 |
Ketua KPI, Ubaidillah, bilang kondisi lembaga penyiaran sekarang buruk. Terutama soal kurangnya jurnalis di lapangan. Lihat saja bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Banyak laporan pertama datang dari warga biasa. Mereka kirim foto atau video lewat ponsel. Media formal justru telat hadir.
"Kebanyakan laporan bukan dari media. Ini tunjukkan kita kekurangan kehadiran media di daerah," kata Ubaidillah. Ia ungkapkan itu di acara Diskusi di Jakarta Selatan. Tepatnya Jumat, 12 Desember 2025.
Ubaidillah nilai ketidakhadiran media bahaya besar. Bisa picu disinformasi. Warga jadi panik tanpa alasan. Ia ambil contoh kasus di Lombok. Dulu, bantuan bencana dirusak warga luar daerah. Mereka salah paham karena isu hoaks. Padahal bantuan itu untuk korban sungguhan.
Media punya tugas kunci. Mereka pastikan publik dapat info benar. Misalnya, apa kebutuhan warga terdampak. Berapa stok logistik. Dan bagaimana proses penanganan bencana berjalan. Tanpa itu, situasi bisa kacau.
"Media harus hadir untuk pastikan informasi tepat. Tanpa media kuat, masyarakat gampang terima kabar palsu," tambahnya. Ia ingatkan, verifikasi fakta jadi senjata utama media.
Ubaidillah juga desak penguatan lembaga penyiaran. Fokus pada edukasi bencana. Mulai dari tahap sebelum bencana datang. Sampai masa pemulihan setelahnya. Televisi dan radio masih jadi saluran terbaik. Mereka bisa pakai Iklan Layanan Masyarakat atau ILM. Atau liputan langsung dari lapangan.
"Setiap daerah punya jenis bencana beda," jelasnya. Media lokal tahu konteks wilayah itu. Mereka sesuaikan pesan edukasi. Misalnya, di daerah gunung api, ajari evakuasi lava panas. Di pesisir, bahas tsunami. Info digital saja tak cukup gantikan itu. Karena jangkauan radio dan TV lebih luas ke pelosok.
KPI lihat ini penting. Indonesia rawan bencana alam. Gempa, banjir, longsor sering muncul. Data menunjukkan ribuan kejadian tiap tahun. Media lokal dulu jadi mata dan telinga publik. Kini, biro tutup banyak. Akibat biaya operasional tinggi. Jurnalis pindah ke kota besar cari peluang lebih baik.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bahas masalah lain. Gangguan listrik di Sumatra Barat dan Sumatra Utara tekan jaringan telekomunikasi. Beban jadi padat. Akibatnya, sinyal hilang di banyak tempat.
Base Transceiver Station atau BTS tak bisa jalan. Itu menara pemancar sinyal seluler. "Ketika listrik padam, otomatis BTS kehilangan daya. Mereka mati total. Sinyal pun jadi macet," kata Herdy Kembar Pribadi. Ia Ketua Tim Kebijakan dan Standarisasi Komunikasi Publik Komdigi.
Herdy tambah, beberapa BTS rusak langsung kena bencana. Komdigi kerja sama operator seluler. Mereka buru-buru perbaiki. Fokus utama di jalur GSM. Itu jaringan dasar ponsel.
"Upaya pemulihan jaringan masih jalan terus. Layanan telekomunikasi pulih pelan-pelan," ujarnya. Tim pasang genset darurat di BTS kunci. Prioritaskan daerah evakuasi dan posko bantuan. Warga bisa hubungi keluarga lagi. Info bencana pun mengalir lancar.
Masalah ini tunjukkan tantangan ganda. Media kurang di lapangan. Jaringan komunikasi rapuh saat listrik hilang. Pemerintah desak solusi cepat. KPI dan Komdigi dorong kolaborasi. Biar informasi bencana tak lagi bergantung warga amatir. Publik butuh sumber tepercaya. Itu kunci kurangi korban dan kepanikan.
