Musi Rawas, Perssilam News - Pelaksanaan digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) diperkirakan memberi dampak besar terhadap penghematan anggaran negara. Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers pada Rabu, 19 Agustus 2026. Menurutnya, sistem digital yang terhubung dapat membantu pemerintah mengelola data penerima bantuan secara lebih tepat, cepat, dan terukur. Digitalisasi Perlinsos menjadi sistem digital terintegrasi pertama yang telah menjalani uji coba sejak 2025. Sistem ini dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), yaitu infrastruktur digital yang mendukung pertukaran data dan layanan publik secara terhubung. DPI terus ditingkatkan agar dapat membantu pemerintah dalam mengelola berbagai program bantuan, termasuk proses pendataan, pemutakhiran informasi, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Sebelum sistem terintegrasi diterapkan pada berbagai program, pemanfaatan DPI telah dikaitkan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kedua program tersebut dinilai memiliki potensi efisiensi anggaran hingga puluhan triliun rupiah. Penghematan itu dapat muncul karena pengelolaan data dilakukan melalui sistem yang lebih terhubung. Pemerintah juga dapat melakukan pemeriksaan data dengan lebih baik sebelum bantuan disalurkan.
Advertising
PKH merupakan bantuan sosial yang ditujukan kepada keluarga penerima manfaat sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, BPNT diberikan dalam bentuk bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Kedua program tersebut membutuhkan data yang akurat agar bantuan tidak salah sasaran dan dapat diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Qodari menyampaikan bahwa penerapan sistem digital terintegrasi pada berbagai program Perlinsos dapat menghasilkan penghematan yang lebih besar. Jika digitalisasi tidak hanya diterapkan pada PKH dan BPNT, tetapi juga pada program perlindungan sosial lainnya, potensi efisiensi anggaran diperkirakan mencapai Rp127 triliun hingga Rp200 triliun. "Dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Apabila diterapkan pada berbagai program Perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 hingga Rp200 triliun," kata Qodari, dikutip di Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026. Besarnya potensi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan cara kerja pemerintah. Sistem ini juga dapat membantu memastikan setiap anggaran yang disediakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan data yang tersusun dan terhubung, pemerintah memiliki dasar yang lebih baik untuk menentukan penerima bantuan, memperbarui informasi keluarga, serta menyesuaikan bantuan dengan perubahan kondisi di lapangan.
Advertising
Pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Perlinsos digital. Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah. Ada keluarga yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, tetapi kemudian mengalami penurunan pendapatan. Sebaliknya, ada penerima yang kondisinya sudah berubah sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali. Sistem digital diharapkan membuat perubahan tersebut dapat tercatat dan diproses dengan lebih cepat. Data yang lebih mutakhir juga membantu mengurangi risiko kesalahan dalam penyaluran. Pemerintah dapat meninjau kembali informasi penerima sebelum bantuan diberikan. Proses ini penting untuk mencegah bantuan diterima oleh pihak yang tidak sesuai kriteria atau terjadi tumpang tindih dalam pemberian program. Pada saat yang sama, masyarakat yang memenuhi syarat diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk menerima bantuan secara tepat.Qodari menilai potensi penghematan itu sejalan dengan visi dan misi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan memberi hasil yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Dalam kerangka tersebut, digitalisasi Perlinsos menjadi salah satu cara untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial.
Advertising
Efisiensi anggaran juga tidak hanya diukur dari jumlah dana yang dapat dihemat. Pengelolaan yang lebih baik dapat mempercepat proses kerja, memperkuat pengawasan, dan membantu pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data. Setiap tahapan, mulai dari pendataan hingga penyaluran, dapat dipantau dengan lebih jelas apabila didukung sistem yang terintegrasi. Namun, keberhasilan Perlinsos digital tetap bergantung pada kualitas data dan penerapan sistem di lapangan. Data penerima harus terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi masyarakat. Sistem yang digunakan juga perlu dikembangkan secara bertahap supaya dapat mendukung kebutuhan berbagai program perlindungan sosial. Hal tersebut menjadi bagian dari peningkatan DPI yang terus dilakukan pemerintah. Kepala Bakom meyakini digitalisasi Perlinsos akan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Penghematan anggaran dapat membuka ruang bagi penggunaan dana yang lebih tepat, sedangkan pemutakhiran data dapat meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Dengan begitu, program perlindungan sosial tidak hanya berjalan sebagai penyaluran dana atau bantuan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat secara lebih terarah. "Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo, untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan maksimal oleh rakyat Indonesia," katanya.
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Tags :
Reaksi :
Artikel Terkait
