Muktamar NU telah menyetujui larangan bagi Ketua Umum untuk menjabat di posisi politik lain

Musi Rawas, Perssilam News - Sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8), menyepakati aturan baru tentang larangan rangkap jabatan bagi pengurus tertinggi organisasi. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat tanpa pemungutan suara. Aturan baru itu secara khusus berlaku bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris muktamar. Keduanya tidak boleh memegang jabatan politik pada saat yang sama. Kesepakatan ini menjadi salah satu hasil penting dalam pembahasan Komisi Organisasi karena menyangkut batas antara kepemimpinan NU dan jabatan dalam pemerintahan maupun lembaga politik. Pimpinan sidang Komisi Organisasi sekaligus Katib Syuriah PBNU, KH M Asrorun Niam, mengatakan pembahasan semula diperkirakan berlangsung alot. Banyak pihak menduga sidang akan memerlukan waktu panjang karena aturan rangkap jabatan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian besar. Namun, para muktamirin akhirnya menemukan titik temu tanpa perdebatan berkepanjangan. "Di luar ekspektasi publik, dianggap pembahasan akan mengambil waktu yang panjang, kemudian bertele-tele, dan keras. Tetapi jalan NU selalu menemukan kompromi-kompromi," kata Asrorun usai persidangan Komisi Organisasi. Sidang Komisi Organisasi berlangsung secara tertutup.  Dalam pembahasan tersebut, tim materi sebelumnya menyiapkan dua pilihan aturan. Opsi A mempertahankan ketentuan lama. Sementara itu, opsi B menghapus kata "menteri" dari daftar jabatan politik yang tidak boleh dirangkap oleh Ketua Umum. Para peserta muktamar tidak memilih salah satu dari dua pilihan tersebut. Mereka menyusun jalan tengah yang dinilai lebih sesuai dengan posisi Ketua Umum dan Rais Aam sebagai mandataris muktamar. Mandataris muktamar adalah pengurus yang menerima mandat langsung dari forum muktamar untuk memimpin organisasi selama masa kepengurusan. "Hasil yang disepakati adalah khusus untuk mandataris muktamar, dalam hal ini Rais Aam dan juga Ketua Umum, tidak boleh rangkap jabatan politik," ujarnya.

Advertising

BACA JUGA: Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Dengan rumusan itu, larangan rangkap jabatan berlaku bagi jabatan sebagai ketua partai, pimpinan DPR, pimpinan DPD, Presiden, Gubernur, hingga Menteri. Larangan tersebut juga mencakup Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, Wakil Gubernur, Bupati, serta Wakil Bupati. Asrorun menjelaskan, aturan itu hanya mengatur jabatan politik. Ketentuan tersebut tidak sama dengan larangan menjadi pengurus partai. Seorang pengurus NU yang bukan mandataris muktamar masih dapat menduduki jabatan tertentu di partai politik, sesuai aturan yang telah disepakati organisasi. "Jadi beda antara jabatan politik dengan pengurus partai," katanya. Perbedaan ini menjadi bagian penting dalam memahami hasil sidang. Jabatan politik yang dimaksud adalah posisi yang diperoleh melalui proses politik atau berkaitan langsung dengan kekuasaan negara dan pemerintahan. Jabatan tersebut meliputi Presiden, Wakil Presiden, anggota dan pimpinan DPD, anggota dan pimpinan DPR maupun DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Menteri. Dengan demikian, larangan itu tidak otomatis berlaku bagi seluruh pengurus NU. Pengurus di luar mandataris muktamar masih dimungkinkan merangkap jabatan politik, termasuk menjadi menteri. Ketentuan yang lebih longgar tersebut berlaku bagi pengurus di luar 

Advertising

BACA JUGA: AC Milan akan bertanding melawan Venezia di Liga Italia pada tanggal 29 Agustus 2026. Saksikan siaran langsungnya di Vidio

