BGN telah mengembangkan Sistem Digital yang memungkinkan orang tua untuk memantau secara langsung menu MBG

Musi Rawas, Perssilam News - Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengembangkan sistem transparansi digital yang memungkinkan orang tua untuk memantau secara langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi, mulai dari sekolah yang menerima manfaat, menu makanan harian, hingga dapur yang menyiapkan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyatakan bahwa sistem digital ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi dalam pelaksanaan Program MBG. "Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang mendapatkan layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, serta siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. 

Advertising

BACA JUGA: AKP Pardiman ditangkap oleh Bareskrim, berikut adalah rincian harta kekayaannya

Transparansi ini adalah bagian dari upaya kami untuk membangun tata kelola yang lebih baik," ungkap Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Senin (27/7/2026). Melalui portal ini, orang tua hanya perlu masuk menggunakan identitas peserta didik untuk mendapatkan informasi secara real time mengenai pelaksanaan Program MBG. Selain menu harian, sistem juga akan menampilkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekolah, identitas Kepala SPPG, serta cakupan layanan yang diberikan kepada peserta didik. Selain portal untuk orang tua, BGN juga telah menyiapkan dashboard publik yang menyajikan informasi pelaksanaan Program MBG secara nasional.

Advertising

BACA JUGA: EA Sports FC 27 akan dirilis pada tanggal 25 September 2026 dan akan menampilkan mode baru yang menarik

Dashboard ini akan memuat data mengenai jumlah SPPG yang beroperasi, distribusinya di berbagai daerah, sekolah penerima layanan, serta perkembangan pelaksanaan program. Menurut BGN, keterbukaan data ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus meningkatkan transparansi penyelenggaraan MBG. Sudaryono menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya bertujuan untuk memudahkan akses informasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pengawasan publik agar kualitas layanan tetap terjaga.

BACA JUGA: PT Lautan Luas Tbk berhasil meraih skor ACGS sebesar 87,13 pada tahun 2025

"Kami berencana untuk mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih efisien, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan cara ini, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena semua informasi dapat diakses melalui sistem," ujarnya. Sudaryono menambahkan bahwa sistem digital ini juga akan memperkuat akuntabilitas Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional setiap dapur MBG. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan di setiap wilayah. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap pelaksanaan Program MBG.

Penulis: Tim Redaksi

Editor: Redaktur Perssilam Silampari News

(Perssilam Silampari News berbagai sumber)

Berita dan Artikel lainnya di :

Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Tags :

• sistem digital BGN
• Badan Gizi Nasional
• Program MBG
• menu MBG
• transparansi MBG

Reaksi :

Artikel Terkait

Selengkapnya

Kesehatan : IDI mengusulkan agar tenaga kesehatan (nakes) mendapatkan MBGStandar Kebersihan Penyajian MBG

Indonesia-Perssilam, Jumlah unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan terus bertambah pesat. Hal ini menarik perhatian khusus dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). SPPG ini bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional itu tujuannya beri makan bergizi gratis ke masyarakat, terutama anak sekolah dan kelompok rentan. Sekarang, ada 80 unit SPPG yang sudah aktif di Bangkalan. Aktif artinya punya kepala dapur dan siap jalan. Dari situ, 60 unit sudah beroperasi di 18 kecamatan. Sebarkan layanan ke hampir seluruh wilayah. Tapi, baru 28 unit yang pegang Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SLHS ini bukti bahwa dapur memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Sisanya, 52 unit, masih urus dokumen itu.

