Indonesia, Perssilam - Pemprov Jawa Barat siap tanggung iuran BPJS Kesehatan untuk warga miskin yang derita penyakit kronis. Fokus utama pada mereka yang dulunya peserta segmen Penerima Bantuan Iuran atau PBI dari Kementerian Sosial. PBI ini adalah program bantuan iuran BPJS untuk keluarga tak mampu. Banyak warga kehilangan akses setelah Kemensos sesuaikan data penerima. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ungkap kebijakan ini lahir dari keprihatinan nyata. Banyak warga miskin sakit kronis tak bisa rawat diri. Mereka dicoret dari daftar PBI Kemensos usai penyesuaian data nasional. Akibatnya, biaya pengobatan jadi beban berat. Gubernur tekankan langkah ini cegah penderitaan lebih lanjut.
Pemprov akan catat semua penderita penyakit kronis di Jawa Barat. Yang dulunya peserta PBI. Contohnya, pasien kanker butuh kemoterapi rutin. Penderita thalasemia mayor harus transfusi darah berkala. Pasien gagal ginjal jalani cuci darah dua hingga tiga kali seminggu. Semua biaya iuran BPJS mereka ditanggung Pemprov. Jaminan ini pastikan pengobatan lancar tanpa hambatan finansial.
"Pemprov Jabar segera data warga tak mampu dengan penyakit kronis," kata Gubernur Dedi Mulyadi. "Iuran BPJS Kesehatan mereka dibayar penuh oleh Pemprov." Ia sampaikan hal itu ke wartawan pada Senin, 9 Januari 2026. Tujuannya jelas. Warga miskin sakit kronis tetap dapat layanan kesehatan penuh. Tak ada lagi penundaan pengobatan. Rumah sakit langsung tangani tanpa syarat.
Advertising
Harapannya, semua warga Jawa Barat akses layanan kesehatan merata. "Kami ingin tak ada warga kesulitan berobat karena iuran BPJS," tambahnya. Kebijakan ini jawab keluhan riil di lapangan. Pasien kronis sering abaikan pengobatan jika tak ada jaminan biaya.Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, beri data terkini. Sebanyak 1,9 juta peserta BPJS segmen PBI Kemensos dinonaktifkan. Ini hasil evaluasi berkala dari pemerintah pusat lewat Kemensos. Pemeriksaan lapangan atau ground check temukan ketidaksesuaian. Banyak penerima dari kelompok desil 6 ke atas. Desil ini ukur kemiskinan berdasarkan pendapatan rumah tangga. Mereka dianggap tak layak lagi terima bantuan.
.png)
Tapi, verifikasi juga ungkap warga baru yang pantas. Sekitar 2,1 juta warga Jawa Barat sedang diproses aktifkan keanggotaan PBI. Jumlah baru ini lebih besar dari yang dicoret. Dari 2025 hingga 2026, penerima PBI naik sekitar 145 ribu orang. Perubahan ini tunjukkan penyesuaian data bawa dampak positif bersih. Pemprov Jabar adaptasi cepat dengan tanggung iuran untuk kelompok rentan. Langkah ini lindungi pasien kronis dari celah program nasial. Warga miskin kini punya jaring pengaman ganda untuk kesehatan.
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