Ketua Umum dan Rais Aam di tingkat PBNU, serta Ketua dan Rais di tingkat kepengurusan NU di bawahnya. Pembatasan khusus bagi Ketua Umum dan Rais Aam berkaitan dengan posisi keduanya dalam struktur organisasi. Keduanya bukan hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi simbol utama kepemimpinan NU. Mandat yang mereka terima berasal dari muktamar, yaitu forum tertinggi organisasi yang membahas arah kebijakan, kepemimpinan, serta aturan NU. "Karena Ketua Umum dan juga Rais Aam adalah mandataris muktamar yang menjadi simbol kepemimpinan organisasi. Dia menjalankan tugas sebagai siyasatul ulya, politik tingkat tingginya. Sementara urusan jabatan politik itu kan siyasatud dunia, urusan keduniaan," jelasnya. Istilah siyasatul ulya dalam penjelasan tersebut merujuk pada politik tingkat tinggi yang berkaitan dengan arah, nilai, dan kepentingan besar organisasi. Sementara siyasatud dunia mengacu pada urusan keduniaan, termasuk jabatan dalam pemerintahan dan lembaga politik negara. Pemisahan ini menjadi dasar pemikiran dalam menyusun aturan baru tentang rangkap jabatan. Aturan tersebut diharapkan menjaga fokus Ketua Umum dan Rais Aam dalam menjalankan mandat organisasi. Dengan tidak memegang jabatan politik, keduanya dapat ditempatkan sebagai pemimpin yang memiliki jarak dari kepentingan partai atau kekuasaan pemerintahan. Posisi itu juga diharapkan membuat kepemimpinan tertinggi NU tetap dapat diterima oleh seluruh kelompok di dalam organisasi.

Advertising

BACA JUGA: Taktik Menarik Bundesliga: Pratinjau Musim 2026/27 yang Sangat Dinantikan

Namun, hasil sidang tidak menutup ruang bagi kader NU yang berada di luar posisi mandataris untuk mengisi jabatan pemerintahan. Pengurus di tingkat lain tetap memiliki kemungkinan menjalankan peran politik, termasuk menduduki posisi menteri. Batas yang dibuat hanya berlaku pada jabatan tertinggi organisasi, bukan pada seluruh pengurus NU. Asrorun menegaskan, kesepakatan tersebut lahir melalui pembahasan bersama. Para peserta tidak menggunakan voting untuk menentukan pilihan. Setiap pandangan dibahas sampai ditemukan rumusan yang dapat diterima oleh forum. Ia menyebut cara tersebut sesuai dengan tradisi pengambilan keputusan di NU yang mengutamakan musyawarah. Proses itu juga membuat hasil sidang tidak menempatkan satu kelompok sebagai pemenang dan kelompok lain sebagai pihak yang kalah. "Itulah jalan keluar yang sangat wise, tanpa voting, dan itu diambil melalui musyawarah mufakat dengan penuh kegembiraan," ucap Asrorun. Kesepakatan Komisi Organisasi ini kemudian menjadi bagian dari aturan yang dibahas dalam Muktamar ke-35 NU. Pokok aturan tersebut menegaskan bahwa Rais Aam dan Ketua Umum sebagai mandataris muktamar harus bebas dari rangkap jabatan politik. Pada saat yang sama, aturan itu tetap memberi ruang bagi pengurus NU lainnya untuk terlibat dalam jabatan politik, termasuk sebagai menteri, sesuai batas yang telah ditetapkan. 

Penulis: Tim Redaksi

Editor: Redaktur Perssilam Silampari News

(Perssilam Silampari News berbagai sumber)

Berita dan Artikel lainnya di :

Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Tags :

• Muktamar NU
• KH M Asrorun Niam
• Larangan Rangkap Jabatan
• Nahdatul Ulama

Reaksi :

Artikel Terkait

Selengkapnya

Projo memberikan klarifikasi mengenai video viral Budi Arie yang membahas skenario politik untuk tahun 2029

