
Indonesia, Perssilam - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ono Surono, seorang anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan. Tindakan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Kasus tersebut melibatkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. Pada Rabu, 1 April 2026, penyidik KPK tiba di rumah ONS di Bandung. Mereka melanjutkan penyidikan terkait kasus suap ijon proyek. "Hari ini, penyidik menggeledah rumah saudara ONS. Dia adalah anggota DPRD Jawa Barat," ungkap jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.
KPK belum mengungkap hasil dari penggeledahan tersebut. Budi menyatakan bahwa kegiatan itu masih berlangsung. "Kami belum dapat memberikan data hasilnya saat ini," ujarnya. "Kegiatan masih berjalan. Nanti kami akan memberikan informasi mengenai perkembangan," tambah Budi.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Ono Surono pada 15 Januari 2026. Pada saat itu, dia berstatus sebagai saksi. Penyidik mendalami aliran uang dari tersangka Sarjan (SRJ), seorang kontraktor swasta. Kasus suap ini melibatkan Bupati Ade Kuswara Kunang, ayahnya H.M. Kunang, dan SRJ.
Suap ijon proyek biasanya merupakan uang muka yang curang untuk mendapatkan kontrak. Hal ini merusak proses pengadaan barang di pemerintahan daerah. KPK berfokus untuk mencegah praktik semacam ini di Pemkab Bekasi.
Advertising
KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka yang menerima suap dikenakan Pasal 12a atau 11 dan 12B UU Tipikor. Itu juga mengacu pada Pasal 55 ayat 1 KUHP. Pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Tipikor.
UU Tipikor mengatur hukuman yang berat bagi pelaku korupsi. Pasal-pasal tersebut mengancam dengan penjara yang panjang dan denda yang besar. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera. Kasus ini menunjukkan bahwa KPK serius dalam mengejar jejak korupsi, termasuk di kalangan anggota dewan.
Advertising
Pemeriksaan ONS sebelumnya membantu penyidik dalam memahami alur uang. SRJ diduga memberikan suap kepada pejabat. Ini merupakan bagian dari rangkaian bukti. Penggeledahan hari ini menambah bukti potensial untuk dakwaan lebih lanjut.
Warga Bekasi berharap kasus ini cepat selesai. Korupsi dalam proyek menyebabkan pembangunan menjadi lambat. Dana rakyat bocor ke kantong pribadi. KPK berjanji akan memberikan pembaruan mengenai kasus ini secepatnya.
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
Reaksi :
Artikel Terkait











