.jpeg)
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sampaikan info ini pada Selasa, 16 Desember 2025. Lokasinya Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. "Pemeriksaan atasi RHA. Dia Manajer Keuangan Internal Bank BJB sejak 2011," ujar Budi.
Penyidikan korupsi soal pengadaan iklan di Bank BJB masih aktif. Tim KPK gali bukti lebih dalam. Budi sebut kemungkinan kasus tarik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Nama dia muncul karena hubungan dengan bank daerah itu.
KPK kejar alat bukti kuat. Mereka telusuri aliran dana curang. "Kami tambah bukti lain agar lengkap," kata Budi. Langkah ini ungkap peran pihak baru.
Bank BJB urus pengadaan iklan untuk promosi layanan. Dugaan korupsi muncul dari mark-up harga atau suap. KPK fokus ke transaksi tak wajar.
Sudah ada lima tersangka. Mereka dari pimpinan Bank BJB dan agen iklan. KPK dalami aliran dana di luar anggaran resmi. Dana non-budgeter ini sering jadi celah korupsi. Tim periksa catatan keuangan dan saksi kunci.
Sebelumnya, KPK periksa Ridwan Kamil pada Selasa, 2 Desember 2025. Dia hadir sebagai saksi kasus Bank BJB. Kang Emil, sapaan akrabnya, anggap itu bentuk transparansi.
"Saya klarifikasi sebagai hormat pada hukum. Ini tanggung jawab warga negara," katanya. RK beri keterangan penuh. Dia sebut itu kewajiban sebagai anak bangsa.
Kang Emil akui tak tahu langsung soal rasuah di Bank BJB. Tugas gubernur tak campur urusan teknis BUMD. "Aksi korporasi bank diurus tim mereka sendiri," jelasnya.
Dia hanya terima laporan resmi. Direksi atau komisaris sampaikan info. Kepala biro BUMD juga lapor jika perlu. "Gubernur tahu kalau ada pemberitahuan itu," tegas RK.
Kasus ini tunjukkan KPK serius berantas korupsi di BUMD. Bank BJB layani nasabah Jawa Barat. Pengadaan iklan butuh dana besar. Dugaan salah pakai uang rakyat picu sorotan publik.
Pemeriksaan Roni tambah puzzle penyidikan. KPK harap ungkap jaringan lengkap. Aliran dana non-anggaran jadi target utama. Lima tersangka kini ditahan. Mereka tunggu vonis hakim.
Ridwan Kamil tetap kooperatif. Pernyataannya bantu tim penyidik. Kasus ini ingatkan pemimpin daerah awasi BUMD ketat. Korupsi pengadaan sering rugikan negara miliaran rupiah. KPK janji kejar sampai tuntas.
