
Advertising
Aria nilai ide WFH masuk akal kalau diterapkan secara pilih-pilih. Cocok untuk ASN dengan tugas administratif. Misalnya, pegawai yang urus dokumen digital di kantor pusat atau back office. Mereka bisa kerja dari rumah satu hari tanpa hambat proses.
Tapi, untuk ASN di pelayanan langsung, pendekatan harus beda. Bayangkan petugas di kantor kecamatan yang layani warga tatap muka. Atau pekerja lapangan di dinas tata kota yang cek proyek langsung. Juga staf di sektor vital seperti rumah sakit atau polisi lalu lintas. Aria ingatkan, layanan publik harus tetap lancar. Jangan sampai WFH jadi alasan tambah hari libur.
Advertising
Ia tekankan pentingnya Flexible Working Arrangement (FWA), yaitu pola kerja fleksibel. Penerapannya harus sesuaikan dengan jenis layanan tiap lembaga. Banyak tugas yang butuh kehadiran fisik. Contohnya, pendaftaran KTP di kelurahan atau vaksinasi di puskesmas. Kalau dipaksa WFH, warga bisa kecewa karena antrean panjang atau layanan tertunda..png)
.png)
Untuk sektor swasta, Aria minta pemerintah hati-hati. Jangan paksa semua perusahaan ikut. Lebih baik beri imbauan atau insentif khusus per sektor. Industri manufaktur butuh pekerja di pabrik untuk jaga mesin berjalan. Logistik wajib kirim barang tepat waktu dengan sopir dan gudang aktif. Ritel seperti toko besar harap pelanggan datang langsung.
Sektor kesehatan, apalagi dokter dan perawat, tak bisa diganti WFH. Berbeda dengan perusahaan digital yang karyawannya bisa kerja remote pakai laptop. Aria bilang, paksa WFH seragam bisa bikin rugi. Dampak negatif muncul kalau tak ada ukuran jelas untuk nilai hasilnya. Pemerintah harus siapkan kajian dampak yang terbuka. Plus, parameter evaluasi yang gampang dipahami. Bukan sekadar umumkan kebijakan lalu selesai.
BACA JUGA: Nasional : Polri Menaikkan Pangkat Anumerta untuk Brigadir Fajar, yang Gugur saat Pengamanan Mudik
Sementara itu, pemerintah yakinkan rencana WFH satu hari seminggu tak berlaku luas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebut ini arahan Presiden dari sidang kabinet paripurna. Tujuannya dorong efisiensi kerja di seluruh lapisan masyarakat. 
Di saat harga BBM naik akibat gejolak global, semua harus hemat. Prasetyo jelaskan, kebijakan ini hanya untuk sektor tertentu. Tak sentuh pelayanan publik, industri berat, atau perdagangan. Pemerintah sedang susun detailnya. Nanti difinalisasi setelah kajian matang. Langkah ini harap bangunkan kesadaran soal kerja pintar tanpa kurangi produktivitas.
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
Reaksi :
Artikel Terkait










