Indonesia, Sejumlah isu politik dan hukum nasional ramai jadi perbincangan pembaca Beritasatu.com selama 24 jam belakangan. Isu-isu ini mencakup polemik pencalonan deputi gubernur Bank Indonesia, rencana komite nasional untuk kereta cepat, serta aturan jabatan yang bisa diisi polisi aktif. Masyarakat luas tertarik karena menyangkut stabilitas ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.
5 Isu Politik dan Hukum Terkini
Berikut ringkasan lima isu utama sepanjang Rabu, 21 Januari 2026, sampai pagi Kamis, 22 Januari 2026. Isu ini paling banyak tarik perhatian publik di media.
Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Usulkan Keponakan Jadi Deputi BI
Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tegas bilang Presiden Prabowo Subianto tak usulkan Thomas Djiwandono jadi deputi gubernur Bank Indonesia. Thomas, yang dikenal sebagai keponakan presiden, diajukan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo. Proses ini lewat mekanisme internal BI yang mengandalkan keputusan bersama antarpejabat.
"Pengusulan itu pilihan gubernur BI sendiri. Keputusan di sana bersifat kolektif kolegial," kata Dasco di Jakarta, Rabu lalu.
Dasco buang jauh kekhawatiran soal konflik kepentingan. BI adalah lembaga independen. Kebijakan besarnya tak boleh diintervensi pihak luar. Independensi ini krusial jaga stabilitas rupiah dan inflasi rendah. Thomas sudah mundur dari Partai Gerindra per 31 Desember 2025. Ia tak lagi jadi pengurus atau kader partai.
"Statusnya kini bukan lagi pengurus maupun kader partai," tambah Dasco.
Langkah mundur ini perkuat citra netral Thomas. Selanjutnya, DPR yang uji kelayakan dan kepantasan Thomas. Mereka nilai kemampuannya kawal kebijakan moneter nasional.
Pemerintah Bentuk Komite Nasional Kereta Cepat
Pemerintah siapkan komite nasional khusus kereta cepat. Tujuannya koordinasi evaluasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau KCJB/Whoosh. Komite ini juga urus rencana rute baru Jakarta-Surabaya. KCJB sudah beroperasi sejak 2023, tapi butuh penilaian mendalam soal biaya dan operasional.
Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono bilang komite libatkan banyak kementerian dan lembaga. "Kami juga sedang susun komite nasional kereta cepat. Ini penting ambil langkah strategis maupun taktis," ujarnya.
Komite pastikan perencanaan matang, cari dana tepat, dan eksekusi lancar. Pengalaman KCJB jadi pelajaran berharga. Rute baru Jakarta-Surabaya bisa potong waktu tempuh jadi setengah. Ini dorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.
PDIP Rombak Keanggotaan Fraksi di AKD DPR
Fraksi PDI Perjuangan rombak besar 15 anggotanya di alat kelengkapan dewan DPR. AKD mencakup badan seperti komisi dan panitia khusus yang bantu sidang parlemen. Tokoh seperti Adian Napitupulu dan Rieke Diah Pitaloka pindah posisi.
Ketua Fraksi Utut Adianto jelaskan ini sesuaikan kebutuhan fraksi, bukan hukuman. "Pergeseran ini lumrah. Guna respons prioritas fraksi," katanya.
Rotasi kuatkan Komisi III soal hukum dan HAM, serta Komisi XIII urus imigrasi dan polisi. Perubahan ini bantu fraksi PDIP lebih fokus tangani isu sensitif..png)
Pemerintah Cabut HGU Enam Perusahaan di Lampung
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid umumkan cabut Hak Guna Usaha enam perusahaan di Lampung. Lahan itu milik negara di bawah Kemenhan, dikelola TNI AU. HGU adalah izin pakai tanah untuk usaha pertanian atau perkebunan jangka panjang.
"PT-nya ada enam. Nanti daftarnya kami beri. Grupnya sama, satu grup SGC," kata Nusron.
Nilai lahan capai Rp 14,5 triliun berdasarkan laporan BPK. Cabut ini hasil proses administrasi dan peringatan berulang. Langkah tegas ini lindungi aset negara dari penyalahgunaan.Yusril: RPP Jabatan Polri Aktif Terbit Akhir Januari
Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra targetkan Rancangan Peraturan Pemerintah soal jabatan Polri aktif keluar akhir Januari 2026. RPP ini atur sementara jabatan sipil yang boleh diisi polisi masih bertugas."RPP ini pengaturan sementara sampai revisi UU Polri dan UU ASN selesai," ucap Yusril. RPP beri kepastian hukum. Hindari salah tafsir selama revisi undang-undang berjalan. Ini jawab kekhawatiran publik soal batas tugas polisi di luar kepolisian.
