Indonesia, Bencana alam menghantam berbagai wilayah di Sumatra dan Aceh selama beberapa pekan belakangan. Banjir bandang merusak ribuan rumah di pesisir timur Sumatra. Longsor menimpa lereng bukit di Aceh. Kebakaran hutan melahap lahan luas di sekitar Medan. Kejadian ini rampas nyawa puluhan warga. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Infrastruktur jalan dan jembatan ambruk. Tekanan besar kini bebankan badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD setempat.
Banjir, longsor, dan api hutan ungkap masalah penanganan bencana yang belum tuntas. Upaya pencegahan gagal cegah kejadian berulang setiap musim hujan. Setiap bencana uji kerja sama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Keterbukaan data publik juga diuji keras. Masyarakat haus info cepat soal evakuasi dan bantuan.
Pemerhati keterbukaan informasi Rizky Tarmasi tegas bilang kecepatan berita jadi kunci darurat bencana. "Data daerah terdampak dan keperluan warga tentukan sukses penanganan," ujarnya dalam keterangan tertulis dari Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Rizky soroti urgensi info akurat sejak jam pertama.
Tapi di lapangan, masalah info masih ramai. Data pemerintah pusat beda dengan laporan daerah. Rilis info telat berjam-jam atau hari. Warga bingung pilih jalur evakuasi aman. Keluarga korban gelisah cari anggota hilang. Kekurangan berita resmi dorong spekulasi liar di media sosial. Hoaks sebar cepat klaim bencana buatan atau bantuan palsu. Kondisi ini tambah trauma psikis warga. Ibu-ibu terdampak susah tidur. Anak-anak takut gelap terus-menerus.
Padahal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajibkan badan publik beri tahu info bencana seketika. Aturan ini paksa BMKG, BNPB, dan BPBD laporkan data real time. Tapi penerapan di daerah belum merata. Beberapa kabupaten lambat unggah peta banjir ke situs resmi.
Rizky nilai transparansi bencana lemah di tingkat lokal. "Info bencana harus cepat, tepat, dan gampang diakses semua orang," tegasnya. Warga desa butuh update via WhatsApp atau radio sederhana.
Koordinasi info antar lembaga harus kuat lewat satu pintu data tunggal. Portal nasional bisa kumpul laporan dari Aceh sampai Lampung. Langkah ini jaga kepercayaan rakyat saat krisis. Tanpa itu, bantuan salah sasaran.
Masyarakat soroti transparansi bagi bantuan. Publik pantas tahu rute truk logistik makanan dan obat. Anggaran bencana dari APBN harus jelas penggunaannya. Siapa terima dana? Berapa rupiah per keluarga? Kurang jelas picu tuduhan korupsi.
Teknologi digital bisa sebar update real time lewat aplikasi BNPB atau situs web. Peta interaktif tunjuk zona bahaya. Notifikasi HP ingatkan warga evakuasi. Tapi keberhasilan bergantung sumber daya manusia. Petugas lapangan butuh pelatihan upload data cepat. Listrik mati di desa hambat akses internet.
"Media massa punya tugas besar hubungkan pemerintah dan rakyat. Verifikasi fakta dan berita seimbang wajib di pemberitaan bencana," tambah Rizky. Jurnalis lapangan cegah hoaks dengan cek langsung ke lokasi.
Bencana kali ini jadi peluang besar evaluasi sistem. Perbaiki tata kelola kebencanaan dari hulu. Kuatkan keterbukaan informasi di semua tingkat. Hasilnya kurangi korban jiwa. Penanganan bencana lebih adil bagi semua warga terdampak.
Baca Berita dan Artikel lainnya di Google News
