memperkuat perlindungan pengungsi, serta mendorong penyelesaian konflik melalui jalur politik. Kerja sama juga dibutuhkan untuk menangani keselamatan di laut dan membongkar jaringan perdagangan manusia. Guterres mendukung solusi politik yang inklusif dan menyeluruh untuk Myanmar. Solusi tersebut harus melibatkan kelompok-kelompok yang terdampak konflik dan mengatasi akar masalah krisis yang berlangsung lama. Perdamaian tidak akan bertahan jika kekerasan terus terjadi dan hak warga Rohingya tetap diabaikan. Bantuan kemanusiaan, menurut Guterres, harus terus diberikan selama kondisi belum memungkinkan bagi warga Rohingya untuk kembali ke Myanmar. Kepulangan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru atau karena tekanan. Warga harus dapat kembali hanya ketika keselamatan, hak, dan kebebasan mereka benar-benar terlindungi. Bantuan juga perlu disertai peluang mata pencaharian dan dukungan untuk membangun kemandirian. Pengungsi membutuhkan kesempatan bekerja, pendidikan bagi anak-anak, serta pelatihan yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup. Dukungan semacam itu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dan memberi warga kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Menurut Guterres, kepulangan warga Rohingya harus dilakukan secara sukarela, aman, bermartabat, dan berkelanjutan. Mereka harus dapat mengambil keputusan tanpa ancaman atau paksaan. Kepulangan juga harus disertai jaminan keamanan, pengakuan atas hak mereka, akses terhadap layanan dasar, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tanpa syarat tersebut, kepulangan berisiko membuat warga Rohingya kembali menghadapi masalah yang sama. Karena itu, penyelesaian krisis memerlukan dukungan kemanusiaan dalam jangka panjang, perlindungan bagi pengungsi, dan tekanan politik untuk menghentikan kekerasan. PBB menilai seluruh langkah itu harus berjalan bersama agar warga Rohingya dapat hidup aman dan memiliki masa depan yang layak.
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
Tags :
