
Indonesia, Perssilam - Pemerintah Indonesia resmi terapkan kebijakan kerja dari rumah, atau WFH, bagi seluruh aparatur sipil negara, yang dikenal sebagai ASN. Kebijakan ini rencananya berlaku satu hari setiap minggu. Tujuannya jelas: potong pengeluaran bahan bakar minyak yang biasa dipakai untuk perjalanan kerja harian. ASN, yaitu pegawai negeri sipil di berbagai instansi pemerintah, kini punya kesempatan kerja jarak jauh ini mulai hari Jumat setiap pekan. Dr. Agustinus Subarsono, dosen Manajemen Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada atau UGM, bagi tahu faktor-faktor kunci yang bisa bikin kebijakan WFH ini sukses besar.
Advertising
Ia tekankan infrastruktur teknologi yang kuat dan stabil sebagai pondasi utama. Tanpa jaringan internet lancar dan perangkat andal, sulit bangun budaya kerja mandiri yang disiplin. "Ketika budaya kerja masih bergantung pada perintah atasan (Juknis) dan belum mandiri, maka WFH akan berpotensi mengurangi produktivitas kinerja karena aparatur sipil negara nantinya akan fokus ke pekerjaan domestics atau pekerjaan rumah," katanya pada Jumat, 10 April 2026. Subarsono lanjut jelaskan cara pastikan WFH jalan efektif di tingkat pemerintah. Pemerintah butuh standar layanan berdasarkan hasil kerja atau waktu tertentu. Plus, sistem pantau yang jelas, seperti timesheet untuk catat jam kerja harian. Tambah lagi meeting online singkat setiap hari atau minggu. 
Contohnya, pegawai catat tugas selesai di spreadsheet bersama, lalu rapat virtual pagi hari bahas kemajuan. Ini bantu atasan lihat kinerja tanpa harus tatap muka. Dari sisi ekonomi, Subarsono soroti potensi hemat biaya. WFH bisa tekan ongkos operasional kantor, seperti listrik dan air di gedung pemerintahan. Tapi, ia ingatkan hitung ulang penghematan listrik rumah tangga. "Jangan-jangan pemerintah baru terjebak pada asumsi saja bahwa biaya listrik akan berkurang. Tetapi, perlu dicari tahu lagi apakah efisiensi tersebut sudah cukup signifikan pada APBN atau APBD?" tanyanya. APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara pusat, sementara APBD untuk daerah. Jika hemat listrik kantor lebih besar daripada tambahan di rumah ASN, baru untung besar.
BACA JUGA:Tehnologi : Permintaan AI Memicu Krisis Baterai di Pusat Data Global
Subarsono yakin WFH potong biaya transportasi karyawan secara nyata. ASN tak perlu naik kendaraan umum atau mobil pribadi setiap hari. Ini beri fleksibilitas waktu kerja. Dampaknya signifikan di kota besar seperti Jakarta dengan kemacetan parah, Medan, atau Surabaya yang lalu lintasnya padat. Kurangi emisi karbon dan hemat energi nasional. Tapi di kota kecil atau daerah 3T—yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar—pengurangan energi ini kurang terasa. Di sana, jarak kantor ke rumah biasanya dekat, jadi dampaknya kecil. Soal kepemimpinan, gaya trust-based leadership jadi kunci. Artinya, atasan percaya sepenuhnya pada bawahan untuk kerja mandiri. ASN harus mau dan bisa tangani tugas sendiri tanpa pengawasan ketat.
Advertising
"Kalau dalam kaitannya dengan leadership, khususnya gaya kepemimpinan yang dibutuhkan selama WFH adalah trust-based leadership atau kepemimpinan yang berbasis kepercayaan, bahwa ASN mau dan mampu melakukan bekerja secara mandiri," ujarnya. Subarsono sadar risiko penyalahgunaan. WFH di hari Jumat bisa jadi alasan libur panjang akhir pekan, karena nyambung Sabtu-Minggu. Ini mungkin terjadi pada ASN golongan menengah ke atas. Mereka punya kondisi ekonomi stabil dan anggap libur sebagai kebutuhan. Sebaliknya, ASN kelas ekonomi bawah jarang lakukan itu. Alasan utama: keterbatasan dana. "ASN dengan kelas ekonomi menengah berpotensi menggunakan WFH untuk mencari pekerjaan sampingan guna menambah pendapatan keluarga," tambahnya. Misalnya, buka usaha kecil di rumah atau ambil proyek freelance.
Untuk ukur sukses kebijakan, Subarsono usul empat indikator sederhana. Evaluasi ini dilakukan setelah satu atau dua bulan jalankan WFH. Pertama, kuantitas: apakah target output tercapai penuh. Kedua, ketepatan waktu: hasil kerja tepat jadwal atau molor. Ketiga, kualitas: butuh revisi kecil saja atau besar. Keempat, partisipasi digital: seberapa aktif ikut meeting online dan respons cepat. "Ada indikator yang menentukan suatu kebijakan itu efektif atau tidak. Indikator-indikator evaluasi kebijakan WFH yang bisa dilakukan pemerintah antara lain capaian target secara kuantitas, ketepatan waktu, kualitas hasil kerja, serta tingkat partisipasi dan kecepatan respons dalam kegiatan daring," jelasnya. Subarsono tegas bilang tidak semua pekerjaan cocok WFH. Banyak layanan publik butuh kehadiran fisik ASN. Contoh: urus SIM di Satpas, bikin KTP di kantor kecamatan, ambil sertifikat tanah di BPN, atau periksa kesehatan di rumah sakit pemerintah. ASN di sini harus hadir langsung untuk layani masyarakat.
Di bidang pendidikan, Subarsono dukung kuat pembelajaran tatap muka atau luring. "Saya cenderung mendorong menggunakan luring karena guru dan dosen memiliki ruang yang lebih leluasa untuk berimprovisasi dalam menjelaskan berbagai pengetahuan dan fenomena. Pembelajaran luring juga dimaksudkan tidak terjadi learning loss, yakni penurunan pengetahuan dan keterampilan siswa akibat gangguan dalam proses pembelajaran," katanya. Learning loss ini sering muncul saat pandemi dulu, di mana siswa kehilangan kemampuan dasar karena kurang interaksi langsung.
Ia sarankan indikator ukur lebih lanjut untuk WFH. Pakai target output harian, laporan mingguan, dan aturan reward serta punishment tegas. Reward bisa berupa bonus atau cuti tambahan. Punishment seperti teguran atau potong insentif jika lambat. "Saya sarankan gunakan indikator pekerjaan berbasis output harian dan laporan mingguan dan adanya mekanisme reward dan punishment yang jelas. Dalam waktu 2 bulan selama online, pemerintah perlu evaluasi melalui survei, apakah tingkat kepuasan publik menurun, tetap atau malah meningkat," tutupnya. Survei ini tanya masyarakat: apakah layanan pemerintah tetap lancar atau justru terganggu. Hasilnya bantu putuskan lanjut atau ubah kebijakan.
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
Reaksi :
Artikel Terkait











