Advertising
Donny memberikan keterangan setelah rapat dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Rabu, 1 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa tempat pendidikan tidak berubah. Para peserta tetap belajar di 67 satuan pendidikan (satdik) TNI. Yang berubah hanyalah jangka waktu pelatihannya karena ada revisi program. Perubahan ini terjadi setelah Kemhan melakukan evaluasi serius. Kemhan mencatat ada lima peserta SPPI yang meninggal dunia saat menjalani latsarmil sebelumnya. Hal ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengubah pola pelatihan agar lebih aman bagi peserta sipil. Setelah menyelesaikan pelatihan Bela Negara, peserta akan masuk ke tahap pendidikan manajerial. Tahap ini berlangsung selama satu bulan. Tujuannya agar para sarjana ini bisa mengelola koperasi dengan benar. Pendidikan ini akan dipandu oleh Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pembagian mentor disesuaikan dengan jenis koperasi yang akan dikelola. Jika peserta ditempatkan di koperasi desa, mereka akan belajar dari Kementerian Koperasi. Jika masuk ke koperasi nelayan, mereka akan dididik oleh KKP. Donny menyebut kedua kementerian tersebut sudah menyiapkan modul pembelajaran yang lengkap. Kemhan juga menjamin tidak ada lagi latihan senjata. Taktik militer juga dihapus sepenuhnya dari kurikulum SPPI untuk program KDKMP. Status mereka bukan lagi calon komponen cadangan. Para peserta hanya mendapatkan pembinaan Bela Negara. Materi yang diberikan kini lebih ringan dan fokus pada mental. Peserta belajar tentang nasionalisme, patriotisme, dan kedisiplinan. Kedisiplinan di sini bukan soal baris berbaris yang keras, tapi soal patuh pada jadwal harian. Fokus utama pelatihan adalah kepemimpinan.
Advertising
Manajer koperasi nantinya akan memimpin banyak staf di lapangan. Mereka harus tahu cara mengatur orang dan bekerja sama dalam tim. Nilai kebersamaan menjadi poin penting dalam kurikulum baru ini. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendukung perubahan ini. Ia menilai Koperasi Merah Putih bisa mendorong ekonomi mikro dan makro nasional secara besar. Program ini dianggap punya dampak luas bagi kesejahteraan rakyat di desa. Dave meminta program ini berjalan dengan hati-hati. Ia tidak ingin ada kejadian buruk yang merusak citra pemerintah. Menurutnya, niat tulus Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi desa harus terjaga. DPR menganggap revisi dari Kemhan ini sebagai langkah tepat untuk menyempurnakan program tersebut.
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Redaktur Perssilam Silampari News
(Perssilam Silampari News berbagai sumber)
Berita dan Artikel lainnya di :
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Tags :
Reaksi :
Artikel Terkait
