Indonesia, Perssilam - Perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) telah memasuki pekan ketiga. Mulai dari penerbangan komersial yang tertunda hingga sempat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran. Perang ini juga berdampak pada keputusan Indonesia yang saat ini tengah menjabat sebagai Ketua Developing 8 (D-8).
Indonesia memutuskan untuk menunda penyelenggaraan KTT D-8 dan rangkaiannya pada 15 April 2026 di Jakarta.
Advertising
Keputusan Ketua D-8 Indonesia Menunda Penyelenggaraan KTT di Jakarta Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat mengungkapkan, penundaan KTT D-8 diambil berdasarkan situasi keamanan yang belum kondusif di kawasan Timteng.
Keputusan resmi untuk menunda KTT D-8 ke- 12 itu berdasarkan berbagai masukan yang dikumpulkan dari para negara anggota.
Akhirnya tadi malam Bapak Menlu menandatangani surat kepada mitra-mitranya, berisikan penundaan pelaksanaan KTT D-8 dan juga seluruh rangkaian kegiatannya,” ujar Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu RI.
Menurut Tri, para negara anggota D-8 memahami keputusan Indonesia menunda KTT D-8 April mendatang. Sedangkan, terkait penetapan penyelenggaraan KTT D-8, Tri menyebut hal itu belum diputuskan. Terkait, Keketuaan Indonesia di D-8 yang seharusnya diserahterimakan pada KTT ke-12 dari Mesir.
Namun, dengan situasi tidak kondusif di kawasan Timur Tengah, disebut seluruh anggota D-8 mengganggap Indonesia sebagai Ketua D-8 yang telah resmi.
KTT D-8 ke-12 di bawah Keketuaan Indonesia sebelumnya direncanakan akan berlangsung pada 15 April 2026 di Jakarta.
Kegiatan ini akan diawali dengan pertemuan Tingkat Komisioner pada 12–13 April serta Tingkat Menlu pada 14 April 2026.
Advertising
Keketuaan Indonesia ini memfokuskan pada penguatan solidaritas dan kerja sama di Global South (Selatan Global).
Menyusul eskalasi di Timur Tengah (Timteng) akibat perang Iran dan Israel yang didukung Amerika Serikat (AS). Reza menyebut, sebab jika tetap dilaksanakan, dikhawatirkan KTT menjadi “ajang” menunjukkan sisi pro maupun kontra terhadap perang Iran.
“Jadi, padahal kita ini harus adil dengan Iran itu sebagai pihak yang diserang..png)
BACA JUGA: BRI Super League : Persija memberikan waktu libur kepada skuadnya pada saat perayaan Idulfitri
BACA JUGA: BRI Super League : Persija memberikan waktu libur kepada skuadnya pada saat perayaan IdulfitriSedangkan jangan sampai nanti KTT ini menjadi ajang untuk mana yang pro-Iran, mana yang kritis terhadap Iran dan kita tidak boleh terjebak dalam nuansa itu,” ujar Reza Kamis 19 Maret 2026.
Meski demikian, Reza menyebut Ketua D-8 Indonesia tetap harus menjaga esensi tema besar di keketuaannya yang menitikberatkan pada kerja sama Global South (Selatan Global).
Serta, menurutnya, Indonesia harus memastikan Iran tetap dilibatkan ke dalam berbagai program yang menjadi prioritas selama keketuaan di 2026–2027.
“Semua keputusan itu harus persetujuan Iran walaupun kita ketuanya, paling tidak Iran tahu bahwa ada aspek-aspek dari perdagangan, kemudian swasembada badan pangan.
” Reza menjelaskan, keputusan menunda penyelenggaraan KTT D-8 dan rangkaiannya, juga merupakan upaya Indonesia untuk tetap berkomitmen pada fokus organisasi ini.
Kemudian, juga sudah berdampak pada serangan Iran ke aset-aset AS dan Israel, rasanya dengan kita menunda itu kita menghargai Iran,” ucap Reza menekankan.
“Kita menghargai Iran dengan cara kita tidak menjadikan ini masalah untuk D-8.
Karena, D-8 itu tetap fokus pada perdagangan, pertanian, dan industri. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujer mengungkapkan hsl itu dalam konferensi pers di kediaman dinas Jakarta.
“Kami ingin agar organisasi penting ini secara kuat dan tegas memberikan kutukan kepada penyerangan yang terjadi oleh AS dan rezim zionis Israel terhadap negara kami.
Boroujerdi mengharapkan, KTT D-8 di bawah Keketuaan Indonesia pada 2026, untuk turut memberikan kutukan terhadap serangan akhir pekan lalu ke Iran.
“Kami ingin D-8 berdiri pada sisi yang benar dari sejarah dan memberikan kutukan yang serius terhadap penyerangan yang terjadi kepada negara kami,” katanya.
Iran merupakan satu anggota pendiri Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 (Developing-8), yang secara resmi dibentuk pada 15 Juni 1997 melalui Deklarasi Istanbul.
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
