Indonesia, Indonesian Anti Corruption Network (IACN) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera lakukan investigasi. Mereka juga minta penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pinjaman uang Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu. Pinjaman itu ke Bank Sumut sebesar Rp75 miliar.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi IACN, Yohanes Masudede, ungkapkan kekhawatirannya. Dalam MoU pinjaman uang antara Bupati Amizaro Waruwu dan Bank Sumut, diduga banyak pihak tidak dilibatkan. Hanya ada paraf dari Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu. Paraf lain dari Pimpinan Cabang Pembantu Bank Sumut KCP Lotu, Venansius Evident Sihura.
Masudede perkuat tudingannya dengan fakta ini. Tidak ada paraf Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega. Sekda Nias Utara, Bazatulö Zebua, juga absen. Bahkan Kepala Bappeda Nias Utara tidak tanda tangan. Ini semua dalam Surat Perjanjian Kredit antara Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan Bank Sumut. Ia sampaikan hal itu dalam keterangannya pada Senin, 29 Desember 2025.
Masudede jelaskan lebih lanjut soal dokumen itu. Surat Perjanjian Kredit punya nomor 001/272/KPD-JPG/2023. Nomor rekeningnya 272.05810000025. Nomor IMK-nya 001/Dkr-KKK/IMK/L/2022. Tujuan pinjaman jelas disebutkan. Uang itu untuk pembiayaan infrastruktur di kabupaten.
Namun, pihak yang tercantum sangat terbatas. Hanya nama dan paraf Bupati Amizaro Waruwu. Serta Pimpinan Cabang Pembantu Bank Sumut KCP Lotu, Venansius Evident Sihura. Tidak ada yang lain. Masudede lanjutkan ke dokumen berikutnya. Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan Bank Sumut. Nomornya 900/1659/BPKPAD/2022 dan 058/Dkr-KKK/MOU/2022. Hanya diketahui Bupati Amizaro Waruwu. Plus Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut, Irwan.
Kurangnya keterlibatan pejabat kunci ini picu tanda tanya besar. Proses pinjaman pemerintah daerah biasanya butuh persetujuan luas. Wakil bupati dan sekda sering ikut awasi. Bappeda tangani rencana pembangunan. Absennya mereka buat proses tampak tertutup.
Masudede tekankan minimnya transparansi. Pinjaman Rp75 miliar ini rawan disalahgunakan. IACN curiga ada kejahatan penyalahgunaan jabatan. Ada juga dugaan penggelapan. Bahkan aroma korupsi tercium kuat. Mereka minta KPK dan Kejagung bertindak cepat. Agar uang rakyat terlindungi dari praktik buruk. (Red)
Dengarkan
Berita dan Artikel lainnya di :