Temukan lebih banyak

Bisnis

Advertising

BACA JUGA:BYD Mendirikan Pabrik Baterai di Vietnam, Bukan di Indonesia

Humas Pengurus Besar IDI, dr. Farhat Suryanigrat, bicara tegas soal ini. Dia bilang, tambah SPPG butuh pengawasan ketat terus-menerus. Fokusnya pada kualitas MBG. Tujuannya jamin makanan aman. Pastikan gizi terpenuhi. Dan jaga kebersihan saat sajikan menu. "Ketika nakes dapat MBG, mereka bisa cek kualitas gizi langsung. Jadi, kualitas MBG terkontrol. Makanya, butuh pengawasan lewat nakes sebagai penerima," kata dr. Farhat pada Sabtu, 31 Januari 2026. Dr. Farhat bukan ahli gizi. Tapi, sebagai Dirut RSUD Bangkalan, dia pantau perkembangan MBG dekat. Beberapa SPPG sudah bagus. Mereka sajikan menu yang gizinya cukup. Tapi, di tempat lain masih ada masalah. Seperti proses masak kurang higienis atau gizi tak seimbang.Dia tekankan lagi peran tenaga kesehatan (nakes). Nakes jadi penerima manfaat MBG. Jadi, pengawasan gizi jadi mudah. Mereka makan langsung, lalu nilai kualitasnya. Ini bantu perbaiki cepat.

Bangkalan hadapi tantangan besar soal standarisasi layanan gizi. SPPG tumbuh cepat untuk tutup semua kecamatan. Tapi, distribusi makanan massal rawan risiko. Kontaminasi bisa muncul jika tak awasi. Nilai gizi juga bisa turun saat simpan atau masak. Kurang SLHS jadi sinyal bahaya. Otoritas kesehatan harus ketat. SLHS pastikan dapur aman dari bakteri atau kotoran. Tanpa itu, makanan bisa bahaya.

Advertising

BACA JUGA:Politik : Lembaga Survei Menilai Peluang PSI untuk Masuk Parlemen Tergantung pada Kerja Keras Partai

Solusi sederhana: libatkan nakes sebagai pengawas. Mereka terima MBG sekaligus cek. Ini ciptakan kontrol berkelanjutan. Gabung layanan puskesmas dengan SPPG. Puskesmas punya nakes terlatih. Hasilnya, Bangkalan bisa jadi contoh daerah sukses.

Dengan cara ini, operasional dapur cepat. Tapi keamanan pangan tetap terjamin. Sertifikasi SLHS naik bertahap. Gizi masyarakat terjaga. Nakes bantu pantau harian. Misal, di kecamatan padat seperti kota Bangkalan, 60 unit sudah jalan. Mereka sajikan ribuan porsi harian. Cek langsung oleh dokter atau perawat bikin beda.

IDI dukung penuh. Mereka ingatkan pemerintah daerah. Pengawasan bukan sekali jadi. Harus rutin. Setiap hari, menu MBG dicek gizi dan bersih. Penerima seperti nakes beri umpan balik cepat. Jika ada cacat, langsung perbaiki.

Temukan lebih banyak

BUSINES SERVICES AND PROCUREMENT

BACA JUGA:Premier League : Mikel Arteta mendesak untuk menambah kuota skuad dalam pertandingan Liga Inggris

Di RSUD Bangkalan, dr. Farhat lihat sendiri. Beberapa SPPG lokal sudah standar nasional. Menu seimbang protein, karbo, sayur. Tapi, titik jauh di kecamatan pinggir masih lemah. Transport makanan jauh bikin gizi hilang. Makanya, nakes lokal penting. Langkah ini jawab kekhawatiran umum. Masyarakat tanya, aman kah MBG? Ya, jika awasi benar. SLHS wajib semua unit. Prosesnya percepat. Nakes jadi mata dan telinga di lapangan. Bangkalan maju sebagai percontohan MBG aman dan bergizi.

Temukan lebih banyak

Musi Rawas

Editor:  Redaktur Perssilam Silampari News

(Perssilam Silampari News berbagai sumber)

Berita dan Artikel lainnya di :

Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Tag :

• SPPG Kabupaten Bangkalan
• Kualitas Gizi MBG
• Surat Laik Higine Sanitasi SPPG
• IDI Bangkalan Program Gizi
• Standar Kebersihan Penyajian MBG

Reaksi :

Artikel Terkait

Selengkapnya