Indonesia, Perssilam - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menolak rencana Israel untuk aneksasi wilayah pendudukan Tepi Barat. Pernyataan itu keluar pada Senin, 9 Februari 2026. Langkah ini datang saat kritik dunia terhadap Israel membengkak. Banyak pihak khawatir kebijakan Israel ganggu stabilitas kawasan. Seorang pejabat tinggi Gedung Putih jelaskan posisi AS. Mereka tekankan prinsip keamanan jangka panjang. "Tepi Barat yang stabil lindungi keamanan Israel. Ini juga cocok dengan tujuan kami capai perdamaian di Timur Tengah," kata pejabat itu pada Senin waktu Washington. Pernyataan ini tunjukkan AS ingin hindari konflik besar. Tepi Barat adalah wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967. Banyak pemukiman Israel di sana picu ketegangan bertahun-tahun.
Sikap keras AS respons terhadap aksi provokatif dua menteri Israel. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz umumkan kebijakan baru. Mereka perluas kendali administratif Israel atas tanah Palestina. Contohnya, permudah warga Israel beli lahan untuk bangun pemukiman baru. Hukum internasional anggap ini ilegal. Pemukiman semacam itu langgar aturan pendudukan. Sudah ribuan hektar lahan berubah jadi pemukiman sejak 1990-an. Langkah ini tambah luas kendali Israel.
Delapan negara mayoritas Muslim langsung bereaksi. Indonesia, Arab Saudi, Turki, serta lima negara lain keluarkan pernyataan bersama. Mereka kutuk keras keputusan Israel. Negara-negara ini bilang Israel coba paksa kedaulatan palsu. Mereka juga khawatir ini percepat pengusiran warga Palestina. Respons cepat ini tunjukkan solidaritas dunia Islam. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar sering bicara soal Palestina di forum internasional.
Advertising
PBB juga angkat suara tegas. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres lewat juru bicaranya Stephane Dujarric sebut tindakan Israel destabilisasi. Ini rusak harapan solusi dua negara. Solusi dua negara artinya Israel dan Palestina jadi negara terpisah berdampingan. "Keputusan ini salah arah. Mereka jauhkan kami dari solusi dua negara. Rakyat Palestina Inggris dan Spanyol ikut desak Israel batalkan rencana. Pemerintah London bilang upaya sepihak ubah peta atau penduduk Palestina tak bisa diterima. Madrid setuju. Menteri Spanyol ingatkan risiko besar. Kebijakan ini langgar Konvensi Jenewa Keempat. Konvensi 1949 itu larang penduduk ubah status wilayah diduduki. Contoh pelanggaran: Israel alihkan izin bangun di Hebron dari Palestina ke Israel. Hebron kota kuno di Tepi Barat penuh situs suci Yahudi dan Muslim. Israel juga kuasai lebih ketat Makam Rachel dan Gua Leluhur. Dua situs itu ramai pengunjung agama. Langkah ini bisa picu bentrokan baru. Apalagi saat gencatan senjata Gaza rapuh.
.png)
BACA JUGA:Nasional : Kementerian Perdagangan Mendorong Penerapan Skema Baru untuk Menstabilkan Harga Beras
Uni Eropa tambah tekanan. Mereka sebut keputusan kabinet Israel salah langkah. Ini ancam stabilitas hukum di Tepi Barat. UE khawatir eskalasi cegah negosiasi damai. Sudah puluhan tahun, pemukiman Israel jadi penghalang utama. Data PBB catat lebih 700.000 warga Israel tinggal di pemukiman Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Angka ini naik tiap tahun. Dunia tunggu respons Israel selanjutnya. Penolakan Trump bisa ubah dinamika. Tapi kritik global belum cukup paksa mundur. Konflik ini butuh dialog sungguhan. Perdamaian butuh kompromi dari semua pihak.
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
