"Pemilihan tak langsung tak bertentangan dengan aturan, asal dilakukan secara demokratis," kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis 11 Desember 2025.
Tito jelaskan arti demokratis luas. Bisa lewat suara rakyat langsung. Atau wakil rakyat di DPRD. Ia tambah UUD 1945 tak sebut larangan pemilihan tak langsung. Konstitusi beri ruang fleksibel. Ini jadi dasar pemerintah. Di masa lalu, era Orde Baru, kepala daerah memang dipilih DPRD. Reformasi 1998 ubah jadi pilkada langsung. Kini wacana balik lagi.
Partai Golkar paling vokal dukung. Di HUT ke-61, Ketua Umum Bahlil Lahadalia ungkap terbuka. Golkar sering kritik biaya pilkada.
"Khusus pilkada, setahun lalu kami usul pilih lewat DPRD saja. Pro-kontra banyak. Tapi kajian kami tunjuk lebih baik ikuti cara lama di tingkat kabupaten/kota. Biar tak ribet lagi. Ini butuh studi dalam," ujar Bahlil.
Biaya jadi alasan utama. Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia sebut pilkada langsung timbulkan risiko besar. Biaya politik melonjak tinggi. Ada ongkos resmi penyelenggaraan. Plus biaya gelap yang rusak moral.
"Biaya itu tak jamin kepala daerah berkualitas. Banyak yang korupsi. Terjerat hukum," kata Doli ke Kompas.com, Senin 15 Desember 2025.
Doli saran pertimbangkan balik ke DPRD. Ini jaga demokrasi. Hemat duit negara. Politikus Golkar ini bicara dua sudut. Sebagai wakil rakyat. Juga perwakilan partai. Golkar sudah teliti isu ini. Dasar otonomi daerah. Pilih gubernur via DPRD tetap demokratis. Konstitusi izinkan. Sama seperti Tito katakan.
Untuk kabupaten/kota, Golkar belum tegas. Doli bilang tingkat dua butuh legitimasi rakyat langsung. Tapi kepentingan besar dorong hemat biaya. Jaga moral.
"Kami condong balik ke DPRD untuk pilkada kabupaten/kota. Ada opsi lain. Hybrid. Beberapa daerah langsung. Lainnya via DPRD," tambahnya.
Tak ada bukti biaya turun. Dua artikel Kompas lama ungkap politik uang saat DPRD pilih kepala daerah. Judul pertama "Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Anggota Dewan, Kiri-Kanan Oke" tanggal 14 Maret 2000. Kedua "Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Kejarlah Calon Gubernur,
Uang Kutangkap" 15 Maret 2000. Liputan ulang beri tajuk "Jejak Politik Uang Saat Kepala Daerah Masih Dipilih DPRD".
Contoh nyata di Sukoharjo, Januari 2000. Calon bupati keluarkan dana besar. Amankan suara fraksi. Hampir semua kandidat begitu. Satu calon habiskan Rp 500 juta cuma tahap awal.
Boyolali, Februari 2000, suara fraksi bergeser mendadak. Rumor harga suara dewan Rp 50 juta sampai Rp 75 juta. Ada karantina dewan di rumah calon.
Lebih parah di Lampung Selatan untuk bupati 2000-2005. Tim sukses kunjungi rumah dewan. Inapkan di hotel. Kasih uang tunai. Dewan terima Rp 10 juta hingga Rp 25 juta. Tergantung jabatan.
Praktik ini nyebar provinsi sampai kabupaten. Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Beni Kurnia, bilang tak jamin biaya murah. Transaksi gelap justru kuat lagi. Kayak 25 tahun lalu.
"Lokus politik uang pindah. Dari rakyat ke elit DPRD. Sulit awasi. Karena ruang tertutup. Bungkus proses internal," katanya.
Beni tegas. Masalah biaya pilkada bukan salah sistem langsung. Ini soal pengawasan lemah. Transaksi tiket partai sulit sanksi. Korupsi kepala daerah sama.
Konstitusi tak wajibkan pilkada langsung. Tapi pasca reformasi, sistem ini jadi pilar demokrasi lokal. Wujud kedaulatan rakyat. Biaya mahal dan korupsi hadapi dengan perbaiki tata kelola. Bukan ganti sistem.
Direktur KPPOD Herman Nurcahyadi Suparman, atau Armand, kritik keras. Wacana ini mundurkan kedaulatan rakyat lokal.
"Pindah pilkada ke DPRD/DPR langkah mundur. Kurangi demokratisasi daerah," ujarnya.
Ia sebut ini lempar tanggung jawab. Biaya mahal dari transaksi kandidat-partai di balik layar.
"Partai sendiri bikin biaya tinggi," katanya.
Jalan keluar perbaiki sistem. Regenerasi partai. Kaderisasi bagus kurangi biaya. Rekrutmen sehat simplifikasi proses. Bukan rampas hak rakyat lagi.
Baca Berita dan Artikel lainnya di Google News
