Indonesia, Perssilam - Presiden Prabowo Subianto tegas memerintahkan evaluasi ratusan Izin Usaha Pertambangan atau IUP di kawasan hutan. Perintah ini ia sampaikan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026. Presiden menerima laporan serius soal kegiatan tambang bermasalah.
Advertising
Banyak di antaranya berada di hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional, dan area hutan lain. Hutan lindung melindungi sumber air dan tanah dari erosi. Hutan konservasi jaga keanekaragaman hayati. 
BACA JUGA:Ekonomi : BI Menarik Uang Lama, Berikut Daftar Pecahan yang Sudah Tidak Berlaku dan Batas Waktu Penukarannya
BACA JUGA:Tehnologi : Honor Play 80 Pro secara resmi diluncurkan, dilengkapi dengan baterai berkapasitas 7.000 mAh yang siap memeriahkan pasar smartphone kelas menengah global
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News
Taman nasional simpan flora dan fauna langka. "Ini ada ratusan pertambangan atau IUP yang tidak jelas di hutan lindung dan hutan-hutan lainnya," kata Presiden. Ia perintahkan Menteri ESDM evaluasi cepat. Jika izinnya kabur, cabut semua.
Advertising
Laporan itu sudah dicek ulang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kemenhut. Hasilnya, banyak tambang tanpa izin tebang kayu. Aktivitas ini rusak ekosistem hutan. Pohon ditebang sembarangan. Tanah jadi gundul. Banjir dan longsor ancam warga sekitar.
Bahlil langsung tanggapi instruksi itu. Ia siap kerja keras. Tapi minta waktu dua minggu untuk lapor hasil. "Dua minggu saya akan laporkan," katanya. Presiden tak setuju. Ia minta lebih kilat. "Enak saja, satu minggu sudah selesai," balas Presiden. Bahlil jawab tegas, "Siap."
Advertising
Langkah ini tunjukkan komitmen pemerintah lindungi hutan nasional. Hutan jadi paru-paru dunia bagi Indonesia. Ratusan IUP bermasalah ini bisa sebabkan kerugian lingkungan besar. 
Evaluasi cepat cegah kerusakan lebih lanjut. Rakyat harap penertiban adil dan tegas. Hasilnya ditunggu dalam seminggu.
Presiden desak penertiban IUP tanpa pandang bulu. Tidak ada ruang bagi perusahaan nakal. "Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok itu nomor keberapa," tegasnya. "Tidak ada rasa kasihan sekarang. Kami hanya bela kepentingan nasional dan rakyat."
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
Reaksi :
Artikel Terkait
