Indonesia, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, jelaskan kaitan erat antara pertumbuhan ekonomi tinggi dan kebijakan pemerataan di APBN. Ia bilang, kritik soal pertumbuhan besar sering salah paham. Sebab, pemerataan jalan lewat kebijakan lanjutan yang terstruktur. Strategi pembangunan nasional sudah tertata rapi dalam dokumen perencanaan negara. Misbakhun sebut RPJP sebagai rencana jangka panjang, 20 tahun ke depan. Lalu RPJMN untuk jangka menengah, lima tahun. Dan RKP jadi rencana kerja tahunan pemerintah. Ketiganya jadi pondasi utama susun APBN tiap tahun.
Temukan lebih banyak
Bisnis
Advertising
APBN dibuat pemerintah, lalu disetujui DPR. Jadi, semua strategi perencanaan sudah ada di tangan pemerintah sejak awal. "APBN disusun oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.
Jadi ketika disusun oleh pemerintah maka semua strategi perencanaan itu ada di pemerintah," kata legislator Fraksi Golkar ini. Ia sampaikan saat jadi narasumber Dialog Publik catatan awal tahun 2026. Acara bertajuk 'Menakar proyeksi ekonomi 2026 dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat'. Lokasinya di Aula Kantin Demokrasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Tepatnya Kamis, 29 Januari 2026.
Pertumbuhan ekonomi dorong naiknya pendapatan per kapita masyarakat. Data ini jadi dasar susun program kurangi kemiskinan dan celah kaya miskin. Misbakhun tekankan, pendapatan per kapita yang terukur bantu petakan kelompok miskin. Dari situ, program dibuat tepat sasaran. "Ketika income per kapitanya itu terklasifikasi, itu akan keluar yang berada dalam kategori miskin, atau kategori lain, baru dibuatkan program. Program mengangkat yang bawah naik ke atas itu menciptakan lapangan pekerjaan, yang tidak bisa diangkat itu dengan program bantuan fiskal," tambahnya. Contohnya, program cipta kerja tarik orang miskin naik kelas melalui usaha sendiri. Sementara bantuan tunai bantu yang sulit bergerak.
Misbakhun nilai ketimpangan ekonomi Indonesia masih terkendali baik. Rasio Gini kita sekitar 0,36 sampai 0,38. Angka ini tunjukkan kesenjangan ada, tapi tak parah. Bukan seperti negara dengan Gini di atas 0,5 yang ekstrem. "Menurut saya indikator bahwa kesenjangan itu ada, tapi tidak ekstrem. Masih terjembatani dengan program yang namanya Bansos, Perlinsos dan sebagainya," kata politikus Golkar itu.
.png)
Pemerintah topang kelompok rentan lewat berbagai cara. Subsidi energi kurangi beban listrik dan BBM bagi rakyat kecil. Bantuan pangan pastikan stok beras murah di tangan warga. Perlindungan sosial luas, termasuk BPJS Kesehatan yang cover biaya rawat sakit. Ada juga subsidi transportasi untuk akses murah ke sekolah atau kerja. Tak ketinggalan bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar.
Temukan lebih banyak
BUSINES SERVICES AND PROCUREMENT
Alokasi APBN untuk perlindungan sosial hampir capai 30 persen. Angka besar ini bukti komitmen negara. "Negara hadir melalui subsidi dan bantuan sosial yang langsung dirasakan masyarakat," tegas Misbakhun. Program ini rasakan langsung oleh jutaan keluarga. Dari bantuan tunai bulanan hingga jaminan kesehatan gratis. Semua ini jadi jembatan kurangi beban hidup sehari-hari. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tak hanya untungkan segelintir orang. Tapi sebarkan manfaat ke seluruh lapisan rakyat.
Temukan lebih banyak
Musi Rawas
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
