Indonesia, Rencana pemerintah pusat soal angkatan pegawai inti di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menuai tanggapan campur aduk. Banyak pihak khawatir. Khusus di Kabupaten Gunungkidul, respons ini kuat. Daerah itu termasuk paling miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi andalan utama di sini. SPPG bertugas sediakan makanan bergizi untuk anak sekolah dan warga rawan gizi buruk.
Advertising
Saat ini, Gunungkidul punya 49 SPPG. Unit-unit ini kelola dapur gizi setiap hari. Mereka pastikan makanan sehat sampai ke tangan penerima. Wacana P3K ini picu diskusi panas. Anggota DPRD Gunungkidul, Ery Agustin, soroti hal itu. Ia tekankan pengangkatan Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan ke P3K harus dipikir matang. Setiap langkah perlu dicek detail.
“Apabila ini jadi beban kabupaten atau kota, pasti susah. Kondisi keuangan APBD sangat ketat sekarang,” kata Ery pada Kamis, 22 Januari 2026.
APBD adalah anggaran daerah untuk layani warga. Di Gunungkidul, dana itu sudah pas-pasan. Ery bilang, APBD setempat masih defisit untuk pelayanan dasar. Belum lagi pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sejak akhir 2025. TKD adalah bantuan pusat ke daerah. Potongan ini tekan anggaran lebih dalam.
.png)
Jika P3K dibebankan ke daerah, tambah beban gaji pegawai SPPG atau Dapur Gizi. Itu tak realistis. Gaji P3K standar lebih tinggi dari pegawai inti biasa. Daerah sulit bayar tanpa ganggu program lain. “Kami harap kebijakan ditunda. Tunggu aturan baru, seperti ditanggung APBN. Kalau pakai APBD, kami tolak tegas,” tegas Ery. APBN adalah anggaran negara pusat. Banyak daerah ingin pusat ambil alih biaya ini.
Advertising
BACA JUGA:Sepakbola : Gasperini memuji Roma, yang berhasil mencapai Delapan Besar Liga Europa
Di sisi lain, Komandan Kodim 0730/Gunungkidul, Letkol Inf Alfian Yudha Praniawan, pilih diam. Ia tak mau komentar wacana P3K. “Ini wewenang Badan Gizi Nasional langsung. Kami tak paham detail. Takut salah bicara,” jawabnya singkat.
.png)
Badan Gizi Nasional kelola program MBG nasional. Kodim fokus tugas lain.Meski begitu, Kodim 0730/Gunungkidul aktif awasi MBG. Mereka pantau distribusi makanan. Tujuannya sederhana: program tepat sasaran. Makanan bergizi harus sampai anak-anak miskin. Layanan terbaik jadi prioritas. Ini bantu cegah stunting di daerah rawan seperti Gunungkidul. Wacana P3K ini uji komitmen semua pihak. Daerah butuh dukungan pusat agar program jalan lancar.
Berita dan Artikel lainnya di :
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
