
Indonesia, Perssilam - Pemerintah Indonesia giat dorong percepatan Mal Pelayanan Publik atau MPP. Mereka juga kuatkan MPP Digital. Langkah ini masuk dalam ubah total pelayanan publik. Tujuannya buat layanan lebih menyatu. Lebih cepat tanggap. Dan pas dengan kebutuhan warga. MPP jadi cara baru ubah birokrasi. Ia satukan layanan dari banyak instansi. Proses jadi sederhana. Warga rasakan pelayanan yang lincah.
Advertising
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, bilang begitu. Ia sampaikan di acara Sharing Knowledge dan Studi Tiru di MPP Kabupaten Gianyar. Acara itu pada Kamis, 2 April 2026. Otok jelaskan lebih lanjut. MPP bukan cuma kumpul layanan di satu gedung. Ia ubah cara pikir birokrasi. Layanan harus beri dampak nyata buat rakyat.
Bukan sekadar pindah lokasi. Paradigma ini dorong pegawai kerja lebih dekat dengan masyarakat. Sekarang, 305 MPP sudah jalan di seluruh Indonesia. Mereka tersebar di kota dan kabupaten. Warga bisa urus banyak hal di satu tempat. Waktu tunggu pasti. Biaya jelas. Tak perlu bolak-balik instansi. Contohnya, urus KTP, akta lahir, atau izin usaha. Semua ada di MPP.
BACA JUGA:Kuliner : Hidangan Khas Musi Rawas, Termasuk Roti Kemang
Tapi Otok ingatkan. Instansi jangan abaikan keluhan warga. Kritik itu suara berharga. Dengar aspirasi masyarakat. Itu kunci puaskan mereka. Instansi harus tangkap masukan itu. Jadikan bahan perbaikan. Dengan begitu, layanan makin nyaman. Semua orang bisa akses. Termasuk yang jauh atau punya kendala fisik.
Advertising
Penguatan MPP Digital ikut jadi andalan. Ini layanan publik era sekarang. Warga akses online. Tak terikat tempat atau jam. Cukup pakai ponsel atau komputer. Daftar janji. Unggah dokumen. Ambil hasil nanti. MPP Digital sambungkan dunia nyata dan maya.
Otok tegas. MPP kini bukan hanya bangunan. Ia sistem layanan utuh. MPP Digital wajib kuat. Ia bagian tak terpisah dari pelayanan modern. Tanpa itu, layanan mandek. Integrasi data jadi kunci. Semua instansi harus saling hubung. Apa yang tentukan sukses MPP? Otok sebut beberapa hal. Pertama, komitmen pemimpin daerah. Mereka harus dukung penuh. Kedua, kerja sama antarinstansi. Tak boleh ego sektor. Ketiga, lembaga siap. Sumber daya mencukupi. Inovasi juga perlu. Cari cara baru akses layanan. Biar pelayanan ikut berkembang. Sesuai harap warga.
Advertising
Sekda Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widya Utama, setuju. Ia janji dukung digitalisasi di daerahnya. Setiap aplikasi buatan sendiri. Tak bergantung orang luar. Khususnya soal data. Integrasi lancar. Layanan optimal. Mereka pantau aduan warga. Langsung tindak. Di Gianyar, ini sudah jalan. Hasilnya pelayanan cepat.
Langkah ini bikin pelayanan publik mudah dijangkau. Warga tak repot. Proses kilat. Data terbuka. Dampaknya terasa. Birokrasi ramah. Inklusif buat semua. Pemerintah harap ini jadi standar nasional. Warga puas. Negara maju.
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
Reaksi :
Artikel Terkait