Musi Rawas, Perssilam News - Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik memberikan penjelasan mengenai potongan video yang beredar luas di media sosial. Video tersebut memperlihatkan Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi sedang berbicara tentang kemungkinan terjadinya percepatan pemilu. Dalam rekaman itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi terlihat duduk di sebelah Budi Arie. Potongan video tersebut kemudian menimbulkan beragam tanggapan. Sebagian pihak menilai pernyataan Budi Arie mengarah pada wacana perubahan jadwal Pemilu 2029. Namun, Freddy menegaskan bahwa rekaman yang beredar tidak menampilkan pembicaraan secara utuh. Menurut Freddy, Budi Arie saat itu sedang menyampaikan sejumlah kemungkinan mengenai kondisi politik dan kebangsaan. Pernyataan tersebut tidak berdiri sendiri karena disampaikan dalam diskusi yang membahas berbagai perkembangan nasional. "Video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan," kata Freddy dalam keterangan yang diterima pada Selasa, 25 Agustus 2026. Freddy menjelaskan, pernyataan itu disampaikan dalam acara silaturahmi Jokowi bersama para relawan. Pertemuan tersebut digelar dalam rangka memperingati bulan kemerdekaan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan itu juga diisi pembahasan singkat mengenai situasi bangsa yang sedang berkembang. Dalam pertemuan tersebut, para relawan menyampaikan sejumlah pandangan. Mereka membicarakan persoalan yang muncul di tengah masyarakat, termasuk keresahan yang berkembang di sejumlah daerah. Masukan itu kemudian dibahas untuk mencari gambaran mengenai masalah dan langkah perbaikan yang bisa ditempuh. "Berbagai masukan untuk menyikapi situasi saat ini dibahas oleh para peserta untuk bisa memetakan persoalan dan solusi perbaikannya," ujar Freddy. Ia mengatakan, hasil pembahasan tersebut disampaikan para relawan kepada Jokowi. Para relawan berharap berbagai masukan itu dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, pandangan dari masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki kondisi bangsa pada masa mendatang.

Advertising

BACA JUGA: Saham Take-Two mengalami penurunan tajam setelah bocoran gameplay GTA 6 beredar

Freddy menyebut para relawan memiliki keyakinan bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo tetap berjalan baik. Komunikasi antara keduanya juga dinilai berlangsung dekat dan akrab. Atas dasar itu, para relawan menyampaikan pandangan mereka kepada Jokowi dengan harapan dapat diteruskan melalui komunikasi tersebut. "Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan akrab," katanya. Dalam kesempatan itu, Jokowi mendengarkan berbagai pandangan yang disampaikan para relawan. Ia tidak hanya menerima masukan mengenai dinamika politik, tetapi juga menyimak kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Freddy mengatakan Jokowi kemudian meminta para relawan dan masyarakat tetap tenang. Menurut Jokowi, kondisi nasional masih berjalan dengan baik. Ia juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung dan inflasi masih berada dalam kendali. "Situasi baik-baik saja, ekonomi masih tumbuh baik, inflasi terkendali, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan," kata Freddy mengutip pernyataan Jokowi. Penjelasan Freddy itu disampaikan setelah beredar video pendek yang memuat pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan perubahan politik dalam waktu lebih cepat dari perkiraan. Dalam video tersebut, pembahasan mengenai Pemilu 2029 menjadi salah satu topik yang disebut. Budi Arie mengatakan, saat ini pembicaraan politik masih berpusat pada Pemilu 2029. Jadwal tersebut merupakan waktu yang selama ini dipahami sebagai pelaksanaan pemilu berikutnya. Namun, ia menyebut adanya kemungkinan situasi politik bergerak lebih cepat dibandingkan jadwal yang selama ini dibicarakan. "Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisikkan kepada Pak Jokowi, 'Pak Jokowi insting saya ini lebih cepat dari 2029.' Apakah kita mau? Belum tentu kita mau," kata Budi Arie dalam video tersebut. Pernyataan itu, menurut konteks yang disampaikan Freddy, merupakan bagian dari pemaparan mengenai sejumlah skenario. Budi Arie tidak menyampaikan bahwa percepatan pemilu sudah diputuskan. Ia juga tidak menyatakan bahwa seluruh pihak telah menyetujui kemungkinan tersebut.

