 |
Indonesia, Banjir bandang besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November hingga Desember ini menunjukkan bahwa bencana di Indonesia bukan hanya akibat curah hujan ekstrem. Ribuan rumah hanyut, puluhan ribu warga mengungsi, dan banyak korban jiwa, termasuk hewan yang tidak bersalah. Bencana ini merupakan hasil dari kerusakan lingkungan, lemahnya pengawasan negara, dan integritas pejabat publik yang rendah dalam mengelola ruang hidup masyarakat. Pulau Sumatra kini menjadi cerminan krisis tata kelola ekologis.
Di Aceh, hujan ekstrem memperbesar debit sungai dan menghancurkan pemukiman. BNPBN menyatakan bahwa kerusakan hutan di daerah hulu turut memperburuk situasi. Lebih dari 290 ribu hektare hutan telah hilang sejak 2015.
Di Sumatera Utara, bencana serupa terjadi di wilayah yang mengalami kerusakan hutan akibat perluasan perkebunan. BRIN menyebutkan kerusakan DAS di sini meningkatkan potensi banjir. Di Sumatera Barat, lebih dari 6.000 warga mengungsi, dan ratusan korban jiwa dilaporkan. Korupsi ekologis akibat keputusan yang tidak berintegritas memperburuk dampak bencana ini.
Ketiga daerah tersebut kaya akan budaya mengenai amanah dan tanggung jawab, namun nilai-nilai itu sering diabaikan. Korupsi dalam perizinan, khususnya tambang dan perkebunan, masih tinggi, dengan 88% masyarakat mengamati hal ini. Banjir bandang seharusnya jadi peringatan agar fokus penanggulangan bencana bergeser dari respons darurat ke mitigasi yang lebih baik.
Pemerintah harus mengevaluasi izin-izin dan menggunakan sistem digital secara transparan. Masyarakat dan generasi muda perlu diajarkan tentang bencana dan pentingnya integritas untuk mengawasi pemerintah serta melestarikan lingkungan.
Banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah akibat dari kebijakan ceroboh dan kurangnya integritas. Selama pejabat terus menganggap hutan dan sungai sebagai sumber ekonomi, bencana ini akan terus terjadi. Masyarakat harus berani menuntut perubahan. Pemerintah perlu menghentikan izin tambang dan meningkatkan pengawasan. Kita harus memilih untuk berubah atau menunggu bencana berikutnya.
