Indonesia, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyesal dalam atas pembongkaran tiga rumah adat Toraja di Sulawesi Selatan. Rumah-rumah ini disebut tongkonan. Tongkonan adalah rumah panggung khas suku Toraja. Bentuknya unik dengan atap melengkung seperti tanduk kerbau. Ia jadi lambang identitas budaya mereka. Fadli Zon minta Balai Pelestarian Kebudayaan segera lakukan pendataan lengkap rumah adat. Langkah ini cegah kejadian pahit serupa di masa depan.
"Kita punya pendekatan baru sekarang. Lewat Balai Pelestarian Kebudayaan kita data semua. Jangan biarkan kejadian kemarin terulang. Kalau memungkinkan, kita ambil alih. Kita beli rumah-rumah itu," katanya. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan pers ke RRI. Acara itu berlangsung Jumat, 9 Januari 2026.
Fadli Zon akui dirinya berada dalam posisi sulit. Kasus pembongkaran tongkonan ini buat ia bimbang. Pihak Kementerian Kebudayaan tak bisa banyak lakukan tindakan tegas. Alasannya sederhana. Rumah-rumah itu belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Statusnya masih milik pribadi atau keluarga.
"Jadi dilemanya begini. Rumah-rumah itu punya pribadi atau keluarga. Belum jadi Cagar Budaya. Pemilik rumah adat pribadi yang tak lagi dipakai untuk upacara adat sering tak mau. Mereka tolak status cagar budaya," ucapnya. Penjelasan ini tunjukkan batas wewenang pemerintah. Kementerian tak punya kuasa paksa atas aset pribadi.
Tambahan lagi, intervensi sulit dilakukan. Ada putusan pengadilan yang sah. Putusan itu terkait sengketa tanah di Tana Toraja. Pengadilan sudah memutuskan eksekusi. Pemerintah hormati proses hukum negara. Tak ada celah untuk campur tangan langsung.
Oleh sebab itu, Fadli Zon anggap kejadian ini pelajaran berharga. Ia harap semua pihak belajar dari sini. Pendataan rumah adat jadi prioritas utama. Data itu bantu lindungi warisan sebelum terlambat. "Tapi ke depan, hal ini tak boleh terjadi lagi. Tak boleh terulang. Kalau jumpa rumah adat, kita revitalisasi. Kita bantu perbaiki agar tetap berdiri kokoh," ujarnya. Revitalisasi berarti hidupkan kembali fungsinya. Misal, pakai untuk upacara adat atau wisata budaya.
Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan Restu Gunawan ikut bicara. Ia tekankan pemerintah hormati proses hukum. Tapi peristiwa ini penting sekali. Menyangkut kelanjutan warisan budaya Toraja. Toraja punya tradisi kaya. Tongkonan tak sekadar bangunan kayu. Ia simpan cerita leluhur. Juga nilai gotong royong masyarakat adat.
"Peristiwa ini lebih dari sengketa lahan. Ini ancam keberlangsutan warisan Toraja yang punya sejarah panjang. Negara wajib hadir. Pastikan proses hukum tak hapus nilai tradisi," katanya. Ia jelaskan dampak luas. Pembongkaran fisik rusak bangunan. Tapi juga pudarkan makna budaya di hati masyarakat. Orang Toraja anggap tongkonan rumah roh leluhur. Hilangnya ia picu kehilangan identitas.
Eksekusi pembongkaran ini akibat sengketa lahan lama. Sengketa mulai 1986. Dua keluarga terlibat. Keluarga Sarra lawan keluarga Roreng. Mereka perebutan hak tanah. Proses hukum panjang. Akhirnya pengadilan putuskan salah satu pihak menang.
Objek sengketanya jelas. Satu bangunan tongkonan tua. Usianya ratusan tahun. Dua tongkonan baru dibangun belakangan. Enam lumbung padi tradisional. Disebut juga alang atau lumbung beratap tanduk. Lalu dua rumah semi permanen. Semua ini hancur dieksekusi. Kehilangan aset ini sakiti hati pelestari budaya. Toraja catat banyak tongkonan bersejarah. Tapi data lengkap masih kurang. Makanya pendataan mendesak.
Fadli Zon dan Restu Gunawan sepakat. Pemerintah harus proaktif lindungi warisan. Pendataan jadi langkah awal. Beli atau revitalisasi solusi nyata. Kejadian ini ingatkan semua. Budaya hidup butuh perlindungan hukum dan kesadaran masyarakat. Toraja tunggu tindak lanjut cepat dari pusat. Agar tongkonan tetap berdiri gagah di lembah pegunungan. (Red)
Dengarkan
Berita dan Artikel lainnya di :