Advertising

BACA JUGA: Komunitas MJI menyelenggarakan Turing Royal Heritage untuk menjelajahi pulau Jawa dan Bali

Budi Arie justru menekankan bahwa wacana itu masih berupa kemungkinan. Ia mengajak para relawan untuk tidak hanya memikirkan satu skenario, yakni Pemilu 2029. Para relawan diminta menyiapkan pemikiran lain jika terjadi perubahan keadaan politik dan muncul kebutuhan untuk menghadapi situasi yang lebih cepat. Mantan Menteri Koperasi itu mengatakan, kemungkinan tersebut muncul karena adanya gerakan masyarakat di sejumlah daerah. Ia menyebut keadaan itu sebagai anomali yang perlu dicermati. Menurut dia, perkembangan di lapangan dapat memengaruhi arah politik jika keresahan masyarakat terus meningkat. Budi Arie kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan peristiwa menjelang Reformasi 1998. Pada masa itu, Indonesia mengalami perubahan politik besar setelah muncul tekanan publik dan krisis yang meluas. Salah satu dampaknya ialah perubahan jadwal pemilu. Pemilu yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2002 dipercepat menjadi 1999. Perubahan tersebut terjadi setelah Reformasi 1998 mengubah susunan politik nasional. Budi Arie menggunakan pengalaman sejarah itu sebagai contoh bahwa perubahan jadwal pemilu dapat terjadi ketika situasi politik bergerak di luar pola yang biasa. "Menurut pendapat saya, terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 1997 tiba-tiba pemilu berikutnya 1999? Dan potensi ini bukan tidak ada. Sangat besar," kata Budi Arie. Istilah "patahan sejarah" yang digunakan Budi Arie merujuk pada perubahan besar yang berlangsung dalam waktu singkat. Dalam konteks pernyataannya, ia membandingkan jadwal pemilu yang semula direncanakan pada 2002 dengan pelaksanaan yang kemudian dipercepat ke 1999. Ia menyebut keresahan masyarakat sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong perubahan tersebut. Karena itu, Budi Arie meminta para relawan memperhatikan perkembangan di berbagai daerah dan tidak menganggap situasi politik akan selalu berjalan sesuai jadwal yang telah diperkirakan.

Advertising

BACA JUGA: Menteri Kesehatan Budi mendorong para dokter di Indonesia untuk memperkuat kolaborasi internasional Dokter Internasional

"Insting saya ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya mau membuka wacana saja, teman-teman. Supaya berpikir jangan hanya sekadar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif manakala terjadi percepatan jalan," ujar Budi Arie. Freddy menegaskan kembali bahwa video yang beredar hanya memuat sebagian dari pembicaraan. Potongan tersebut tidak memperlihatkan seluruh konteks diskusi, termasuk penjelasan bahwa percepatan pemilu masih berupa kemungkinan dan belum menjadi keputusan politik. Pertemuan relawan dengan Jokowi juga tidak hanya membahas jadwal pemilu. Para peserta membicarakan situasi kebangsaan secara lebih luas, menyampaikan masukan mengenai kondisi masyarakat, serta mencari cara untuk merumuskan perbaikan. Menurut Freddy, pesan Jokowi dalam pertemuan itu adalah agar masyarakat tidak mudah panik menghadapi perkembangan yang ada. Kondisi ekonomi dan pengendalian inflasi disebut masih menjadi dasar untuk menjaga ketenangan publik. Sementara itu, berbagai masukan relawan akan disampaikan melalui komunikasi yang terjalin antara Jokowi dan Prabowo. Dengan penjelasan tersebut, Projo meminta pernyataan Budi Arie dipahami sesuai konteks pembicaraan. Wacana mengenai kemungkinan percepatan pemilu merupakan bagian dari diskusi tentang berbagai skenario politik, bukan pengumuman mengenai perubahan jadwal pemilu.

