.jpeg)
"Pada tahap pertama, telah direkrut 2.080 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang resmi berstatus ASN sejak 1 Juli 2025. Pada tahap kedua, dilakukan seleksi terhadap 32.000 peserta, di mana 31.250 orang di antaranya adalah kepala SPPG," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Selasa 20 Januari 2026.
Advertising
Dadan menyatakan bahwa semua peserta telah menjalani seleksi yang berbasis pada Computer Assisted Test (CAT) dan saat ini sedang dalam proses pengisian data. Mereka direncanakan akan mulai bertugas sebagai PPPK pada tanggal 1 Februari 2026.
.png)
Selanjutnya, Badan Gizi Nasional juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB untuk pelaksanaan seleksi PPPK pada tahap ketiga dan keempat. Seleksi ini nantinya akan dibuka secara umum dengan masing-masing 32.460 formasi.
Sementara itu, Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang telah memasukkan tenaga SPPG, khususnya ahli gizi dan tenaga akuntansi, ke dalam skema PPPK. Kebijakan ini dianggap sebagai contoh praktik ketenagakerjaan yang baik oleh negara.
Anggota DPR RI Komisi IX Edy Wuryanto berpendapat bahwa langkah tersebut sejalan dengan prinsip dasar ketenagakerjaan yang harus dipenuhi oleh setiap pemberi kerja. Prinsip tersebut mencakup kejelasan perintah kerja, upah, dan status.
Advertising
“Apabila kita ingin ketenagakerjaan yang baik, ada tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu perintah, upah, dan status. Oleh karena itu, sangat tepat jika hal ini dimasukkan ke dalam PPPK sebagai bentuk PKWT,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini menunjukkan bahwa negara dapat dan mampu memberikan kepastian status kerja jika memiliki kemauan politik yang kuat. Dengan demikian, DPR berharap kebijakan PPPK di SPPG dapat menjadi contoh nasional bagi sektor-sektor lainnya.
Namun, DPR juga mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, terutama di kalangan tenaga guru dan tenaga kesehatan yang hingga saat ini belum sepenuhnya mendapatkan kepastian status.
Berita dan Artikel lainnya di :
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
