Indonesia, Perssilam - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman meminta masyarakat lebih waspada menjaga data pribadi. Hal ini terjadi karena kasus kejahatan siber melonjak tajam dan sangat mengkhawatirkan. Dudung menyampaikan pesan ini dalam keterangan resmi Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026. Pemerintah melihat ruang digital sudah menyatu dengan kegiatan harian warga. Urusan belanja, perbankan, hingga surat menyurat kini semua lewat internet. Karena itu, kebocoran data sekecil apa pun bisa berakibat fatal. Contohnya, bocornya Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa membuat orang lain meminjam uang atas nama korban.
Advertising
Dudung menjelaskan bahwa penjahat siber tidak lagi menyerang orang secara acak. Mereka kini mengincar institusi pemerintah dan pusat pelayanan publik. Sektor ekonomi juga jadi sasaran utama. Jika sistem ini jebol, keamanan nasional bisa terancam. Penyerang bisa mencuri rahasia negara atau mengganggu layanan dasar untuk warga.
Ancaman yang ada saat ini sangat luas. Ada sindikat yang mencuri identitas untuk membobol rekening bank. Ada juga penipuan lewat manipulasi psikologis atau social engineering. Penjahat berpura-pura jadi petugas bank untuk meminta kode OTP korban. Selain itu, ada peretasan sistem pertahanan dan penyebaran paham radikal lewat media sosial. Kekhawatiran pemerintah didasarkan pada data nyata. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat jumlah serangan digital ke Indonesia sangat tinggi.
Advertising
Pada tahun 2025, ada 5,5 miliar serangan siber yang masuk. Angka ini naik 714 persen dibanding rata-rata serangan tahun 2020 sampai 2024. Kondisi ini tidak membaik di tahun 2026. Dari 1 Januari sampai 15 April 2026, BSSN menemukan 1,52 miliar serangan siber. Ini artinya dalam waktu kurang dari empat bulan, pertahanan digital Indonesia terus dihantam. Serangan ini bisa berupa malware yang mengunci data atau upaya masuk paksa ke server pemerintah. Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi darurat ini. Berbagai kementerian dan lembaga teknis bekerja sama memperkuat sistem keamanan siber. Mereka membangun pertahanan berlapis agar data lebih sulit ditembus. KSP berperan sebagai koordinator lintas sektor. Tujuannya agar penanganan ancaman siber bisa dilakukan dengan cepat dan terpadu.
Namun, sistem canggih saja tidak cukup. Dudung mengingatkan bahwa pengguna internet adalah garda terdepan. Keamanan data sangat bergantung pada perilaku masyarakat saat menggunakan ponsel atau laptop. Jika pengguna lalai, sistem keamanan paling kuat pun bisa ditembus.
Advertising
Dudung meminta warga mengubah cara mereka menggunakan internet. Masyarakat harus lebih bijak dan hati-hati saat bermain media sosial. Jangan pernah membagikan dokumen rahasia atau data pribadi seperti foto KTP ke orang asing. Warga juga harus meningkatkan literasi digital. Hal ini penting agar mereka tidak mudah tertipu hoaks atau berita palsu. Penipuan siber sekarang makin canggih dan sering terlihat nyata. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat punya perlindungan diri dari serangan digital.
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
Reaksi :
Artikel Terkait