Penulis: Tim Redaksi

Editor: Redaktur Perssilam Silampari News

(Perssilam Silampari News berbagai sumber)

Berita dan Artikel lainnya di :

Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Tags :

• projo
• budi arie setiadi
• jokowi
• pemilu 2029

Reaksi :

Artikel Terkait

Selengkapnya

Politik : Anak muda seharusnya menjadi penentu arah politik, bukan sekadar penonton

Indonesia, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, rajin tunjukkan tekad kuatnya dorong anak muda ikut politik. Ia lakukan ini lewat rangkaian acara pendidikan demokrasi. Acara itu khusus bidik Generasi Z, atau Gen Z, kelompok usia lahir sekitar 1997 hingga 2012. Mereka tumbuh bareng teknologi, tapi sering kurang paham urusan politik.

Advertising

BACA JUGA:Kesehatan : Antisipasi terhadap Virus Nipah, Bandara Soekarno-Hatta memperketat pemeriksaan terhadap penumpang internasional

Di acara itu, Humaira tegas bilang politik bukan cuma rebutan kursi kekuasaan. Politik jadi tempat utama perjuang nilai adil dan sama rata. Ia yakin anak muda wajib terlibat. Alasannya, kebijakan pemerintah harus tanggapi kebutuhan generasi depan. Misal, isu pendidikan murah atau lapangan kerja layak. Tanpa suara Gen Z, kebijakan bisa salah arah.

"Anak muda tidak boleh hanya jadi penonton," kata Humaira. "Mereka harus pahami cara kerja politik. Awasi kebijakan. Dan tentukan arah pembangunan kota atau desa." Kata-katanya ini bikin hadirin manggut-manggut. Partisipasi politik artinya lebih dari pilih pemimpin tiap lima tahun. Itu termasuk ikut diskusi, kampanye isu lokal, atau pantau anggaran daerah.

Advertising

BACA JUGA:Internasional : Gelombang panas yang terjadi di Australia telah menyebabkan kebakaran, yang mengakibatkan evakuasi massal warga

Humaira ajak Gen Z rajin pantau berita kebijakan publik. Gunakan hak pilih dengan pintar. Dan tanggung jawab besar. Jangan asal ikut arus. Pikir dulu dampaknya buat masyarakat. Di Jawa Barat, provinsi padat penduduk, suara muda bisa ubah banyak hal. Seperti dorong program lingkungan atau kesehatan remaja.

Temukan lebih banyak

Perssilam Musi Rawas

Ia soroti juga peran media sosial. Platform seperti Instagram atau TikTok ampuh bangun kesadaran politik. Gen Z sudah hafal pakai itu sehari-hari. Cukup tambah ilmu benar, ruang digital jadi alat ajar demokrasi. Bisa sebarkan info kebijakan salah. Atau kumpul dukungan ubah undang-undang. Tapi hati-hati hoaks. Periksa sumber dulu. 

Temukan lebih banyak

BUSINES SERVICES AND PROCUREMENT

BACA JUGA:MotoGP : Pecco Bagnaia kembali menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya. Ia menyatakan bahwa 90 persen dari kritik tersebut tidak diperlukan

Dengan ilmu dasar, anak muda bisa advokasi isu nyata. Seperti hak buruh muda atau akses internet desa. Humaira yakin ini kunci. "Pendidikan demokrasi jadi pondasi kuat," tutupnya. "Agar masa depan bangsa dipegang generasi kritis. Sadar politik. Dan jujur tinggi." Pesannya ini cocok buat Gen Z yang haus perubahan. Mereka bisa mulai dari lingkungan sekolah atau kampus. Langkah kecil ini bangun bangsa lebih baik.

Temukan lebih banyak

Bisnis

Editor:  Redaktur Perssilam Silampari News

Berita dan Artikel lainnya di :

Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Tag :

• Anak Muda
• Arah Politik
• Bukan Penonton
• Harus Jadi Penentu

(Perssilam Silampari News berbagai sumber)

Reaksi :

Artikel Terkait

Selengkapnya