Selamat Datang dan Bergabung Media Online Perssilam Musi Rawas "Perssilam Silampari News" Berita Terupdate teknologi app iconDownload App Nasional : Polemik mengenai Motor Listrik BGN menguji akuntabilitas anggaran ~ Perssilam Silampari News
×
W3.CSS
Advertising
Dark Mode

Pages

Saturday, April 11, 2026

Nasional : Polemik mengenai Motor Listrik BGN menguji akuntabilitas anggaran


Indonesia, Perssilam - Polimik pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) meledak setelah video ratusan unit kendaraan itu menyebar cepat di media sosial. Video itu tunjukkan motor listrik lengkap stiker BGN. Semua tampak baru. Belum ada yang dipakai sama sekali. Video viral ini picu banjir pertanyaan dari masyarakat. Banyak yang tanya soal alasan beli sebanyak itu. 
Advertising

BACA JUGA:
Tehnologi : Permintaan AI Memicu Krisis Baterai di Pusat Data Global
Apalagi saat negara hadapi tekanan keuangan. Pemerintah diminta hemat belanja negara. Sebelumnya, akun TikTok @NOVIR007 unggah video itu. Captionnya tanya pengadaan motor listrik untuk SPPG di Jawa Barat. Video perlihatkan deretan motor. Pengunggah bilang jumlahnya capai 70.000 unit. 
"Motor buat petugas MBG, keren kan, motor buat antar omprengan MBG. Ini saya spill ini semua motor ada 70.000 motor untuk wilayah provinsi Jawa Barat doang," katanya di video. "Kira-kira semua karyawannya atau cuma kepala dapur SPPG doang? Saya kurang paham. Saya tidak berani menyebarkan berita hoaks, tapi yang jelas ini untuk provinsi Jawa Barat doang ya ada 70.000 unit motor," tambahnya. 
Banyak warganet ragu prioritas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini seharusnya fokus beri makanan bergizi ke anak sekolah dan warga miskin. Kritik muncul karena motor listrik dianggap tak langsung bantu penerima manfaat. Uang itu bisa dipakai beli lebih banyak makanan sehat. Masyarakat juga bandingkan dengan sektor lain. Misalnya pendidikan yang butuh dana lebih. Perdebatan ini jadi soal pengelolaan anggaran. Dan kebijakan publik yang harus peka pada kebutuhan rakyat.
Advertising

BACA JUGA:
Formula 1 : Audi tidak dapat menciptakan keajaiban meskipun telah mendapatkan dukungan dari FIA
BGN jelaskan motor listrik butuh untuk operasional SPPG di daerah terpencil. Kepala BGN, Dadan Hindayana, bilang kendaraan ini jangkau desa sulit. Akses jalan di sana terbatas. Hanya motor yang bisa masuk. "Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," kata Dadan. Distribusi makanan MBG butuh logistik kuat. Sampai ke pelosok negeri. Motor roda dua paling pas untuk jalan sempit dan rusak. 
Dadan sebut harga beli motor lebih murah dari pasar. "Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran," ujarnya. Ini tunjukkan upaya hemat biaya. Meski begitu, publik masih tanya detail proses beli. BGN bantah angka 70.000 unit. Dadan bilang realisasi cuma 21.801 unit dari target 25.000 unit tahun 2025. "Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," jelasnya.
Pengadaan dilakukan bertahap. Sesuai kebutuhan wilayah. Motor yang sudah datang belum dibagi. Masih urus administrasi. "Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," katanya. BMN artinya Barang Milik Negara. Proses ini standar pemerintah.
Advertising

BACA JUGA:
BRI Super League : Aksi Unik Ramon Tanque dari Perayaan Hingga Sepatu yang Berwarna Berbeda
BGN janji tak beli lagi tahun depan. "Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena ini kan anggaran 2025 ya. Tahun 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian," tegas Dadan. Ini bagian kendali belanja setelah beli awal. DPR RI gerak cepat. Mereka rencana panggil BGN untuk klarifikasi. Parlemen awasi anggaran negara. "Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris.
Charles nilai beli motor banyak berisiko boros. Fiskal negara ketat. Semua diminta irit. "Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat," tambahnya. DPR tekankan kebijakan harus punya dasar jelas. Fokus MBG tetap tingkatkan gizi rakyat.
EditorRedaktur Perssilam Silampari News
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
Reaksi :
Artikel Terkait
Share:
You Might Like
×
Rekomendasi
×
Iklan
📧 Dapatkan Berita Terbaru Langsung ke Email!

b

×

Premier League

Close Ads
Close Ads

Most Post

Serie A

Archive

Total Pageviews