Musi Rawas, Perssilam News - Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi jalan berat untuk lolos ke parlemen pada Pemilu 2029. Status Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai kader PSI, menurut dia, belum cukup untuk mengubah posisi partai itu secara besar-besaran. Jamiluddin mengatakan kedekatan Jokowi dengan PSI telah diketahui publik sebelum keanggotaannya diumumkan secara terbuka. Karena itu, pengumuman tersebut tidak serta-merta menjadi kejutan politik atau membuat pemilih beralih ke PSI. "Resminya Jokowi menjadi kader PSI tidak akan memberikan sejumlah dampak signifikan terhadap pergerakan dan posisi partai tersebut di kancah politik nasional," ujar Jamiluddin, Senin (28/9/2026). Tantangan PSI juga berkaitan dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen. Ambang batas ini menentukan jumlah minimum suara yang harus diperoleh partai agar bisa mendapat kursi di DPR. Jika usulan tersebut disetujui, PSI perlu meraih suara nasional setidaknya sebesar angka yang ditetapkan untuk dapat masuk parlemen.
Advertising
Scroll To Continue with Content
Namun, angka 5 persen itu belum menjadi aturan resmi. Pembahasannya masih berupa wacana dalam rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan pembicaraan mengenai ambang batas parlemen masih berlangsung. Dengan demikian, ketentuan yang akan berlaku pada Pemilu 2029 belum dapat dipastikan. Jamiluddin menilai status Jokowi sebagai kader juga tidak otomatis mengerek elektabilitas PSI. Menurut dia, pengaruh Jokowi terhadap pilihan politik masyarakat tidak lagi sebesar sebelumnya. "Tampaknya sulit bagi PSI untuk melenggang ke Senayan, meskipun Jokowi resmi menjadi kader PSI. Sebab, Jokowi bukan lagi magnet yang dapat menghipnotis masyarakat untuk beralih dari partai lain ke PSI," ujarnya. Meski begitu, Jamiluddin melihat kehadiran Jokowi dapat memberi dorongan bagi kerja internal partai. Ia menilai para pengurus dan kader PSI bisa menjadikan status Jokowi sebagai penyemangat untuk memperkuat kegiatan organisasi, terutama menjelang Pemilu 2029.
Advertising
Scroll To Continue with Content
Jamiluddin menyebut konsolidasi struktur partai sebagai salah satu hal yang dapat didorong. Konsolidasi mencakup upaya membenahi kepengurusan di berbagai daerah hingga tingkat ranting, yaitu struktur partai paling bawah. Menurutnya, penguatan organisasi daerah dapat membantu PSI meningkatkan kegiatan politik di luar pusat. "Kehadiran Jokowi di PSI juga bisa jadi menjadi penyemangat konsolidasi struktur partai. Jokowi bisa jadi menjadi simbol pendorong kader untuk membenahi struktur kepengurusan PSI di berbagai daerah hingga ke tingkat ranting," kata Jamiluddin. Jokowi sebelumnya menyatakan dirinya telah resmi menjadi anggota PSI. Ia mengatakan telah menjadi bagian dari keluarga besar partai itu sejak 14 Oktober 2025. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi DPD Kota Bandung di Grand Pasundan, Jalan Peta, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).
Advertising
Dalam acara tersebut, Jokowi menunjukkan kartu tanda anggota atau KTA PSI kepada para kader. Ia juga membacakan nama lengkap dan nomor keanggotaan yang tertera pada kartu itu. Jokowi mengatakan langkah tersebut ia lakukan untuk menegaskan bahwa keanggotaannya bukan lagi hal yang perlu diragukan. "Bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Sudah setahun yang lalu. Banyak yang enggak percaya, saya sekarang buka saja kartu anggota saya ini," kata Jokowi kepada kader PSI. Ia kemudian menegaskan kembali bahwa dirinya telah menjadi bagian dari PSI. "Jadi sudah jelas semuanya ya. Jangan sampai ada meragukan bahwa saya ini sudah menjadi keluarga besar PSI," pungkas Jokowi.
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Tags :
Reaksi :
Artikel Terkait
