Indonesia, Praktik pemberian uang blangko ini bernilai Rp200.000 hingga Rp500.000 untuk setiap berkas. Ida Rochmawati menegaskan biaya itu bukan pungutan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini terjadi sebelum Oktober 2023. Koordinator Perencanaan Sistem dan Prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan di Kemenaker, Ida Rochmawati, ungkap fakta mengejutkan. Perusahaan swasta kerap beri uang blangko saat urus sertifikat dan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau K3. Sertifikat K3 wajib dimiliki perusahaan untuk jaga keselamatan pekerja. Lisensi ini atur layanan jasa K3 dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau PJK3.
Advertising
Ida sampaikan keterangannya sebagai saksi di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang bahas dugaan korupsi pemerasan urusan sertifikat K3. Terdakwa utama mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel.
Temukan lebih banyak
Bisnis
Bersama dia, ada sejumlah pihak lain. Sidang gelar pada Senin, 26 Januari 2026. Ida jelaskan detail nilai uang blangko. Perusahaan swasta beri Rp200.000 sampai Rp500.000 per paket berkas. Paket itu termasuk dokumen untuk satu sertifikat atau lisensi K3. Praktik ini bikin proses urus jadi rumit. 
Perusahaan harus bayar ekstra meski tak resmi. Jaksa Penuntut Umum baca Berita Acara Pemeriksaan Ida. Fokus pada Surat Keputusan Penunjukan Lisensi K3, atau SKP. Sebelum Oktober 2023, tak ada biaya resmi untuk terbitkan SKP. "Tak ada pembayaran resmi yang dibebankan ke pengguna," kata jaksa kutip Ida. Pengguna di sini maksud perusahaan atau PJK3 yang ajukan. Meski begitu, PJK3 tetap keluar biaya blangko. Pejabat di Direktorat Bina Kelembagaan K3 Kemenaker yang tagih. Direktorat ini tugas awasi lembaga K3. Biaya blangko jadi beban tersembunyi. Perusahaan bayar supaya berkas cepat selesai.
Ida tegas bilang uang itu bukan diminta Kemenaker. Perusahaan swasta yang beri sendiri. Mereka hitung nilai Rp200.000 hingga Rp500.000. "Bukan kami minta. Mereka beri dengan hitungan sendiri. Tak pernah ada komunikasi dari kami soal jumlah itu," kata Ida di depan majelis hakim. Kemenaker tak pernah tetapkan harga blangko. Tak ada patokan resmi sama sekali.
Temukan Lebih banyak
Perssilam Musi Rawas
.png)
Jaksa ungkap praktik ini sudah lama. Mulai sejak 2021. Modusnya naikkan biaya terbitkan dan perpanjang sertifikat K3. Pemungutan lewat PJK3. Alasan dalih apresiasi atau biaya nonteknis. "Tradisi uang Rp300.000 hingga Rp500.000 per sertifikat," kata jaksa. Total uang dari pemerasan capai Rp6,52 miliar. Jumlah itu kumpul dari banyak perusahaan. Immanuel Ebenezer jadi sorotan utama. Jaksa bilang dia terima Rp3.365.000.000. Plus satu unit motor Ducati Scrambler, plat B 4225 SUQ. Pemberi uang dan motor campur ASN Kemenaker dan swasta. Noel tak lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 30 hari. Padahal undang-undang wajibkan lapor harta baru. Akibatnya, Noel didakwa langgar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi. Juga jo Pasal 20 KUHP. Dakwaan ini ancam hukuman berat. Sidang ini buka tabir korupsi di urusan K3. Banyak perusahaan kena imbas. Mereka bayar ekstra demi lisensi aman.
Temukan lebih banyak
BUSINES SERVICES AND PROCUREMENT
Ida tekankan perbedaan pemberian sukarela dan pemerasan. Tapi jaksa tunjuk bukti sebaliknya. Praktik blangko bikin sistem pengawasan K3 cacat. Sebelum 2023, tak ada aturan biaya resmi. Setelah itu, Kemenaker coba benahi. Sidang ini harap beri efek jera. Pejabat dan perusahaan sadar risiko korupsi tinggi. Total Rp6,52 miliar jadi bukti kerugian negara besar. Motor Ducati jadi simbol kemewahan dari suap. Kasus ini tunjuk lemahnya pengawasan internal Kemenaker. Ida beri keterangan jujur. Itu bantu jaksa kuatkan dakwaan.
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
