 |
| Mendesak Pembatalan Kontrak Dua Syarikah Haji 2026 Oleh HMI Jakarta Raya |
Indonesia, Pemerintah Indonesia mendapat tekanan keras untuk membatalkan kontrak kerja sama dengan dua perusahaan penyedia layanan haji, yang dikenal sebagai syarikah. Langkah ini diperlukan untuk persiapan ibadah haji tahun 2026. Aksi protes ini datang dari Himpunan Mahasiswa Islam cabang Jakarta Raya, atau HMI Jakarta Raya. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan keluhan. Dua syarikah itu pernah menimbulkan masalah saat menangani haji 2025. Masalah itu merugikan jemaah haji Indonesia.
Syarikah adalah mitra bisnis asal Arab Saudi yang bertugas mengelola akomodasi, transportasi, dan layanan lain bagi jemaah haji. Di Indonesia, Kementerian Haji dan Umrah, atau Kemenhaj, bekerja sama dengan mereka untuk memastikan pelayanan lancar. Namun, pengalaman buruk tahun lalu membuat banyak pihak khawatir. Jemaah haji sering mengeluh soal keterlambatan, fasilitas kurang memadai, dan biaya tambahan tak terduga. Hal ini bisa mengganggu kekhusyukan ibadah umat Muslim Indonesia, yang jumlahnya jutaan setiap tahun.
Baca Juga:
Fakta-Fakta MD-11(F), Pesawat Kargo UPS Penerbangan 2976
“Batalkan kontrak dua syarikah ini,” kata Ali Loilatu, Ketua HMI Cabang Jakarta Raya. Ia berbicara di depan kantor Kemenhaj di Jakarta pada Kamis, 6 November 2025. Aksi itu menarik perhatian banyak orang. Ali menambahkan bahwa isu ini pernah dibahas oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Wamenhaj itu sendiri mengakui adanya kekurangan dalam pelayanan syarikah tahun 2025. “Kami ingin pemilihan syarikah ditinjau ulang,” lanjut Ali. Tujuannya sederhana: beri layanan berkualitas dan profesional bagi jemaah haji Indonesia. Tanpa perubahan, jemaah bisa terus menderita.
Ali menekankan poin penting. “Tidak ada alasan untuk tetap pertahankan posisi mereka saat umat jadi korban.” Kata-katanya tegas. HMI siap terus bersuara melawan penyimpangan yang merugikan umat. Organisasi ini punya sejarah panjang dalam memperjuangkan hak Muslim Indonesia. Mereka sering ikut campur dalam isu agama dan keadilan sosial. Protes kali ini menunjukkan komitmen mereka untuk lindungi jemaah haji dari pelayanan buruk.
Kemenhaj sudah pilih dua syarikah untuk haji 2026. Perusahaan pertama adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service. Yang kedua adalah Albait Guest. Mereka tangani kuota haji Indonesia sebesar 221 ribu jemaah. Angka itu terdiri dari 203 ribu jemaah haji reguler dan lebih dari 17 ribu jemaah haji khusus. Kuota reguler datang dari pendaftaran biasa melalui agen resmi. Sementara kuota khusus untuk kelompok tertentu, seperti lansia atau yang punya kebutuhan medis. Jumlah ini besar, jadi pelayanan harus sempurna. Setiap kesalahan bisa picu ketidakpuasan massal.
Baca Juga:
Ali tak berhenti di situ. Ia desak Komisi VIII DPR untuk lakukan evaluasi total terhadap Kemenhaj. “Kami harap DPR segera bertindak,” tambahnya. Evaluasi ini bisa bantu identifikasi akar masalah. Mungkin proses seleksi syarikah kurang ketat. Atau pengawasan lapangan lemah. Dengan tinjauan mendalam, pemerintah bisa pilih mitra lebih baik. Ini penting karena haji bukan sekadar perjalanan. Bagi umat Islam, haji adalah rukun Islam kelima. Ribuan jemaah Indonesia berjuang bertahun-tahun untuk wujudkan mimpi ini. Layanan buruk bisa rusak pengalaman suci mereka.
Protes HMI ini jadi panggilan bagi semua pihak. Pemerintah harus dengar suara umat. Jika kontrak batal, Kemenhaj bisa cari syarikah baru yang terbukti andal. Langkah cepat ini cegah masalah berulang di 2026. Umat haji Indonesia pantas dapat yang terbaik. HMI janji terus pantau isu ini. Mereka tak akan diam saat ada ketidakadilan.
Reaksi :
