Indonesia, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, bereaksi cepat terhadap hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Survei itu ungkap penolakan besar dari responden soal usulan Pilkada lewat DPRD. Pilkada adalah pemilihan kepala daerah, seperti bupati atau gubernur.
Sarmuji bilang hasil survei itu lahir dari kekhawatiran lama masyarakat. Mereka ingat pilkada zaman Orde Baru. Saat itu, DPRD pilih kepala daerah tanpa suara rakyat. Publik hampir tak ikut campur. Hanya elite partai yang atur semuanya.
"Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru di mana keterlibatan publik hampir nihil," kata Sarmuji ke wartawan pada Kamis, 8 Januari 2026.
Ia yakin desain pilkada bakal berubah. Perubahan itu maksimalkan peran masyarakat. Pilkada via DPRD tak hapus partisipasi publik begitu saja. Rakyat tetap bisa beri masukan kuat.
"Kalaupun nanti ada perubahan desain pilkada, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam pilkada tidak langsung," ujarnya tegas.
Sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR, Sarmuji jamin keterlibatan rakyat aman. Meski DPRD yang pilih, langkah awal bisa buka pintu lebar. Publik ikut dari tahap penjaringan calon kepala daerah. Itu artinya rakyat saring calon sejak dini.
"Rakyat bisa terlibat dalam proses penjaringan calon. Publik bisa berinteraksi langsung dengan kandidat melalui kampanye langsung, bisa didesain melalui tatap muka langsung, platform media sosial atau media lainnya. Yang penting publik bisa mengetahui bagaimana isi pikiran kandidat," katanya.
Bayangkan warga datang ke musyawarah desa. Mereka tanya langsung visi calon. Atau via Instagram Live, kandidat jawab pertanyaan netizen. Debat kandidat juga tetap jalan. Publik nilai kualitas mereka sendiri.
"Demikian juga debat kandidat bisa tetap dilakukan. Dengan demikian publik akan menilai kualitas calon. Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas dia akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya," tambah Sarmuji.
Ini beri tekanan pada DPRD. Anggota dewan tak mau rugi di pemilu berikutnya. Rakyat pantau ketat. Calon buruk berujung kerugian politik.
LSI Denny JA rilis survei ini baru-baru ini di Jakarta. Topiknya usulan pilkada tak langsung via DPRD. Pertanyaan sederhana: 'Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD?'
Hasilnya jelas. 66,1 persen responden tolak keras. Mereka pilih opsi kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Hanya 28,6 persen setuju cukup atau sangat setuju. Sisanya 5,3 persen tak tahu atau tak jawab.
Penolakan paling sengit dari Gen Z. Kelompok muda ini tak mau mundur ke masa lalu. Mereka biasa pilih langsung via kotak suara.
"Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD," kata Ardian Sopa saat rilis survei itu.
Survei tunjuk realita. Masyarakat khawatir hilang hak pilih. Tapi Sarmuji tawarkan solusi. Desain baru bisa jaga demokrasi lokal. Rakyat tetap pegang kendali lewat pengawasan dan interaksi. Ini jawab keresahan era Orde Baru tanpa ulangi kesalahan lama.(Red)
Dengarkan
Berita dan Artikel lainnya di :
